RADAR KUDUS - Pemerintah resmi memulai langkah besar dalam reformasi digital melalui implementasi Government Technology (GovTech) berbasis kecerdasan buatan (AI).
Tahapan awal program ini akan diuji coba pada penyaluran bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi, Jawa Timur, pada pekan ketiga September 2025.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung menyaksikan peluncuran perdana tersebut.
Uji coba ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah.
Perpres tersebut menandai lahirnya sistem digital terpadu untuk memperbaiki layanan publik, khususnya di sektor kesejahteraan masyarakat.
Luhut: Digitalisasi Bansos Bisa Kurangi Kemiskinan
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa digitalisasi bansos akan membawa dampak signifikan.
Menurutnya, integrasi data antara Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) sudah berjalan dan akan memperkuat akurasi penyaluran bantuan.
“Saya berterima kasih kepada Menteri Sosial atas dukungannya. Kalau semua benar-benar terarah, digitalisasi bansos ini bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” ujar Luhut dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025).
Tak hanya soal ketepatan sasaran, Luhut menekankan bahwa reformasi ini mampu menghemat lebih dari Rp500 triliun.
Anggaran tersebut mencakup program bansos tunai, subsidi, hingga stimulus lain yang selama ini kerap tidak tepat sasaran.
“Kalau penyaluran bansos, cash transfer, dan subsidi benar-benar targeted, penghematan bisa sangat besar,” tambahnya.
Selain efisiensi anggaran, digitalisasi bansos juga diproyeksikan memberi dorongan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,3 hingga 0,4 persen.
Angka itu dianggap signifikan karena dapat menopang stabilitas perekonomian dalam jangka panjang.
Gus Ipul: 45 Persen Bansos Selama Ini Salah Sasaran
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa program ini adalah arahan langsung Presiden agar bantuan lebih tepat sasaran.
Ia mengungkapkan, selama ini sekitar 45 persen program bansos tidak sesuai target atau mistargeted.
“Dari data, ada 45 persen bansos yang salah sasaran. Dengan layanan berbasis digital yang dikembangkan Komite Reformasi Digital, saya yakin bantuan akan lebih akurat,” jelas Gus Ipul.
Keunggulan lain dari digitalisasi bansos adalah adanya fitur usul-sanggah, di mana masyarakat bisa aktif memberi masukan atau protes terhadap data penerima.
Sistem kemudian akan melakukan seleksi otomatis berdasarkan basis data terbaru.
“Saya mengajak masyarakat jangan hanya mengeluh, tapi ikut aktif memperbarui data. Partisipasi publik ini penting agar penerima bansos benar-benar sesuai,” tegasnya.
Dengan partisipasi tersebut, data penerima akan semakin akurat, sehingga peluang bansos meleset sasaran dapat ditekan.
Transparansi Jadi Kunci
Program digitalisasi ini tidak hanya berfokus pada efisiensi anggaran, tetapi juga mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Luhut dan Gus Ipul sepakat bahwa teknologi digital akan mempersempit celah penyalahgunaan serta memastikan penerima bansos sesuai kriteria.
Masyarakat akan bisa mengakses informasi terkait bansos lebih terbuka. Selain itu, sistem AI yang digunakan akan mengurangi potensi manipulasi data karena semua verifikasi dilakukan secara otomatis berbasis data kependudukan nasional.
Pejabat Tinggi Hadir di Peluncuran
Uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi turut mendapat perhatian dari sejumlah kementerian dan lembaga. Sejumlah pejabat tinggi negara dipastikan hadir, di antaranya:
-
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid
-
Menteri PAN-RB Rini Widyantini
-
Kepala Bappenas Rachmat Pambudy
-
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti
-
Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi
-
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto
-
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani
Kehadiran para pejabat lintas sektor ini menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan hanya program Kementerian Sosial, melainkan bagian dari agenda besar transformasi digital pemerintahan.
Harapan Besar Banyuwangi Jadi Role Model
Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena daerah ini dinilai berhasil melakukan inovasi layanan publik berbasis digital dalam beberapa tahun terakhir.
Jika implementasi di Banyuwangi berjalan lancar, program akan diperluas ke daerah lain di Indonesia.
Bagi pemerintah, keberhasilan uji coba ini akan menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa teknologi digital bukan hanya jargon, melainkan solusi nyata untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaktepatan distribusi bansos.
Masyarakat pun diharapkan ikut mengawal jalannya program, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengawas sekaligus bagian dari sistem pemutakhiran data.
Kesimpulan
Digitalisasi bansos merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi.
Dengan target penghematan lebih dari Rp500 triliun, perbaikan data penerima, serta dukungan penuh masyarakat, program ini diharapkan menjadi tonggak sejarah baru dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia.
Editor : Mahendra Aditya