SAMBAS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi hambatan di daerah. Sebanyak 14 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, terpaksa menghentikan operasional sementara akibat dana operasional dari pemerintah pusat belum sepenuhnya tersalurkan.
Akibat penghentian tersebut, ribuan penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah hingga ibu hamil, tidak dapat memperoleh layanan makanan bergizi sesuai jadwal. Kondisi ini menambah daftar wilayah yang terdampak persoalan serupa setelah sebelumnya terjadi di Jawa Tengah, Aceh, Banten, Jawa Timur, hingga Sumatera Utara.
Meski bersifat sementara, peristiwa ini menjadi sorotan karena menunjukkan tantangan besar dalam menjaga kesinambungan salah satu program unggulan pemerintah yang menyasar puluhan juta masyarakat Indonesia.
Tersebar di Delapan Kecamatan
Sebanyak 14 dapur MBG yang menghentikan operasional tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Sambas, antara lain Kecamatan Sambas, Pemangkat, Selakau Timur, Jawai, Jawai Selatan, serta beberapa kecamatan lainnya.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Sambas, Dzaki, membenarkan adanya penghentian sementara tersebut.
"Informasi yang berkembang mengenai penghentian operasional sejumlah dapur MBG memang benar adanya," ujarnya, Selasa (9/6/2026).
Menurut Dzaki, keterlambatan pencairan dana operasional menjadi penyebab utama dapur-dapur tersebut tidak dapat melanjutkan pelayanan.
Dana Belum Masuk, Bahan Baku Tak Bisa Dibeli
Dzaki menjelaskan bahwa dana operasional dari pemerintah pusat belum sepenuhnya diterima seluruh SPPG di Sambas. Akibatnya, pengelola dapur mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar operasional, terutama pembelian bahan pangan.
"Akibat keterlambatan pencairan tersebut, terdapat 14 SPPG yang menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu," katanya.
Situasi ini berdampak langsung terhadap distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat. Siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok sasaran lainnya harus menunggu hingga layanan kembali normal.
Aturan Baru Jadi Tantangan Tambahan
Selain faktor keterlambatan dana, perubahan mekanisme pelaksanaan program juga ikut memengaruhi operasional di lapangan.
Jika sebelumnya yayasan atau mitra pelaksana masih diperbolehkan menggunakan dana talangan untuk membeli bahan baku, aturan terbaru tidak lagi memperkenankan langkah tersebut sebelum dana resmi masuk ke rekening virtual account (VA).
Dengan demikian, ketika dana belum diterima, pengelola dapur tidak memiliki ruang untuk mendahulukan pembelian kebutuhan operasional.
"Apabila dana operasional belum diterima, mitra tidak dapat melakukan pembelian bahan baku secara mandiri," jelas Dzaki.
Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran. Namun di sisi lain, mekanisme ini menimbulkan kerentanan terhadap gangguan layanan apabila proses administrasi mengalami keterlambatan.
Sebagian Dana Mulai Dicairkan
Di tengah kekhawatiran masyarakat, BGN menyebut proses pencairan mulai menunjukkan perkembangan positif.
Sebagian dana operasional telah ditransfer kepada sejumlah SPPG sehingga beberapa dapur diperkirakan dapat kembali melayani penerima manfaat mulai Rabu, 10 Juni 2026.
"Kami berharap persoalan ini segera terselesaikan agar layanan kembali normal," ujar Dzaki.
BGN juga memastikan penghentian operasional tersebut bersifat sementara dan program MBG di Kabupaten Sambas tetap akan dilanjutkan sesuai target pemerintah.
Kapuas Hulu Tunggu Instruksi Pusat
Sementara itu, pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Kalimantan Barat juga masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
Koordinator BGN Kabupaten Kapuas Hulu, Soni Deviandi Putra, mengungkapkan sebanyak 29 dapur MBG 3T telah selesai dibangun dengan progres mencapai 100 persen. Namun hingga kini seluruh fasilitas tersebut belum beroperasi.
"Kami masih menunggu instruksi dari pusat. Ketika kebijakan ditetapkan, kami siap menjalankannya," kata Soni.
Menurutnya, kebutuhan dapur MBG di Kapuas Hulu diperkirakan mencapai sekitar 120 unit untuk menjangkau seluruh wilayah sasaran.
Program Terus Diperluas Secara Nasional
Terlepas dari berbagai kendala di daerah, pemerintah tetap mempercepat perluasan Program Makan Bergizi Gratis.
Data pemerintah menunjukkan, hingga akhir Mei 2026 realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp88,15 triliun, meningkat sekitar 17,53 persen dibandingkan realisasi April 2026 sebesar Rp75 triliun.
Program ini telah menjangkau sekitar 63,13 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, terdiri atas:
- 48,9 juta siswa
- 14,3 juta penerima non-siswa, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Untuk mendukung distribusi, sebanyak 29.679 dapur SPPG telah beroperasi dengan kapasitas pelayanan antara 500 hingga 3.000 penerima manfaat per dapur.
Evaluasi Tata Kelola Jadi Kunci
Kasus yang terjadi di Sambas memperlihatkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah.
Kecepatan birokrasi, kepastian alur pencairan, kesiapan regulasi, serta fleksibilitas operasional di lapangan menjadi faktor penting agar layanan tidak terganggu.
Bagi jutaan siswa dan kelompok rentan yang menggantungkan asupan gizi dari program ini, keterlambatan administrasi bukan sekadar persoalan teknis. Setiap hari layanan yang tertunda berpotensi memengaruhi tujuan besar pemerintah dalam memperbaiki kualitas gizi nasional dan menekan angka stunting.
Karena itu, perbaikan tata kelola menjadi pekerjaan rumah yang mendesak agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.
Editor : Mahendra Aditya