Ambyar Blora Catatan Ekonomi Entertainment Fashion Feature Grobogan Hobi Inspirashe Internasional Jateng Jepara Karimunjawa Kesehatan Kudus Kuliner Lifestyle Mlaku Bareng Nasional Olahraga Otomotif Pati Pendidikan Religi Rembang Sportainment Teknologi Unisnu Mengabdi Wisata

Terungkap! 250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Lewat Sabang Aceh, Pemerintah Langsung Segel Gudang

Ali Mustofa • Senin, 24 November 2025 | 17:49 WIB

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam.
RADAR KUDUS – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh mewujudkan swasembada beras dan menutup rapat segala bentuk impor yang tidak sesuai dengan kebijakan nasional.

Pernyataan itu ia sampaikan setelah terungkap masuknya 250 ton beras ilegal melalui Sabang, Aceh, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pemerintah pusat.

Menurut Amran, Presiden Prabowo Subianto telah dengan jelas memerintahkan agar impor beras dihentikan karena stok dalam negeri dianggap mencukupi.

Baca Juga: Kematian Dosen Untag Masih Misterius, Polda Jateng Lakukan Olah TKP Lanjutan

“Bapak Presiden sudah menegaskan bahwa impor tidak diperbolehkan sebab ketersediaan beras kita melimpah. Ini menyangkut martabat bangsa—kedaulatan pangan," ujar Amran di Jakarta, Senin.

"Tinggal satu bulan lebih sedikit menuju status swasembada. Jadi tidak boleh ada yang mencoba mengacaukannya. Kasus ini akan kami selidiki tuntas,” lanjutnya.

Ia menambahkan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang berusaha memasukkan beras dari luar negeri, terlebih bila dilakukan secara ilegal.

“Ada beras masuk di Sabang sebanyak 250 ton. Tidak ada izin pusat. Tidak ada persetujuan pusat. Kami langsung menghubungi Kapolda, Kabareskrim, hingga Pangdam. Gudangnya sudah disegel. Berasnya tidak boleh bergerak,” tegasnya.

Amran menuturkan, Indonesia tak memiliki alasan untuk membuka keran impor karena stok nasional berada pada posisi kuat.

Berdasarkan data BPS, proyeksi produksi beras 2025 mencapai 34,77 juta ton, angka yang dianggap lebih dari cukup.

Larangan impor beras yang diterapkan Indonesia juga disebut berdampak pada menurunnya harga beras global.

“Ada pihak yang beralasan beras Thailand dan Vietnam murah. Ya murah, karena Indonesia tidak melakukan impor. Bahkan beberapa pemimpin negara meminta Presiden Prabowo agar tetap melakukan pembelian meski sedikit. Namun kami tegaskan, cadangan beras kita aman. Bahkan akhir tahun diperkirakan stok berada pada posisi tertinggi,” jelasnya.

Baca Juga: Update Sahabat Pegadaian 24 November: Harga Emas UBS dan Galeri24 Tetap di Posisi Semula

Begitu menerima laporan soal beras ilegal tersebut, Amran langsung memerintahkan jajarannya untuk melakukan penindakan.

“Kami segera koordinasi dengan semua pihak. Menteri Perdagangan menegaskan tidak ada izin apa pun. Kami apresiasi seluruh tim yang bergerak cepat menyegel lokasi. Kami instruksikan seluruh beras yang masuk tidak boleh keluar dari Sabang,” katanya.

Mentan juga menyebut adanya indikasi bahwa praktik impor ini sudah disusun sebelumnya.

“Rapat pembahasan digelar di Jakarta. Namun belum ada persetujuan. Saat kami periksa risalahnya, semua pejabat terkait menolak usulan impor. Tapi prosesnya tetap berjalan,” ungkapnya.

Sebelumnya, ia juga mengumumkan bahwa gudang PT MSG—perusahaan yang diduga mengimpor 250 ton beras dari Thailand tanpa izin—telah disegel untuk keperluan investigasi.

Baca Juga: Harga BBM Pertamina Terbaru 24 November 2025, Dexlite dan Pertamina Dex Naik, Ini Daftar Lengkapnya

Amran membeberkan bahwa informasi soal masuknya beras ilegal itu diterimanya pada Minggu (23/11/2025) siang, dan ia segera memerintahkan tindakan cepat.

“Laporan masuk sekitar pukul dua siang. Jumlahnya 250 ton, tanpa izin pusat. Kami pastikan langsung diamankan,” katanya dalam konferensi pers di kawasan Kalibata 10, Jakarta Selatan.

Dari penyelidikan awal, ditemukan sejumlah kejanggalan.

Salah satunya, rapat pembahasan impor pada 14 November tercatat menolak usulan impor, namun izin impor dari Thailand telah terbit sebelum rapat itu berlangsung.

“Rapatnya tanggal 14, tapi izin dari Thailand sudah keluar sebelumnya. Artinya memang sudah diskenariokan,” tambah Amran.

Ia menduga sumber impor ilegal itu berasal dari Thailand dan Vietnam karena selisih harga yang cukup jauh dengan beras dalam negeri.

Beras ilegal tersebut ditemukan di gudang milik PT Multazam Sabang Group (MSG).

“Memang Sabang merupakan kawasan perdagangan bebas. Tetapi aturan di sana tetap harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” tegasnya.

Menutup pernyataan, Amran mengapresiasi kecepatan tim gabungan yang langsung mengamankan beras tersebut sebelum sempat beredar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang bergerak cepat sehingga beras itu tidak sempat keluar dari Sabang,” ujarnya.

Editor : Ali Mustofa
#data bps #beras ilegal #menteri perdagangan #mentan