JAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) disebut bukan langkah yang diambil secara mendadak.
Di balik pergantian tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyatakan bahwa langkah Presiden merupakan bagian dari upaya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola BGN. Menurutnya, Prabowo ingin memastikan setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan untuk program gizi nasional benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Presiden menginginkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Ini adalah uang rakyat yang harus dijaga dan diawasi dengan baik,” ujar Dudung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurut Dudung, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Karena itu, pemerintah tidak ingin program tersebut disusupi kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan tertentu.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Program tersebut diharapkan mampu mencetak generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.
“Presiden tidak menginginkan adanya korupsi, penyimpangan, ataupun praktik yang menguntungkan pihak tertentu. Program ini harus sepenuhnya untuk rakyat,” tegasnya.
Presiden Terima Banyak Laporan
Dudung mengungkapkan bahwa sebelum mengambil keputusan mengganti pimpinan BGN, Presiden Prabowo telah menerima berbagai laporan dan informasi dari banyak sumber terkait kondisi di lembaga tersebut.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Dudung, temuan tersebut tidak hanya berasal dari hasil inspeksi lapangan yang pernah dilakukan pihaknya, tetapi juga dari berbagai laporan lain yang masuk ke pemerintah pusat.
“Informasi yang diterima Presiden bukan hanya dari satu sumber. Banyak laporan yang masuk dan menjadi bahan evaluasi,” katanya.
Meski demikian, Dudung mengakui masih banyak pelaksanaan MBG yang berjalan baik di lapangan. Namun, sejumlah celah dalam tata kelola dan pengawasan dinilai perlu segera diperbaiki agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
BGN Diminta Benahi Tata Kelola
Lebih lanjut, Dudung menekankan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat. Tata kelola organisasi, sistem pengawasan, hingga integritas para pelaksana program juga menjadi faktor yang sangat menentukan.
Karena itu, pemerintah menilai perlu adanya pembenahan di tubuh BGN untuk menutup berbagai potensi penyimpangan yang dapat memengaruhi kualitas layanan maupun efektivitas penggunaan anggaran negara.
Ia mencontohkan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan pengelola dapur, yayasan, maupun pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program.
“Semua celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu harus ditutup. Jangan sampai kualitas program menurun karena adanya praktik-praktik yang tidak sesuai aturan,” ujarnya.
Dugaan Jual Beli Titik SPPG Jadi Sorotan
Dalam kesempatan yang sama, Dudung juga mengakui dirinya memperoleh informasi terkait dugaan praktik jual beli titik SPPG yang belakangan ramai diperbincangkan.
Meski tidak menjelaskan secara rinci, ia mengisyaratkan bahwa isu tersebut menjadi salah satu faktor yang ikut diperhatikan dalam proses evaluasi terhadap kepemimpinan BGN.
“Ya, saya juga mendapatkan informasi seperti itu,” kata Dudung singkat.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat spekulasi bahwa pergantian pimpinan BGN berkaitan dengan upaya pemerintah melakukan bersih-bersih internal demi menjaga kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis.
Dengan pergantian kepemimpinan yang telah dilakukan, pemerintah berharap BGN dapat bekerja lebih profesional, transparan, dan akuntabel sehingga program unggulan nasional tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
Editor : Mahendra Aditya