RADAR KUDUS – Pemerintah Denmark menegaskan sikap tegasnya terkait isu Greenland.
Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, secara terbuka menampik kemungkinan adanya perundingan penjualan Greenland kepada Amerika Serikat.
Ia menekankan bahwa Denmark tidak akan membuka ruang dialog yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kedaulatan negara.
“Kami tidak akan memulai negosiasi dengan mengorbankan prinsip fundamental. Hal itu tidak akan pernah terjadi,” ujar Rasmussen saat berbicara di Kopenhagen, Rabu (21/1).
Pernyataan tersebut muncul di tengah kembali menguatnya wacana dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang pada hari yang sama menegaskan keinginannya untuk segera memulai pembicaraan terkait akuisisi Greenland.
Trump berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat semestinya menguasai wilayah otonom milik Denmark tersebut, dengan alasan letak Greenland dinilai sangat strategis bagi kepentingan keamanan nasional AS.
Namun, baik pemerintah Denmark maupun otoritas Greenland telah menyampaikan peringatan keras kepada Washington.
Keduanya meminta agar Amerika Serikat menghormati kedaulatan serta keutuhan wilayah Greenland, dan menegaskan bahwa pulau tersebut bukan objek yang bisa diperjualbelikan.
Sikap serupa juga disuarakan oleh Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa.
Dalam sidang pleno Parlemen Eropa di Strasbourg, Rabu (21/1), Costa menegaskan bahwa segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara anggota Uni Eropa tidak dapat diterima dalam kondisi apa pun.
Baca Juga: Lonjakan Harga Emas Pegadaian: Galeri24 dan UBS Naik Puluhan Ribu per Gram
“Kami ingin tetap berkomunikasi dengan mitra Amerika Serikat, tetapi kami juga harus bersikap tegas,” ujar Costa menanggapi meningkatnya ketegangan diplomatik antara AS dan Denmark terkait isu Greenland.
Costa kembali menekankan bahwa Uni Eropa tidak akan mentoleransi ancaman terhadap wilayah dan kedaulatan negara-negara anggotanya.
Ia juga menyinggung situasi sensitif yang tengah dihadapi, di mana persatuan NATO mulai dipertanyakan, sementara Uni Eropa dituntut untuk berhati-hati dalam mengelola hubungan diplomatik dengan sekutu utamanya, Amerika Serikat.
Greenland sendiri merupakan bagian dari Kerajaan Denmark dengan status wilayah otonom.
Meski demikian, Presiden Trump berkali-kali menyatakan bahwa pulau terbesar di dunia itu seharusnya bergabung dengan Amerika Serikat, mengingat posisinya yang dinilai krusial dalam peta geopolitik dan pertahanan global.
Menanggapi hal tersebut, Denmark dan Greenland kembali menegaskan sikap mereka, seraya mengingatkan Washington agar tidak melangkah terlalu jauh.
Bagi kedua pihak, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar.
Editor : Ali Mustofa