RADAR KUDUS – Menanggapi tekanan ketidakpastian pasokan energi dunia, Pemerintah Indonesia kini tengah menggodok skenario besar terkait efisiensi konsumsi energi nasional.
Salah satu poin krusial yang sedang dikaji adalah kebijakan transisi pola pendidikan, yakni penerapan kembali sistem Belajar dari Rumah atau pembelajaran jarak jauh bagi siswa di seluruh tanah air, yang diproyeksikan mulai berlaku pada April 2026.
Langkah ini dipandang sebagai strategi taktis untuk mengurangi mobilitas masyarakat secara masif, yang pada gilirannya diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar di sektor transportasi dan penggunaan listrik di fasilitas publik.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa rencana ini masih berada dalam tahap pengkajian mendalam dan belum menjadi keputusan final.
Menurutnya, setiap kebijakan yang menyentuh sektor publik harus berpijak pada data konsumsi energi dan analisis mobilitas yang akurat.
"Pemerintah tidak ingin gegabah. Kebijakan efisiensi energi ini harus disusun secara bertahap. Kami sedang membedah data di setiap sektor agar dampak negatif terhadap produktivitas masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin," ujar Pratikno dalam keterangannya di Jakarta.
Dalam skenario yang sedang dibahas, pemerintah tidak akan menghapus total pertemuan tatap muka. Sebaliknya, akan diterapkan penyesuaian berdasarkan karakteristik mata pelajaran:
1. Mata Pelajaran Teoretis: Diarahkan untuk dilakukan secara daring guna mengurangi beban transportasi harian.
2. Praktikum dan Interaksi Langsung: Kegiatan yang membutuhkan laboratorium, praktik lapangan, atau interaksi fisik esensial tetap akan dipertahankan secara tatap muka dengan protokol efisiensi yang ketat.
Selain aspek kurikulum, pemerintah juga menyoroti dua tantangan besar: pemerataan akses internet dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah berkomitmen agar kebijakan efisiensi energi tidak memutus akses nutrisi bagi siswa yang selama ini bergantung pada program tersebut, serta memastikan infrastruktur digital siap menopang lonjakan trafik data.
Urgensi efisiensi energi ini dipicu oleh dinamika global yang kian memanas. Konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengancam jalur distribusi minyak di Selat Hormuz telah menciptakan efek domino terhadap harga energi dunia.
Kondisi ini memaksa negara-negara di Asia Tenggara untuk mengambil langkah protektif:
1. Filipina: Telah menetapkan status darurat energi, menerapkan sistem empat hari kerja bagi pegawai pemerintah, dan membatasi perjalanan dinas.
2. Thailand & Vietnam: Mengeluarkan imbauan pembatasan mobilitas dan mendorong perusahaan swasta untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH).
3. Myanmar: Menerapkan pembatasan aktivitas secara bergantian sebagai respons langsung terhadap kelangkaan pasokan.
Indonesia, dengan cakupan wilayah yang luas, memilih untuk mengkaji sektor pendidikan dan perkantoran sebagai titik awal penghematan energi nasional.
Pemerintah menjamin bahwa pelayanan publik esensial tetap akan berjalan normal meski kebijakan efisiensi ini nantinya diresmikan. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna