RADAR KUDUS - Ketika aliran dana dari pusat mulai menyusut, tidak semua daerah siap mengubah arah. Namun Balikpapan memilih langkah berbeda: memperkuat fondasi sendiri.
Tahun 2026 menjadi titik penting dalam transformasi fiskal kota ini, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan tulang punggung utama.
Pemerintah kota menargetkan PAD sebesar Rp1,5 triliun. Angka yang tidak kecil, apalagi dalam situasi ekonomi yang masih bergerak fluktuatif. Namun, optimisme tetap dijaga. Di balik target tersebut, tersimpan strategi yang lebih dalam: membangun kemandirian fiskal di tengah berkurangnya ketergantungan pada pemerintah pusat.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Balikpapan, Idham, menegaskan bahwa sektor pajak akan menjadi penggerak utama. Dari total target PAD, sekitar Rp1,3 triliun diproyeksikan berasal dari pajak daerah—setara hampir 90 persen dari keseluruhan pendapatan.
Pergeseran Arah: Dari Ketergantungan ke Kemandirian
Selama bertahun-tahun, banyak daerah di Indonesia bergantung pada dana transfer dari pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH). Namun, ketika alokasi tersebut mulai berkurang, realitas baru pun muncul: daerah harus berdiri di atas kekuatannya sendiri.
Balikpapan melihat situasi ini bukan sebagai hambatan, melainkan momentum untuk berbenah.
“Ketika transfer pusat menyusut, ruang fiskal memang menyempit. Tapi ini juga menjadi dorongan untuk lebih kreatif dalam menggali potensi daerah,” kira-kira demikian garis besar sikap yang diambil pemerintah kota.
Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma: dari pola konsumtif terhadap dana pusat menjadi model produktif berbasis potensi lokal.
Pajak sebagai Mesin Utama
Dengan kontribusi hingga 90 persen terhadap PAD, pajak daerah menjadi sektor paling krusial. Namun, mengandalkan pajak bukan berarti sekadar meningkatkan tarif. Strategi yang diterapkan jauh lebih kompleks.
Pertama, pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ini dilakukan melalui pendekatan yang lebih persuasif dan berbasis layanan. Digitalisasi sistem pembayaran, transparansi data, serta kemudahan akses menjadi kunci utama.
Kedua, eksplorasi potensi baru terus dilakukan. Sektor-sektor yang sebelumnya belum tergarap optimal mulai dipetakan ulang, termasuk pajak dari kegiatan usaha baru yang tumbuh seiring perkembangan kota.
Ketiga, pengawasan diperkuat. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, potensi kebocoran penerimaan dapat diminimalkan.
Tekanan Ekonomi, Ujian Ketahanan
Target Rp1,5 triliun tidak lahir dalam kondisi ideal. Ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian, mulai dari fluktuasi harga komoditas hingga dinamika geopolitik. Di tingkat nasional, pemulihan ekonomi juga belum sepenuhnya merata.
Namun, justru dalam situasi seperti ini, ketahanan fiskal daerah diuji.
Balikpapan, sebagai kota dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis, memiliki modal untuk bertahan. Sektor perdagangan, jasa, dan energi menjadi penopang utama. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, potensi tersebut tidak akan otomatis menjadi pendapatan.
Di sinilah peran kebijakan fiskal daerah menjadi sangat penting.
Kemandirian Fiskal sebagai Investasi Jangka Panjang
Jika selama ini PAD sering dilihat sebagai angka dalam laporan keuangan, Balikpapan mencoba melihatnya dari perspektif berbeda: sebagai investasi jangka panjang.
Kemandirian fiskal bukan hanya soal memenuhi kebutuhan anggaran tahunan, tetapi juga tentang kemampuan daerah untuk bertahan dalam berbagai situasi ekonomi.
Dengan memperkuat PAD, pemerintah kota memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan. Mereka tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan pusat yang bisa berubah sewaktu-waktu.
Dalam konteks ini, pajak bukan sekadar sumber pendapatan, tetapi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan.
Strategi Adaptif di Tengah Perubahan
Menghadapi dinamika ekonomi, Balikpapan tidak mengandalkan satu pendekatan tunggal. Pemerintah kota menerapkan strategi adaptif yang memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kondisi.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Dengan komunikasi yang lebih terbuka, kebijakan pajak dapat disusun secara lebih realistis dan tidak memberatkan.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting. Kesadaran bahwa pajak berkontribusi langsung terhadap pembangunan kota perlu terus ditanamkan.
Tantangan: Menjaga Keseimbangan
Meski optimisme tinggi, tantangan tetap ada. Salah satu yang paling krusial adalah menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan dan keberlanjutan ekonomi.
Jika tidak dikelola dengan baik, tekanan pajak yang terlalu tinggi bisa berdampak negatif terhadap dunia usaha. Oleh karena itu, kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan daya tahan ekonomi masyarakat.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting. Kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak akan menentukan tingkat kepatuhan.
Peluang: Momentum Transformasi
Di balik tantangan, ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Digitalisasi, misalnya, membuka jalan bagi sistem pajak yang lebih efisien dan transparan.
Dengan teknologi, proses administrasi menjadi lebih cepat, data lebih akurat, dan pengawasan lebih efektif. Ini tidak hanya meningkatkan penerimaan, tetapi juga memperbaiki kualitas layanan publik.
Balikpapan memiliki kesempatan untuk menjadi model bagi daerah lain dalam hal pengelolaan PAD berbasis teknologi.
Langkah Balikpapan memperkuat PAD di tengah menyusutnya transfer pusat menunjukkan arah baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini bukan sekadar strategi jangka pendek, tetapi upaya membangun fondasi yang lebih kokoh.
Dengan target Rp1,5 triliun, tantangan memang besar. Namun, dengan pendekatan yang tepat—mulai dari optimalisasi pajak hingga inovasi kebijakan—target tersebut bukan sesuatu yang mustahil.
Pada akhirnya, kemandirian fiskal bukan hanya soal angka, tetapi tentang kemampuan daerah untuk menentukan masa depannya sendiri.
Editor : Mahendra Aditya