RADAR KUDUS – Potret buram kesejahteraan pendidik di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam. Fenomena eksodus tenaga pengajar ke luar negeri kini bukan lagi sekadar mencari pengalaman, melainkan sebuah pelarian logis demi bertahan hidup.
Di saat ribuan guru di tanah air harus gigit jari karena keterlambatan gaji, mereka yang berani melangkah ke mancanegara justru menemukan kehidupan yang jauh lebih manusiawi.
Ainul Mardhiah (34) adalah satu dari sekian banyak guru yang pernah merasakan pahitnya pengabdian di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Baca Juga: Antisipasi Defisit Rp30 Triliun, Pemerintah Beri Sinyal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan pada 2026
Menjadi guru kontrak di Provinsi Aceh pada 2014, ia memikul beban sebagai tulang punggung keluarga dengan kondisi ayah yang sakit-sakitan.
Namun, pengabdian tersebut tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan. Gaji sebesar Rp2,2 juta per bulan nyatanya tak mampu menopang kebutuhan dasar, apalagi membiayai kuliah adiknya. Untuk sekadar membayar sewa kos dan makan sehari-hari pun, ia harus berjuang ekstra keras.
"Jujur saja, gaji itu tidak cukup. Saya harus tetap mengirim uang ke kampung sementara kebutuhan hidup saya sendiri sudah kelimpungan," kenang Ainul saat dihubungi pada Selasa (21/4/2026).
Titik balik terjadi pada 2019. Demi mengubah nasib, Ainul harus menempuh perjalanan jauh dari Aceh ke Medan hanya untuk mengikuti seleksi guru Community Learning Center (CLC).
Ia melewati berbagai tahapan tes yang ketat, mulai dari psikotes hingga ujian praktik mengajar yang inovatif.
Kerja kerasnya terbayar lunas. Ainul diterima menjadi guru CLC di Malaysia. Perbedaan pendapatannya pun bak bumi dan langit.
Sebagai guru sertifikasi non-PNS di luar negeri, ia menerima gaji pokok plus tunjangan tanpa pajak mencapai Rp20 juta per bulan—lonjakan 10 kali lipat dibandingkan upahnya saat menjadi guru kontrak di Aceh.
Di tengah keberhasilan Ainul memperbaiki nasib, kondisi di dalam negeri justru kian memprihatinkan. Di Kota Bandung, sebanyak 3.144 guru honorer dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP dilaporkan belum menerima gaji selama empat bulan terakhir.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung berdalih bahwa keterlambatan ini bukan disebabkan oleh ketiadaan anggaran, melainkan kendala regulasi dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Identitas Pengelola Little Aresha Jogja Terungkap: Publik Tuntut Tanggung Jawab Moral dan Hukum
Kepala Disdik Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, menyebutkan bahwa ribuan guru honorer dan tutor tersebut secara regulatif terbentur aturan yang membuat gaji mereka tidak bisa dicairkan tepat waktu.
Kesenjangan yang mencolok ini menjadi alarm keras bagi sistem pendidikan nasional. Ketika negara tetangga berani menghargai profesionalisme guru dengan upah puluhan juta, Indonesia masih berkutat pada persoalan administratif yang menghambat hak dasar para pendidik.
Jika persoalan kesejahteraan dan kepastian regulasi ini tidak segera dibenahi, Indonesia terancam kehilangan talenta-talenta pengajar terbaiknya yang lebih memilih mengabdi untuk anak-anak di luar negeri demi kelangsungan hidup keluarga mereka sendiri. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna