RADAR KUDUS - Wacana pengenaan denda bagi warga yang kehilangan e-KTP kembali memantik perdebatan publik. Namun di balik polemik soal “denda”, isu yang sesungguhnya jauh lebih besar adalah arah baru sistem administrasi kependudukan Indonesia: dari kartu fisik menuju single identity number dan identitas digital yang terintegrasi.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan aturan tersebut dalam revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Alasannya sederhana namun strategis: tingginya angka kehilangan dokumen kependudukan setiap hari dinilai membebani negara sekaligus menunjukkan rendahnya disiplin administrasi masyarakat.
Namun, respons dari parlemen membuka angle yang lebih menarik. Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, justru menggeser diskusi dari sekadar hukuman administratif ke reformasi sistem identitas nasional.
Alih-alih berhenti pada denda, Doli menyoroti urgensi Indonesia memiliki nomor identitas tunggal yang menjadi pusat seluruh layanan publik.
Bukan Sekadar Denda, Ini Soal Masa Depan Data Warga
Wacana denda KTP hilang muncul dari fakta bahwa pencetakan ulang dokumen selama ini tidak dikenakan biaya. Menurut Kemendagri, kondisi ini membuat sebagian masyarakat kurang berhati-hati dalam menyimpan dokumen identitasnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut setiap hari ada puluhan ribu dokumen kependudukan yang hilang dan harus dicetak ulang, sehingga menjadi cost center bagi negara.
Di titik inilah usulan denda dimunculkan sebagai instrumen disiplin.
Tetapi angle yang lebih kuat justru ada pada pertanyaan yang diajukan DPR:
mengapa negara masih bergantung pada kartu fisik yang rawan hilang?
Ini bukan lagi soal warga lalai, melainkan soal apakah sistem identitas nasional sudah cukup modern untuk mengurangi ketergantungan pada dokumen berbasis plastik dan fotokopi.
Single Identity Number: Satu NIK untuk Semua Layanan
Doli menegaskan bahwa revisi UU Adminduk seharusnya menjadi momentum untuk melahirkan single identity number (SIN).
Konsep ini menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai satu-satunya identitas utama yang terhubung dengan seluruh pelayanan publik:
- perbankan
- perpajakan
- BPJS
- pendidikan
- SIM card
- bantuan sosial
- layanan kesehatan
- kepemilikan aset
Dengan model ini, warga tidak lagi harus berulang kali menyerahkan salinan dokumen yang sama untuk berbagai urusan.
Bahkan, kajian kebijakan Komisi II DPR juga menegaskan bahwa sistem SIN menjadi agenda strategis nasional untuk memudahkan akses layanan sekaligus memperkuat keamanan data.
Inilah angle yang belum banyak diangkat:
denda KTP hilang bisa menjadi pintu masuk percepatan reformasi identitas digital Indonesia.
Dari Kartu Plastik ke Paperless Government
Jika single identity diterapkan penuh, masa depan identitas warga kemungkinan tidak lagi berbentuk kartu fisik.
Konsep yang didorong adalah paperless identity atau identitas elektronik sepenuhnya.
Artinya:
- KTP tidak wajib dibawa dalam bentuk kartu
- identitas dapat diverifikasi lewat aplikasi digital
- data tersimpan terpusat dan terenkripsi
- verifikasi bisa berbasis biometrik
Sebenarnya fondasi ke arah ini sudah ada melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Namun tantangannya adalah implementasi di lapangan yang belum merata. Banyak layanan publik dan swasta masih mensyaratkan fotokopi KTP fisik, bahkan untuk proses digital.
Ini menjadi ironi besar.
Di satu sisi negara berbicara soal digitalisasi, di sisi lain praktik birokrasi masih mengandalkan lembar fotokopi.
Komentar publik di berbagai forum juga menyoroti hal ini. Banyak yang mempertanyakan mengapa sistem digital belum menjadi standar utama.
Risiko Lebih Besar dari Sekadar Kehilangan
KTP yang hilang bukan hanya soal biaya cetak ulang.
Di era pinjaman online, registrasi kartu seluler, dan transaksi digital, kehilangan identitas dapat membuka risiko serius:
- penyalahgunaan data
- pinjaman ilegal atas nama korban
- penipuan finansial
- registrasi SIM card tanpa izin
- pencurian identitas digital
Dengan kebijakan registrasi SIM card berbasis biometrik yang mulai diperkuat pada 2026, integrasi NIK dan verifikasi wajah menjadi semakin relevan.
Karena itu, isu kehilangan KTP seharusnya dibaca bukan hanya sebagai persoalan administratif, tetapi juga keamanan data warga negara.
Denda atau Reformasi Sistem?
Secara editorial, wacana denda memang mudah memancing respons emosional publik.
Namun inti masalahnya lebih dalam.
Pertanyaan utamanya adalah:
apakah negara ingin menghukum akibat, atau memperbaiki sebab?
Jika penyebab utama adalah ketergantungan pada dokumen fisik, maka solusi jangka panjang bukan sekadar denda, melainkan percepatan integrasi identitas digital nasional.
Indonesia sedang menuju fase penting:
dari birokrasi berbasis kartu menuju tata kelola data berbasis identitas tunggal.
Jika berhasil, bukan hanya denda yang menjadi tidak relevan—konsep kehilangan identitas fisik itu sendiri bisa perlahan menghilang.
Wacana denda KTP hilang seharusnya tidak berhenti pada polemik sanksi bagi warga.
Ini adalah momentum untuk membahas isu yang jauh lebih strategis:
reformasi identitas nasional menuju single identity dan sistem paperless.
Karena pada akhirnya, negara modern tidak diukur dari seberapa besar dendanya, tetapi dari seberapa efisien sistemnya melindungi data dan memudahkan layanan publik.
Editor : Mahendra Aditya