RADAR KUDUS - Belakangan ini, jagat media sosial diramaikan oleh narasi yang meresahkan kalangan pendidik. Berbagai unggahan mengeklaim bahwa pemerintah akan melarang guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengajar mulai tahun 2027.
Isu ini memicu kekhawatiran massal mengenai potensi pemutusan hubungan kerja atau "dirumahkannya" ratusan ribu guru honorer di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Genjot Literasi Dinarpusda Gelar Bimtek untuk Guru dan Pengelola Perpustakaan
Namun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera mengambil langkah tegas untuk meluruskan disinformasi tersebut. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menegaskan bahwa kabar mengenai larangan mengajar bagi guru non-ASN per tahun depan adalah murni misinformasi yang tidak berdasar pada fakta lapangan.
Kebutuhan Mendesak terhadap Tenaga Pendidik
Nunuk menjelaskan bahwa peran guru non-ASN justru masih sangat krusial dalam menjaga stabilitas layanan pendidikan nasional, terutama di daerah-daerah yang kekurangan tenaga pendidik formal. Menurutnya, pemerintah tidak mungkin menghentikan penugasan mereka secara tiba-tiba mengingat beban kerja di sekolah negeri yang masih sangat tinggi.
"Berdasarkan data di Dapodik, ada lebih dari 200 ribu guru non-ASN yang saat ini mengabdi di sekolah negeri. Kami secara tegas menyatakan bahwa pemerintah masih sangat membutuhkan keberadaan mereka," ujar Nunuk dalam keterangan resminya pada Selasa (5/5/2026).
Klarifikasi Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026
Ternyata, sumber kegaduhan ini berawal dari interpretasi keliru terhadap Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Dalam surat tersebut, tertulis bahwa batas waktu penugasan guru non-ASN ditetapkan hingga 31 Desember 2026. Banyak pihak menganggap tanggal tersebut sebagai "hari terakhir" guru honorer bekerja.
Baca Juga: Guru-guru Seni Budaya di Blora Gelar Pameran, Wacanakan Jadi Agenda Tahunan
Nunuk meluruskan bahwa penetapan tenggat waktu tersebut bukan sebagai akhir dari karier mereka, melainkan instrumen hukum bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Tanpa adanya SE ini, Pemda sering kali ragu untuk memperpanjang kontrak atau memberikan alokasi anggaran bagi guru non-ASN karena ketiadaan rujukan hukum yang kuat dari pusat.
Lebih lanjut, periode hingga akhir 2026 tersebut diposisikan sebagai masa transisi. Kemendikdasmen saat ini tengah merumuskan skema penugasan dan kepegawaian baru yang diharapkan dapat memberikan status yang lebih pasti bagi para guru honorer di masa depan.
Poin-Poin Penting Kebijakan Penugasan Guru Non-ASN
Berdasarkan dokumen resmi Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, berikut adalah poin-poin krusial yang mengatur keberlangsungan tugas guru non-ASN:
Syarat Kelayakan Mengajar: Guru non-ASN diizinkan tetap menjalankan tugas di sekolah negeri dengan syarat utama telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2024 dan berstatus aktif mengajar di bawah naungan Pemerintah Daerah.
Masa Penugasan Transisional: Penugasan guru non-ASN secara resmi diatur hingga 31 Desember 2026. Periode ini berfungsi sebagai "lini masa" bagi kementerian untuk mematangkan regulasi dan sistem kepegawaian baru yang lebih permanen.
Dualisme Sumber Penggajian: Pendapatan guru non-ASN akan dijamin melalui dua pintu anggaran, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kementerian serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tunjangan Profesi bagi Pemilik Sertifikat: Guru non-ASN yang telah memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik) dan memenuhi beban kerja minimal akan menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sesuai dengan amanat undang-undang.
Insentif untuk Guru Bersertifikat (Beban Kerja Kurang): Bagi pendidik yang memiliki Serdik namun belum mampu memenuhi standar beban kerja minimal, pemerintah pusat tetap akan menyalurkan dana bantuan berupa insentif kementerian.
Apresiasi bagi Guru Non-Sertifikasi: Pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik melalui pemberian insentif khusus dari kementerian.
Dukungan Anggaran Daerah: Di tingkat lokal, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penghasilan kepada guru non-ASN yang bersumber dari anggaran daerah, dengan besaran yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing wilayah.
Dengan adanya klarifikasi ini, Kemendikdasmen mengimbau para guru dan masyarakat luas untuk tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi yang beredar di media sosial. Fokus pemerintah saat ini adalah menjamin keberlangsungan belajar mengajar sembari terus mengupayakan kepastian status bagi tenaga pendidik honorer di seluruh pelosok negeri. (*)
Editor : Zakaria