RADAR KUDUS - Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025), berujung pada kericuhan.
Ribuan orang berkumpul memprotes besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR yang dilaporkan lebih dari Rp100 juta per bulan.
Demonstrasi ini bukan hanya memengaruhi situasi politik, tetapi juga berdampak langsung pada layanan transportasi umum, termasuk Transjakarta yang harus melakukan pengalihan rute.
Kericuhan Warnai Aksi
Sekitar pukul 12.45 WIB, suasana di sekitar Kompleks Parlemen memanas. Polisi yang berjaga mencoba menghalau massa dengan gas air mata dan water cannon.
Bentrokan pecah ketika sebagian demonstran bertahan di lokasi, sementara aparat berusaha mendorong mereka mundur.
Kericuhan tersebut juga berimbas pada jurnalis yang sedang meliput. Bayu Pratama Syahputra, fotografer Kantor Berita ANTARA, dilaporkan menjadi korban pemukulan aparat.
Bayu menjelaskan bahwa dirinya dipukul di kepala dan tangan saat memotret tindakan polisi terhadap massa.
Padahal, ia sudah mengenakan atribut pers lengkap, termasuk helm bertuliskan "ANTARA". Akibat insiden itu, beberapa kamera miliknya mengalami kerusakan.
Bayu mengaku sempat memberitahu aparat bahwa dirinya wartawan. “Saya sudah bilang saya media, bawa kamera, pakai helm pers.
Tapi tetap dipukul,” ungkapnya. Peristiwa ini menambah catatan buruk terkait kebebasan pers dalam situasi unjuk rasa.
Baca Juga: Ricuh Demo 25 Agustus: Massa Protes Gaji DPR Lebih Rp100 Juta, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
Akar Protes: Gaji DPR Dianggap Terlalu Tinggi
Demo 25 Agustus digerakkan oleh keresahan publik terhadap isu gaji dan tunjangan DPR. Nilainya disebut-sebut mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan—20 kali lipat dibanding Upah Minimum Regional (UMR) DKI Jakarta.
Isu ini pertama kali ramai dibicarakan di media sosial. Ajakan untuk turun ke jalan kemudian viral, sehingga mendorong massa berkumpul di Senayan.
Gelombang seruan protes bahkan merembet ke sejumlah kota lain seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar.
Menurut keterangan dari akun media sosial gerakan Gejayan Memanggil, tuntutan massa bukan hanya soal transparansi gaji DPR.
Mereka juga menyoroti sejumlah isu lain, termasuk desakan agar aparat menindak pernyataan politisi Fadli Zon terkait kasus sensitif 1998 yang sempat memicu kontroversi.
Transjakarta Alihkan Rute
Imbas langsung dari aksi besar ini adalah terganggunya lalu lintas di Jalan Gatot Subroto.
Kawasan sekitar gedung DPR ditutup total untuk kendaraan, sehingga PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) harus melakukan pengalihan rute secara situasional.
Beberapa koridor yang terdampak antara lain:
-
Koridor 9: rute 1W Blok M–Ancol
-
Koridor 3F: Kalideres–Senayan (Bank DKI)
-
Koridor 9A: Cililitan–Grogol
-
Koridor 10H: Tanjung Priok–Bundaran Senayan
-
Koridor T31: PIK–Blok M
-
Koridor S61: Alam Sutera–Blok M
Selain pengalihan, ada pula pemendekan jalur. Misalnya rute 8N Kebayoran–Petamburan via Asia Afrika yang untuk sementara tidak berhenti di DPR/MPR/DPD RI hingga RS TNI AL Mintoharjo.
Beberapa rute dihentikan total, seperti 1B (Tosari–Stasiun Palmerah) dan 1F (Bundaran Senayan–Stasiun Palmerah).
Sementara bus menuju Pluit tidak berhenti di Halte Gerbang Pemuda maupun Halte Petamburan.
Menurut Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, seluruh perubahan bersifat dinamis. “Kami menyesuaikan situasi di lapangan demi keselamatan penumpang. Jika kondisi sudah kondusif, layanan akan normal kembali,” jelasnya.
Gelombang Aksi Lebih Luas
Meski awalnya terpusat di Jakarta, aksi menolak gaji DPR yang dianggap berlebihan meluas ke berbagai daerah.
Di Yogyakarta, massa mahasiswa turun ke jalan di kawasan Tugu Pal Putih. Di Bandung, ribuan orang memadati Gedung Sate.
Aksi serupa juga terlihat di Surabaya dan Makassar, menunjukkan bahwa keresahan publik bukan hanya terjadi di ibu kota.
Fenomena ini menandakan kekecewaan yang lebih luas terhadap wakil rakyat di Senayan. Gaji fantastis yang diterima anggota DPR dianggap kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan, terutama akibat tingginya angka PHK dan naiknya harga kebutuhan pokok.
Penutup: Situasi Masih Dinamis
Hingga sore hari, polisi masih berjaga ketat di sekitar Gedung DPR. Massa perlahan didorong menjauh ke arah Palmerah, sementara sebagian kecil tetap bertahan.
Aparat menegaskan tindakan tegas dilakukan untuk mencegah kerusuhan meluas.
Sementara itu, layanan transportasi publik belum kembali normal. Para pengguna Transjakarta diminta mencari rute alternatif hingga kondisi benar-benar kondusif.
Demo 25 Agustus 2025 menjadi salah satu aksi terbesar dalam tahun ini, memunculkan dua pesan jelas: keresahan rakyat terhadap gaji DPR yang dianggap berlebihan, dan perlunya negara menjamin kebebasan pers dalam peliputan aksi massa.
Editor : Mahendra Aditya