RADAR KUDUS - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan tetap menjadi prioritas pada tahun 2026.
Hal tersebut ia sampaikan dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 beserta Nota Keuangan di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
Dalam rancangan tersebut, pemerintah menetapkan alokasi belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun dan menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 3.147,7 triliun.
Dengan demikian, defisit APBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit ini akan ditopang oleh pembiayaan yang dinilai prudent, inovatif, dan berkelanjutan.
Efisiensi sebagai Kunci Menekan Defisit
Prabowo menegaskan, efisiensi akan menjadi langkah penting dalam mengelola keuangan negara di tahun mendatang.
Menurutnya, pengeluaran negara harus diarahkan secara tepat sasaran dan menghindari pemborosan.
“Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekan sekecil mungkin,” ujarnya di hadapan anggota parlemen yang hadir.
Langkah efisiensi ini diharapkan dapat menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus memberikan ruang bagi belanja produktif, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ketahanan pangan, dan program kesejahteraan rakyat.
Cita-Cita APBN Tanpa Defisit
Tak hanya fokus pada pengelolaan defisit di 2026, Prabowo juga memaparkan visinya untuk membawa Indonesia menuju APBN tanpa defisit pada 2027 atau 2028.
“Adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” tutur Prabowo yang disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin.
Target APBN nol defisit ini akan menjadi sejarah baru bagi keuangan negara, mengingat selama ini defisit menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan anggaran.
Meski demikian, realisasinya akan bergantung pada optimalisasi pendapatan negara dan disiplin belanja.
Pendapatan dan Pembiayaan yang Berkelanjutan
Dalam kerangka RAPBN 2026, pemerintah akan mengandalkan sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan, termasuk peningkatan penerimaan pajak dan optimalisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Selain itu, strategi pembiayaan akan dirancang agar tidak menimbulkan beban utang yang berlebihan bagi generasi mendatang.
Kebijakan fiskal juga akan diarahkan untuk mendorong investasi, memperkuat sektor industri, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor, terutama di sektor energi dan pangan.
Respons Publik dan DPR
Rencana efisiensi ini mendapat perhatian luas, mengingat belanja negara yang besar kerap menjadi sorotan publik.
Beberapa anggota DPR menyambut baik target tersebut, namun menilai tantangan utama adalah memastikan efisiensi dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Selain itu, publik juga akan menantikan bagaimana pemerintah mengimplementasikan efisiensi di berbagai sektor, mulai dari birokrasi hingga proyek pembangunan.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat.
RAPBN 2026 menjadi langkah awal pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan janji efisiensi dan pengelolaan fiskal yang sehat.
Target defisit 2,48% PDB menunjukkan ambisi untuk menekan pemborosan dan memaksimalkan belanja produktif.
Visi APBN tanpa defisit pada 2027 atau 2028 juga mencerminkan optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemampuan negara dalam mengelola pendapatan.
Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, disiplin anggaran, serta dukungan penuh dari seluruh pihak, termasuk DPR dan masyarakat.
Jika visi ini tercapai, Indonesia berpotensi mencatatkan tonggak sejarah baru dalam pengelolaan fiskal, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional untuk jangka panjang.
Editor : Mahendra Aditya