RADAR KUDUS – Keceriaan dalam program pembagian Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kebonagung, Demak, berubah menjadi kepanikan massal.
Sebanyak 187 warga, yang didominasi oleh kelompok rentan seperti santri, balita, hingga ibu hamil dan menyusui, harus dilarikan ke rumah sakit setelah diduga mengonsumsi paket makanan yang dibagikan pada Sabtu (18/4/2026).
Laporan medis menunjukkan bahwa para korban mulai merasakan gejala serupa secara serentak pada keesokan harinya.
Baca Juga: Proyek IT Makan Bergizi Gratis Senilai Rp1,2 Triliun Jadi Sorotan: Efisiensi atau Pemborosan?
Keluhan utama berupa mual hebat, pusing, dan muntah-muntah memaksa puluhan orang menjalani rawat inap di beberapa fasilitas kesehatan terdekat, sementara sisanya mendapatkan penanganan rawat jalan dengan pemantauan ketat.
Berdasarkan investigasi awal, otoritas kesehatan setempat menduga adanya penurunan kualitas makanan yang signifikan sebelum dikonsumsi.
Faktor keterlambatan konsumsi serta pengelolaan rantai pasok makanan yang kurang higienis disinyalir menjadi pemicu utama munculnya bakteri atau zat berbahaya dalam hidangan tersebut.
"Kita sedang meneliti sampel makanan di laboratorium. Namun, indikasi awal mengarah pada durasi waktu yang terlalu lama antara saat makanan siap disajikan dengan waktu konsumsi oleh masyarakat," ungkap salah satu petugas kesehatan di lapangan.
Insiden ini memicu respons serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah secara langsung menekankan bahwa manajemen distribusi tidak boleh dilakukan secara sembarangan, terutama untuk program yang melibatkan ribuan porsi makanan dalam satu waktu.
"Kejadian ini harus menjadi pelajaran pahit. Manajemen distribusi dan ketepatan waktu konsumsi adalah kunci.
Makanan MBG seharusnya segera dikonsumsi segera setelah dibagikan untuk menghindari kontaminasi atau penurunan kualitas gizi yang justru membahayakan kesehatan," tegas Wakil Gubernur.
Beliau juga mengingatkan para penyedia layanan atau vendor makanan untuk lebih disiplin dalam menerapkan standar prosedur operasional (SOP) keamanan pangan.
Pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil langkah tegas, termasuk pemutusan kontrak kerja sama dan tindakan hukum jika ditemukan unsur kelalaian fatal dalam proses penyediaan.
Baca Juga: Sorotan Publik: Anggaran Langganan Zoom BGN Tembus Rp5,7 Miliar, Dinilai Tak Wajar?
Tragedi di Demak ini menjadi alarm keras bagi pelaksanaan program MBG secara nasional. Publik kini mendesak adanya sistem pengawasan yang lebih berlapis, mulai dari proses memasak di dapur umum hingga titik distribusi terakhir di tangan warga.
Integritas program ini tidak hanya diukur dari kuantitas makanan yang dibagikan, tetapi yang paling utama adalah keselamatan nyawa para penerimanya.
Penguatan protokol keamanan pangan kini menjadi prioritas utama guna memastikan bahwa niat baik pemerintah untuk meningkatkan gizi nasional tidak kembali ternoda oleh insiden kesehatan yang dapat dicegah. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna