RADAR KUDUS — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melayangkan argumen tandingan yang kuat untuk merespons laporan kritis yang dirilis oleh media ekonomi terkemuka asal Inggris, The Economist.
Media internasional tersebut sebelumnya menyoroti postur anggaran belanja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait alokasi dana fantastis untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, yang dinilai berisiko memicu pemborosan fiskal.
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa analisis yang dikeluarkan oleh pihak asing sering kali luput dalam melihat dampak multiplikasi (multiplier effect) jangka panjang dari program kesejahteraan domestik.
Baca Juga: QRIS Lintas Negara: Bank Indonesia Targetkan Perluas Qris ke India Hingga Timur Leste
Menurutnya, alih-alih memberikan sentimen negatif, lembaga riset dan media internasional seharusnya memberikan apresiasi atas keberanian Indonesia melakukan intervensi struktural demi kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Kondisi fiskal Indonesia saat ini masih jauh lebih sehat dan dikelola secara sangat pruden (hati-hati).
The Economist harusnya memuji kita, karena di tengah ketidakpastian global, kita mampu mengombinasikan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan kesejahteraan," ujar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangannya kepada awak media.
Perbandingan Rasio Utang: Indonesia Jauh Lebih Sehat dari Eropa
Guna memperkuat argumentasinya, Menkeu membandingkan arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dengan performa ekonomi di belahan dunia lain, khususnya negara-negara maju di Eropa.
Purbaya memaparkan data bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta defisit anggaran di banyak negara Uni Eropa justru berada pada level yang jauh lebih mengkhawatirkan dan berisiko tinggi.
Sebaliknya, Indonesia konsisten menjaga defisit anggaran di bawah batas aman konstitusi (3 persen dari PDB).
Oleh karena itu, ia meminta para pengamat internasional untuk menilai kondisi ekonomi Indonesia secara objektif dan proporsional, bukan sekadar menggunakan kacamata barat yang kerap mengabaikan karakteristik kebutuhan negara berkembang.
"Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih bukan pemborosan, melainkan investasi strategis.
Ini adalah fondasi untuk memotong mata rantai kemiskinan, menekan angka stunting, dan menggerakkan sirkulasi ekonomi formal di tingkat perdesaan," urainya.
Ragam Sorotan Sisi Risiko Fiskal oleh The Economist
Sebelumnya, dalam artikel analisisnya, The Economist membunyikan alarm terkait keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) Indonesia.
Media Inggris tersebut mengkalkulasi bahwa implementasi penuh program MBG dan Kopdes diproyeksikan bakal menelan anggaran yang sangat masif hingga menembus angka ratusan triliun rupiah.
Di samping beban belanja yang melonjak, The Economist juga menjabarkan sejumlah tantangan makro yang tengah dihadapi Indonesia secara bersamaan, antara lain:
-
Fluktuasi Nilai Tukar: Tren pelemahan kurs rupiah yang sempat memberikan tekanan pada cadangan devisa.
-
Optimalisasi Pajak: Melandainya penerimaan negara dari sektor perpajakan akibat normalisasi harga komoditas global.
-
Beban Subsidi Energi: Potensi membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik seiring dinamika harga minyak mentah dunia.
Baca Juga: Jelang Melahirkan Anak Pertama, Amanda Manopo Pilih Persalinan Operasi Caesar
Menanggapi poin-poin krusial tersebut, Menkeu Purbaya menyatakan bahwa kementeriannya bersama Bank Indonesia terus memperkuat sinergi bauran kebijakan makroprudensial.
Pemerintah optimistis bahwa penguatan fundamental ekonomi di tingkat akar rumput melalui pemenuhan gizi dan penguatan koperasi justru akan menjadi bantalan utama domestik yang kuat guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di atas rata-rata global. (*)