RADAR KUDUS – Suasana di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, mendadak riuh pada Rabu (10/6/2026). Bukan karena kemacetan biasa di pusat ibu kota, melainkan bunyi klakson kendaraan yang bersahut-sahutan sebagai respons atas aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN).
Puluhan massa yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil bertajuk MBG Watch menggelar aksi simbolik untuk menyuarakan evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan membawa poster bertuliskan "Bunyikan Klakson Jika Muak dengan Program MBG", para demonstran mengajak para pengguna jalan menyampaikan sikap mereka secara spontan.
Tak sedikit pengendara yang merespons seruan tersebut dengan membunyikan klakson ketika melintasi lokasi aksi.
Bunyi klakson yang menggema di jantung ibu kota itu menjadi simbol bahwa perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis kini mulai memasuki ruang publik yang lebih luas.
Klakson Dijadikan Simbol Kekecewaan
Perwakilan MBG Watch dari Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, mengatakan aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi biasa.
Menurutnya, para peserta aksi ingin mengukur sejauh mana masyarakat memiliki pandangan yang sama terkait berbagai catatan kritis terhadap pelaksanaan Program MBG.
Selama ini, kata Agus, pemerintah kerap menyampaikan bahwa program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat penerima manfaat.
"Kami ingin mengetahui sejauh mana dukungan publik terhadap kritik yang selama ini kami sampaikan. Karena selama ini selalu disampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis diterima dengan baik dan disukai masyarakat," ujarnya kepada wartawan.
Melalui ajakan membunyikan klakson, massa berharap masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara sederhana tanpa harus turun langsung ke jalan.
"Bila merasa kecewa atau memiliki keresahan terhadap pelaksanaan program ini, silakan bunyikan klakson sebagai simbol bahwa suara kritis itu ada," katanya.
Kritik Bukan Menolak Gizi Gratis
MBG Watch menegaskan aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap upaya pemenuhan gizi masyarakat.
Sebaliknya, mereka mendukung tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang lebih baik.
Namun, mereka menilai pelaksanaan program perlu dievaluasi agar lebih transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Beberapa aspek yang menjadi sorotan antara lain:
-
Transparansi penggunaan anggaran;
-
Mekanisme pengawasan program;
-
Ketepatan sasaran penerima manfaat;
-
Kualitas makanan yang disalurkan;
-
Efektivitas distribusi di lapangan;
-
Pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi.
Mereka menilai besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah harus diiringi dengan sistem pengawasan yang kuat.
Bagikan Makanan kepada Pengendara
Di sela-sela aksi, peserta demonstrasi juga membagikan makanan gratis kepada sejumlah pengendara yang melintas.
Aksi tersebut disebut sebagai simbol solidaritas sekaligus pengingat bahwa persoalan gizi masyarakat tidak cukup diselesaikan hanya dengan slogan atau target angka.
Pemenuhan kebutuhan pangan, menurut mereka, harus dilakukan dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan kelompok yang membutuhkan.
Program Prioritas dengan Target Fantastis
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti:
-
Anak usia sekolah;
-
Balita;
-
Ibu hamil;
-
Ibu menyusui.
Pemerintah memandang investasi pada pemenuhan gizi sebagai langkah strategis untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif menuju visi Indonesia Emas 2045.
Data Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa pada 2026, Program Makan Bergizi Gratis ditargetkan menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut menjadikan MBG sebagai salah satu program sosial dengan cakupan terbesar dalam sejarah Indonesia.
Pemerintah Akui Fokus Beralih ke Kualitas
Di tengah berbagai kritik yang muncul, Badan Gizi Nasional memastikan evaluasi terus dilakukan.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan pihaknya kini lebih memprioritaskan peningkatan kualitas pelaksanaan program dibanding sekadar mengejar jumlah penerima manfaat.
Menurutnya, pendekatan tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari penyempurnaan implementasi MBG.
"Tahun 2026 ini kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan memperbaiki kualitas," ujarnya dalam keterangan pers.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menyadari perlunya pembenahan agar program berjalan lebih efektif.
Ruang Kritik dan Evaluasi Tetap Dibutuhkan
Program Makan Bergizi Gratis memang lahir dengan tujuan mulia: mengatasi persoalan gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun, seperti program publik berskala besar lainnya, pelaksanaannya tidak lepas dari pengawasan masyarakat.
Aksi klakson di depan Kantor BGN menjadi gambaran bahwa sebagian masyarakat menginginkan ruang evaluasi yang lebih terbuka.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Perdebatan mengenai MBG pun tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Yang menjadi tantangan terbesar bukan sekadar memperluas jangkauan program, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan mampu menghadirkan manfaat nyata, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Editor : Mahendra Aditya