Jakarta – Dunia pendidikan tinggi kembali menjadi sorotan usai Anggota Komite III DPD RI dari Jawa Barat, Agita Nurfianti, mengingatkan pemerintah agar lebih serius mengevaluasi pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Dalam rapat kerja antara DPD RI dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Agita menegaskan bahwa kebijakan yang seharusnya membuka akses pendidikan justru jangan sampai menjadi beban baru bagi mahasiswa.
Menurut Agita, tujuan utama program KIP Kuliah adalah memberikan peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengenyam pendidikan tinggi.
Namun, di lapangan, implementasinya belum sepenuhnya berjalan mulus. “Masih ada universitas yang mempersulit proses pengajuan KIP. Ini harus diperbaiki karena semangatnya adalah membantu, bukan membatasi,” tegasnya.
Hambatan di Lapangan dan Realitas Sosial Mahasiswa
Dari hasil pantauannya di berbagai kampus di Jawa Barat, Agita menemukan adanya mahasiswa yang terhambat dalam pengajuan KIP karena kurangnya sosialisasi maupun rumitnya birokrasi di tingkat universitas.
Ia menilai, hal ini menunjukkan belum adanya keseragaman pemahaman antara pemerintah pusat dan pihak perguruan tinggi.
“Proses pengajuan KIP Kuliah seharusnya tidak berbelit-belit. Saya berharap Kemendiktisaintek bisa memberikan sosialisasi yang lebih masif dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan di kampus,” ujarnya.
Agita menilai, di tengah naiknya biaya pendidikan dan kebutuhan hidup mahasiswa, bantuan seperti KIP Kuliah menjadi sangat vital. Tanpa program ini, banyak calon mahasiswa berpotensi putus di tengah jalan karena keterbatasan ekonomi.
TKA dan Dilema Seleksi Mahasiswa Baru
Selain KIP Kuliah, Agita juga menyoroti penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ia mempertanyakan status tes tersebut yang meskipun tidak diwajibkan, tetap menjadi prasyarat bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan ke universitas negeri.
“Perlu kejelasan, apakah TKA hanya bersifat pendukung atau menjadi syarat utama? Karena di beberapa daerah, siswa merasa terbebani dengan adanya tes tambahan ini,” ujarnya dengan nada kritis.
Menurutnya, sistem pendidikan nasional seharusnya berpihak pada kesetaraan kesempatan, bukan menambah lapisan seleksi yang bisa membatasi akses bagi siswa dari daerah atau keluarga kurang mampu.
Tanggapan Pemerintah: TKA Masih Tahap Verifikasi Akademik
Menanggapi hal itu, Menteri Diktisaintek Brian Yuliarto menjelaskan bahwa pelaksanaan TKA saat ini masih berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bekerja sama dengan Kemendiktisaintek.
Ia menegaskan bahwa TKA belum dijadikan faktor utama dalam penerimaan mahasiswa baru, melainkan hanya berfungsi sebagai alat verifikasi akademik awal.
“Tes ini belum dijadikan bahan pertimbangan langsung untuk penerimaan mahasiswa baru. Namun, hasilnya penting untuk memastikan keakuratan nilai akademik siswa,” jelas Brian.
Brian juga menambahkan bahwa TKA dapat menjadi sarana pembelajaran bagi siswa, sekaligus memastikan integritas nilai raport. “Misalnya, ada siswa dengan nilai raport tinggi tetapi hasil TKA rendah, ini menjadi data tambahan untuk evaluasi,” tambahnya.
Baca Juga: Berkat KIP Kuliah, Mahasiswa STTII Kupang Bisa Bertahan Kuliah!
Mendorong Prinsip Keadilan dan Akses yang Merata
Agita menyambut positif klarifikasi tersebut namun tetap menekankan bahwa pemerintah harus menjamin prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap kebijakan pendidikan.
Ia berharap program seperti KIP Kuliah maupun sistem seleksi seperti TKA dapat dilaksanakan dengan semangat inklusif agar tidak menimbulkan kesenjangan.
“Negara tidak boleh menutup pintu pendidikan bagi siapa pun. Baik anak di kota besar maupun di pelosok desa, mereka berhak atas akses yang sama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agita mendorong adanya mekanisme pengawasan dan forum pemantauan bersama antara DPD RI dan kementerian terkait agar kebijakan di pusat tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terasa dampaknya di lapangan.
Sinergi Pemerintah dan DPD RI untuk Pendidikan yang Lebih Baik
Menutup pembahasan, Menteri Brian Yuliarto menyampaikan apresiasinya terhadap perhatian DPD RI.
Ia menilai kolaborasi dengan lembaga daerah seperti Komite III sangat penting untuk memastikan kebijakan pendidikan nasional benar-benar selaras dengan kebutuhan daerah.
“DPD RI bisa menjadi mitra strategis dalam menyalurkan aspirasi masyarakat daerah. Kami sangat terbuka untuk membentuk tim koordinasi bersama agar implementasi kebijakan pendidikan lebih efektif,” ujarnya.
Pernyataan ini disambut positif oleh Agita, yang menegaskan bahwa DPD RI akan terus mengawal kebijakan pendidikan nasional. Ia berkomitmen memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan harus berpihak pada mahasiswa dan tidak menambah beban psikologis maupun finansial bagi mereka.
Baca Juga: Viral! Beasiswa KIP Kuliah Dicabut karena Etika, Apa Solusinya?
Masa Depan Pendidikan: Harapan dan Tanggung Jawab Bersama
Kritik dan dorongan yang disampaikan Agita menjadi refleksi penting di tengah upaya Indonesia memperluas akses pendidikan tinggi. Program seperti KIP Kuliah memang menjadi jembatan bagi ribuan anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Namun, tanpa pengawasan yang ketat dan kebijakan yang berpihak, program itu berisiko kehilangan makna.
Demikian pula dengan TKA, yang jika tidak dievaluasi secara bijak, bisa berbalik menjadi beban tambahan bagi calon mahasiswa. Karena itu, sinergi antara Kemendiktisaintek, DPD RI, dan perguruan tinggi menjadi krusial dalam memastikan pendidikan Indonesia benar-benar inklusif dan berkeadilan.
Bagi Agita, perjuangan untuk keadilan pendidikan bukan sekadar tugas politik, tetapi juga panggilan moral.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap anak bangsa, tanpa melihat latar belakangnya, bisa belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi negeri,” tutupnya penuh makna.
Editor : Mahendra Aditya