RADAR KUDUS - Gelombang kemarahan masyarakat Jawa Barat terus membesar setelah pernyataan kontroversial Adimas Firdaus, pemilik akun Instagram Resbob, menyebar luas di media sosial.
Ucapannya yang dianggap menghina Suku Sunda memantik reaksi keras dari berbagai kalangan. Tidak terkecuali Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, yang akhirnya mengambil sikap tegas. Ia mendesak polisi untuk segera bertindak cepat dan menangkap pelaku.
Menurutnya, apa yang disampaikan Adimas tidak sekadar ucapan yang menyinggung, namun sudah masuk kategori SARA—isu sensitif yang dapat memicu permusuhan dan mengancam kohesi bangsa.
"Ini sudah SARA. Saya minta pihak kepolisian bergerak cepat menangkapnya. Jangan sampai melebar jadi konflik, ini berpotensi memecah belah kesatuan bangsa," ujar Erwan tegas, Jumat (12/12/2025).
Ancaman SARA: Luka Kolektif yang Tidak Boleh Diremehkan
Erwan mengingatkan bahwa Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman. Perbedaan suku bukan sekadar identitas, tetapi bagian penting dari kehidupan sehari-hari—bahkan dalam satu keluarga bisa terdiri dari berbagai latar belakang.
Ia menilai bahwa penghinaan terhadap salah satu suku tidak boleh dibiarkan, karena dampaknya dapat menjalar lebih luas.
“Dalam kehidupan bernegara, kita harus saling menghormati. NKRI berdiri karena persatuan, bukan karena satu suku merasa lebih dari yang lain,” ungkapnya. Ia berharap polisi dapat segera mengambil langkah tegas sehingga situasi tidak memburuk.
Di sisi lain, Erwan tidak menutupi bahwa secara pribadi ia tersinggung berat sebagai seorang yang lahir dari kultur Sunda. Namun ia menegaskan bahwa kemarahan masyarakat harus diarahkan kepada pelaku, bukan kepada kelompok atau suku lain.
“Saya sebagai orang Sunda terhina dan marah. Tapi jangan pernah membalas dengan membenci sukunya. Yang salah adalah individunya,” tegasnya.
Viking Persib Club Bergerak Cepat Membuat Laporan Polisi
Tak hanya pemerintah daerah, komunitas besar seperti Viking Persib Club juga ikut turun tangan. Mereka melaporkan kasus ujaran kebencian ini ke Polda Jawa Barat.
Kuasa hukum Viking, Ferdy Rizki, mengonfirmasi bahwa laporan resmi telah dibuat pada Kamis malam.
“Alhamdulillah, kami sudah membuat laporan polisi terkait ujaran kebencian yang viral itu. Saya ditugaskan langsung oleh ketua Viking untuk memastikan laporan ini masuk secara resmi,” ujar Ferdy.
Langkah ini menandakan bahwa kasus ini sudah memasuki tahap hukum yang lebih formal. Viral di media sosial, laporan komunitas besar seperti Viking semakin memperkuat dorongan publik agar aparat penegak hukum bergerak cepat.
Polda Jabar Pastikan Penyelidikan Berjalan
Pihak kepolisian melalui Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan membenarkan adanya laporan tersebut.
Ia juga memastikan bahwa penyelidikan sedang berlangsung. “Kami sudah melakukan profiling terhadap akun pelaku hate speech tersebut. Kasus ini sedang kami dalami,” kata Hendra.
Pernyataan ini membuat publik sedikit lega, meski banyak yang masih menunggu langkah konkret kepolisian. Di tengah era media sosial yang mudah memantik gejolak, masyarakat berharap penanganan dapat dilakukan tanpa menunda.
Menurut berbagai pakar komunikasi digital, kecepatan tindakan polisi menjadi aspek penting dalam meredam potensi konflik. Jika dibiarkan berlarut-larut, emosi publik dapat semakin memanas dan memunculkan tindakan yang tidak diinginkan.
Media Sosial: Ruang Ekspresi yang Mudah Jadi Api
Kasus Resbob sekali lagi mengingatkan bahwa media sosial bukan ruang tanpa batas. Di satu sisi menjadi wadah kreativitas, namun di sisi lain dapat menjadi panggung yang memicu perpecahan jika digunakan dengan tidak bertanggung jawab.
Konten provokatif, terutama yang menyangkut SARA, dapat menyebar sangat cepat dan membentuk opini publik dalam hitungan menit.
Reaksi keras dari netizen serta komunitas Sunda memperlihatkan bahwa penghinaan identitas kultural bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Publik merasa martabat kolektif mereka direndahkan, dan kemarahan tersebut sangat wajar.
Namun yang perlu dijaga adalah bagaimana kemarahan itu disalurkan. Di sinilah aparat hukum, tokoh publik, dan pemerintah daerah memainkan peran penting. Kejelasan proses hukum dapat meredam potensi keributan yang lebih besar.
Pelajaran Penting dari Kasus Resbob
Kasus ini membuka kembali perbincangan mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian.
Banyak pakar mengingatkan bahwa kebebasan bukan berarti boleh merendahkan identitas orang lain. Di Indonesia yang multikultural, menjaga ucapan tentang suku, agama, dan ras adalah bentuk tanggung jawab bersama.
Wagub Erwan Setiawan menegaskan satu hal penting: “Hukum harus berjalan supaya efek jera muncul. Kita harus menjaga agar tidak ada lagi penghinaan terhadap suku mana pun.”
Pernyataan itu menjadi penanda bahwa pemerintah daerah ingin memastikan insiden seperti ini tidak terulang. Sementara proses hukum berjalan, masyarakat diharapkan tetap tenang dan menyerahkan kasus pada pihak berwenang.
Di era di mana satu unggahan dapat mengubah mood satu provinsi, menjaga etika berkomunikasi menjadi semakin penting. Kasus Resbob menjadi contoh nyata betapa besar dampak media sosial terhadap harmoni sosial. Meski kemarahan publik dapat dimengerti, langkah-langkah hukum yang tegas tetap menjadi jalan terbaik untuk meredam konflik.
Kini, masyarakat menunggu apakah polisi akan segera menangkap Adimas Firdaus. Yang jelas, pesan Wagub Jabar sudah sangat tegas: tidak boleh ada ruang bagi ujaran kebencian di Tanah Air—terutama jika menyasar kebanggaan suku yang menjadi identitas jutaan orang.
Editor : Mahendra Aditya