BANDA ACEH – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi ujian dalam implementasinya di daerah. Sebanyak 11 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya (Abdya), Provinsi Aceh, terpaksa menghentikan operasional sementara akibat belum cairnya dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.
Kondisi ini menyebabkan distribusi makanan bergizi bagi para penerima manfaat di sejumlah sekolah dan posyandu harus ditunda hingga dana kembali tersedia.
Berdasarkan data koordinator wilayah, penghentian layanan terjadi karena saldo pada rekening virtual account (VA) milik SPPG telah habis digunakan untuk operasional sebelumnya, sementara pencairan dana tahap berikutnya belum diterima.
Aceh Selatan Paling Terdampak
Koordinator Wilayah SPPG Aceh Selatan, Yona Violiska, menjelaskan jumlah dapur yang menghentikan operasional terus bertambah dalam dua hari terakhir.
Pada Senin (8/6/2026), terdapat tujuh SPPG yang tidak dapat melanjutkan pelayanan. Namun hingga Selasa (9/6/2026), jumlahnya meningkat karena dana yang tersedia hanya cukup untuk mendukung operasional sampai hari sebelumnya.
"Per hari ini ada tambahan SPPG yang berhenti sementara karena dana operasional melalui virtual account hanya mencukupi sampai Senin kemarin," ujarnya saat dikonfirmasi.
Meski demikian, Yona memastikan SPPG yang masih memiliki saldo operasional tetap melaksanakan distribusi makanan seperti biasa.
Ia juga mengungkapkan proses pencairan dana bagi seluruh dapur terdampak saat ini telah memasuki tahap finalisasi di tingkat pusat.
Butuh Waktu Setelah Dana Cair
Yona mengingatkan bahwa operasional dapur tidak bisa langsung berjalan begitu dana ditransfer.
Setelah dana masuk ke rekening masing-masing SPPG, pengelola masih membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua hari untuk melakukan pemesanan bahan pangan, proses pengadaan, hingga persiapan produksi sesuai standar operasional yang ditetapkan.
"Setelah dana masuk, masih ada tahapan pengadaan bahan baku sesuai SOP sebelum dapur kembali beroperasi penuh," katanya.
Akibat penghentian sementara tersebut, sejumlah sekolah dan posyandu di wilayah terdampak terpaksa menunda pelaksanaan program MBG sesuai jadwal yang telah disusun.
"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, terutama penerima manfaat yang belum menerima layanan. Namun kami memastikan kondisi ini tidak akan berlangsung lama," ujar Yona.
Empat Dapur di Abdya Ikut Berhenti
Situasi serupa juga terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).
Koordinator Wilayah SPPG Abdya, Raissa Ardilla, mengatakan terdapat empat dapur dari total 19 SPPG yang terpaksa menghentikan pelayanan sejak Senin (8/6/2026).
Menurut Raissa, pihak pengelola telah melaporkan kondisi menipisnya saldo virtual account kepada tim keuangan BGN sebagai dasar percepatan pencairan dana.
"Kami sudah menyampaikan laporan kepada pusat. Mudah-mudahan minggu ini dana kembali masuk sehingga operasional dapat berjalan seperti biasa," ujarnya.
Selama masa penghentian layanan, pihaknya juga telah meminta pengelola SPPG untuk berkoordinasi dengan sekolah maupun posyandu agar masyarakat memahami penyebab keterlambatan distribusi makanan.
Bukan Karena Kualitas Makanan
Pihak koordinator menegaskan penghentian operasional di Aceh tidak berkaitan dengan persoalan keamanan pangan, kasus keracunan, maupun pelanggaran standar kualitas makanan.
Kendala yang terjadi murni disebabkan proses administrasi pencairan anggaran yang belum selesai di tingkat pusat.
Penegasan tersebut penting mengingat dalam beberapa pekan terakhir sejumlah dapur MBG di berbagai daerah juga sempat mengalami gangguan operasional akibat persoalan serupa, sehingga memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat.
Tantangan Tata Kelola Program Nasional
Kasus di Aceh menambah daftar daerah yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Sebelumnya, keterlambatan pencairan dana operasional juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar program berskala nasional bukan hanya soal besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah, tetapi juga menyangkut kecepatan birokrasi, ketepatan distribusi dana, serta efektivitas koordinasi antarlevel pemerintahan.
Program MBG sendiri dirancang sebagai salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, menekan angka stunting, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Karena itu, kesinambungan layanan menjadi aspek krusial yang harus dijaga. Keterlambatan administrasi yang berulang berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap program yang menyasar kelompok rentan tersebut.
Pemerintah melalui BGN diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pencairan dana agar distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat tidak lagi terganggu oleh persoalan administratif.
Sebab bagi ribuan anak sekolah, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya, makanan bergizi bukan sekadar program bantuan, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas generasi masa depan Indonesia.
Editor : Mahendra Aditya