RADAR KUDUS – Kenaikan harga Pertamax yang berlaku mulai 10 Juni 2026 mengejutkan banyak masyarakat. Dalam satu penyesuaian, harga BBM nonsubsidi andalan Pertamina melonjak hingga Rp3.950 per liter.
Namun, di balik keputusan yang memicu keluhan pengguna kendaraan pribadi itu, Pertamina mengungkap fakta lain: perusahaan sebenarnya sudah "habis-habisan" menahan kenaikan harga selama hampir tiga bulan.
Di tengah gejolak pasar energi dunia akibat konflik geopolitik yang melibatkan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah, biaya impor bahan bakar terus meroket. Sementara itu, Pertamina tetap menjual BBM nonsubsidi dengan harga lama demi menjaga daya beli masyarakat dan menahan laju kenaikan biaya produksi nasional.
Kini, ketika tekanan biaya semakin berat, penyesuaian harga disebut menjadi pilihan yang sulit tetapi tidak dapat dihindari.
Tiga Bulan Menahan Harga di Tengah Gejolak Global
VP Commercial & Shipping Business Development Pertamina Patra Niaga, Sigit Setiawan, mengungkapkan bahwa sejak gejolak harga minyak dunia meningkat beberapa bulan terakhir, Pertamina memilih tidak langsung menaikkan harga jual BBM nonsubsidi.
Langkah tersebut diambil untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha agar tidak langsung terbebani lonjakan biaya energi.
"Karena kami harus memastikan ketersediaan di pasar itu ada barangnya," ujar Sigit dalam Sarasehan Energi bertema Transisi Energi dalam Memitigasi Konflik Global di IPB University, Bogor, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, pemerintah dan Pertamina mempertimbangkan dampak domino apabila harga BBM dinaikkan terlalu cepat.
Kenaikan energi berpotensi meningkatkan biaya operasional industri, distribusi barang, hingga harga produk yang akhirnya dibayar konsumen.
"Kalau biaya produksinya naik, akan berpengaruh ke harga jual produk yang dihasilkan," katanya.
Jual Murah, Beli Mahal
Selama periode tersebut, Pertamina menghadapi dilema besar.
Di satu sisi, perusahaan harus mengimpor BBM dengan harga yang terus naik mengikuti pasar internasional. Namun di sisi lain, harga jual kepada masyarakat tetap dipertahankan pada level sebelumnya.
Kondisi itu membuat margin usaha semakin tertekan.
"Pertamina mengimpor BBM dengan harga tinggi, terus kami jual di domestik harganya rendah," ujar Sigit.
Apabila kondisi tersebut dipertahankan terlalu lama, kemampuan perusahaan menjaga volume pasokan berisiko terganggu.
Padahal, kestabilan pasokan energi menjadi salah satu fondasi utama aktivitas ekonomi nasional.
"Kami tidak ingin kondisinya terus-terusan seperti ini," imbuhnya.
Pertamax Naik Signifikan
Setelah melalui evaluasi bersama pemerintah, Pertamina akhirnya melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai 10 Juni 2026.
Berikut daftar harga terbaru:
-
Pertamax (RON 92): dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter;
-
Pertamax Green 95: dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter;
-
Pertamax Turbo: tetap Rp20.750 per liter;
-
Dexlite: tetap Rp23.000 per liter;
-
Pertamina Dex: tetap Rp24.800 per liter.
Sementara itu, BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan harga, yakni:
-
Pertalite tetap Rp10.000 per liter;
-
Biosolar subsidi tetap Rp6.800 per liter.
Kenaikan Pertamax sebesar Rp3.950 per liter atau sekitar 32 persen menjadi salah satu penyesuaian harga terbesar dalam beberapa tahun terakhir untuk BBM nonsubsidi.
Dampak ke Masyarakat Mulai Terasa
Tak butuh waktu lama, kenaikan tersebut langsung memengaruhi perilaku konsumen.
Sebagian pengguna kendaraan pribadi mulai menghitung ulang anggaran transportasi bulanan. Tidak sedikit yang mempertimbangkan beralih menggunakan BBM bersubsidi demi menekan pengeluaran.
Di sejumlah daerah, antrean pengisian Pertalite dilaporkan mulai memanjang akibat meningkatnya minat konsumen.
Bagi pengguna mobil dengan konsumsi rata-rata 150 liter Pertamax per bulan, kenaikan Rp3.950 per liter berarti tambahan pengeluaran sekitar Rp592.500 setiap bulan.
Bagi keluarga kelas menengah, angka tersebut tentu bukan beban yang kecil.
Ancaman Inflasi dan Daya Beli
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, sebelumnya mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM memiliki konsekuensi ekonomi yang perlu diantisipasi pemerintah.
Menurutnya, kenaikan harga energi dapat memicu inflasi karena meningkatkan biaya produksi dan distribusi barang.
"Kalau dinaikkan akan menyulut inflasi, daya beli turun, dan sebagainya," ujarnya.
Fahmy menilai konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, tekanan terhadap pengeluaran masyarakat perlu dijaga agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi.
Meski demikian, sejumlah ekonom menilai dampak Pertamax terhadap inflasi nasional relatif lebih terbatas dibanding BBM bersubsidi.
Sebab, Pertamax digunakan oleh segmen masyarakat tertentu dan kontribusinya dalam komponen inflasi tidak sebesar Pertalite.
Namun, kenaikan lebih dari 30 persen tetap berpotensi meningkatkan biaya transportasi, logistik, hingga distribusi barang yang akhirnya dirasakan konsumen.
Prioritas Utama: Pasokan Jangan Sampai Terganggu
Bagi Pertamina, keputusan menaikkan harga bukan semata mengikuti lonjakan pasar internasional.
Lebih dari itu, perusahaan harus memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Pasokan BBM yang aman dinilai jauh lebih penting untuk menjaga roda ekonomi tetap bergerak.
Dengan penyesuaian harga ini, Pertamina berharap keseimbangan antara keberlanjutan pasokan energi dan perlindungan terhadap masyarakat dapat tetap dijaga.
Keputusan tersebut memang pahit bagi konsumen. Namun, di tengah situasi global yang belum menentu, menjaga ketersediaan energi nasional disebut sebagai prioritas yang tidak bisa ditawar.
Editor : Mahendra Aditya