RADAR KUDUS — Alokasi anggaran dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mencetak calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih kini tengah berada di bawah sorotan tajam parlemen.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, TB Hasanuddin, membongkar rincian biaya pelatihan para peserta yang dinilai mengalami ketimpangan porsi anggaran yang sangat serius dan tidak efisien.
Berdasarkan data yang diungkapkannya, total biaya pelatihan untuk satu orang calon manajer koperasi mencapai angka yang cukup fantastis, yakni sekitar Rp45 juta per peserta.
Baca Juga: Buntut 5 Peserta Tewas, Kemhan Resmi Hentikan Latihan Militer Calon Manajer Koperasi Desa
Namun ironisnya, porsi anggaran terbesar dalam program jaminan kerja bentukan pemerintah ini justru terserap habis untuk kegiatan kedisipilinan fisik yang tidak memiliki korelasi langsung dengan kompetensi dunia bisnis dan manajerial.
Ketimpangan Alokasi: Operasional Militer Lebih Mahal dari Edukasi Koperasi
TB Hasanuddin membeberkan secara mendalam bahwa skema anggaran Rp45 juta per orang tersebut dipecah ke dalam dua komponen utama dengan rasio pembiayaan yang sangat jomplang:
-
Komponen Latsarmil (Latihan Dasar Militer): Memakan anggaran sebesar Rp30 juta per orang hanya untuk durasi pelatihan fisik selama 30 hari di barak militer.
-
Komponen Pembelajaran Substansi: Hanya dijatah sebesar Rp15 juta per orang untuk durasi pembelajaran materi inti tata kelola koperasi selama 15 hari.
Politikus senior PDI-P ini mengkritik keras mengapa biaya penanganan fisik dan doktrinasi militer justru menelan anggaran dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan proses transfer ilmu pengetahuan (knowledge transfer) inti mengenai perkoperasian itu sendiri.
Menurutnya, hal ini menjadi bentuk pemborosan ruang fiskal yang tidak relevan dengan kebutuhan riil profesi di lapangan.
Potensi Penghematan Triliunan Rupiah Jika Latihan Militer Dihapus
Melihat struktur anggaran yang dinilai tidak proporsional tersebut, TB Hasanuddin mendesak kementerian terkait untuk segera merombak desain pelatihan.
Ia menegaskan bahwa negara memiliki peluang emas untuk melakukan penghematan anggaran secara masif jika komponen militerisasi tersebut dicoret total dari kurikulum.
"Negara berpotensi menghemat anggaran sebesar Rp30 juta bersih per peserta apabila komponen latihan dasar militer itu dihapus dari program. Bayangkan jika dana tersebut dialihkan untuk penguatan modal koperasi di desa-desa," ujar TB Hasanuddin.
Secara kalkulasi makro, implikasi finansial dari efisiensi ini sangat luar biasa. Dengan total kuota kepesertaan nasional yang mencapai 35.476 orang, penghapusan agenda Latsarmil ini otomatis dapat menyelamatkan atau menghemat keuangan negara hingga lebih dari Rp1 triliun (sekitar Rp1,06 triliun).
Desak Optimalisasi Anggaran untuk Kompetensi Inti Bisnis
Komisi I DPR mendorong pemerintah agar memformulasikan ulang arah kebijakan diklat (pendidikan dan latihan) ini agar menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat guna.
Dana yang ada seharusnya dioptimalkan secara mutlak pada peningkatan kapasitas kognitif dan manajerial yang riil dibutuhkan di era ekonomi digital.
Seorang manajer koperasi desa membutuhkan keterampilan taktis seperti:
-
Tata Kelola Keuangan (Financial Governance): Kemampuan menyusun laporan arus kas, neraca keuangan, dan analisis mitigasi risiko kredit macet.
-
Manajemen Bisnis dan Pemasaran: Strategi melakukan ekspansi pasar produk desa serta digitalisasi rantai pasok (supply chain) UMKM ke tingkat nasional.
-
Pemberdayaan Masyarakat: Kompetensi sosiologis dalam merangkul warga lokal agar aktif menanamkan modal dan bertransaksi di koperasi.
Melalui restrukturisasi anggaran ini, DPR berharap esensi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan di koridor yang benar, menghasilkan para manajer yang cerdas secara finansial, bukan sekadar tangguh secara fisik namun minim kemampuan berbisnis. (*)