RADAR KUDUS - Pada 19 Desember 1961, ribuan rakyat memadati Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta.
Lautan manusia itu menyambut kedatangan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang pagi itu menyampaikan pidato bersejarah.
Dengan suara lantang dan penuh emosi, Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora), sebuah perintah nasional untuk menggagalkan pendirian negara Papua buatan Belanda, mengibarkan Merah Putih di Irian Barat, serta mempersiapkan mobilisasi umum demi pembebasan wilayah tersebut dari imperialisme.
Pidato tersebut menandai dimulainya fase konfrontasi terbuka Indonesia terhadap Belanda dalam sengketa Irian Barat, wilayah paling timur bekas jajahan Hindia Belanda yang hingga pascakemerdekaan masih dikuasai Kerajaan Belanda.
Akar Konflik Irian Barat
Usai Perang Dunia II dan kekalahan Jepang, Belanda berupaya kembali menguasai wilayah Indonesia melalui pasukan AFNEI yang diboncengi NICA.
Namun, berbeda dengan daerah lain, kehadiran Belanda di Papua relatif tidak mendapat perlawanan luas.
Situasi ini dimanfaatkan Belanda untuk mempertahankan Papua dengan dua alasan utama, yakni rencana menjadikan Papua sebagai negara boneka dalam persemakmuran Belanda serta potensi ekonomi besar berupa tambang tembaga, nikel, dan minyak bumi.
Meski demikian, benih nasionalisme di Papua telah tumbuh. Tokoh seperti Frans Kaisiepo secara diam-diam mengibarkan bendera Merah Putih di Biak pada 31 Agustus 1945.
Dalam Konferensi Malino 1946, Kaisiepo mengusulkan nama “Irian” dan secara tegas menolak Papua dipisahkan dari Indonesia. Perjuangan ini membuat Belanda waspada dan mulai menekan gerakan pro-Indonesia di Papua.
Diplomasi yang Buntu
Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 di Den Haag, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia, namun menunda penyelesaian status Irian Barat.
Janji pembahasan lanjutan tak kunjung dipenuhi. Bahkan, Belanda secara sepihak memasukkan Papua Barat ke dalam wilayah Kerajaan Belanda dan mulai membangun infrastruktur pemerintahan sendiri.
Upaya diplomasi Indonesia di forum internasional, termasuk Konferensi Asia Afrika 1955, memang memperoleh dukungan negara-negara Asia-Afrika.
Namun, negara-negara Barat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) belum memberi hasil konkret.
Strategi Dua Kaki Soekarno
Menghadapi kebuntuan diplomasi, Soekarno memainkan strategi politik luar negeri “dua kaki”. Ia tetap mempertahankan posisi nonblok, namun memanfaatkan rivalitas Perang Dingin.
Setelah Amerika Serikat menolak membantu Indonesia karena kedekatannya dengan Belanda, Soekarno beralih ke Uni Soviet.
Dukungan Soviet datang dalam bentuk bantuan alutsista besar-besaran, mulai dari pesawat tempur MiG, kapal selam, hingga kapal perang.
Sementara itu, Indonesia juga menekan Belanda melalui jalur ekonomi dengan menasionalisasi sekitar 700 perusahaan Belanda pada akhir 1950-an.
Trikora dan Operasi Militer
Pada awal 1962, Soekarno membentuk Komando Mandala yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto. Operasi Trikora disusun dalam tiga tahap, yaitu infiltrasi, eksploitasi (serangan terbuka), dan konsolidasi. Ribuan pasukan diterjunkan secara rahasia ke wilayah Irian Barat.
Namun, konflik memuncak dalam Pertempuran Laut Aru pada Januari 1962. Dalam insiden tersebut, KRI Macan Tutul tenggelam setelah diserang kapal perang Belanda.
Komodor Yos Sudarso gugur bersama puluhan prajurit lainnya, menjadi simbol pengorbanan besar dalam perjuangan merebut Irian Barat.
Ketegangan militer yang meningkat membuat Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy khawatir konflik ini akan dimanfaatkan Uni Soviet dan mengganggu stabilitas Asia Pasifik.
Amerika Serikat kemudian mengambil peran sebagai mediator antara Indonesia dan Belanda.
Hasilnya adalah Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Berdasarkan perjanjian tersebut, Irian Barat diserahkan kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) sebelum akhirnya diserahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Operasi militer besar-besaran pun dibatalkan.
Papera dan Integrasi Irian Barat
Pada 1969, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dilaksanakan dengan hasil menyatakan bahwa Irian Barat tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sidang Umum PBB melalui Resolusi Nomor 2504 menerima hasil tersebut, menandai pengakuan internasional atas integrasi Irian Barat ke Indonesia secara de jure.
Meski berhasil secara diplomatik dan politik, perjuangan panjang ini menyisakan pertanyaan besar. Soekarno, tokoh utama di balik Trikora, tidak sempat menyaksikan sepenuhnya hasil perjuangannya akibat perubahan politik pasca-1965.
Di era berikutnya, pembangunan di Papua berjalan berdampingan dengan berbagai persoalan ketidakadilan sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah hingga kini. (Ghina Nailal Husna)
Editor : Ali Mustofa