Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia yang digelar di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Kamis (7/8/2025).
Sri Mulyani mengawali paparannya dengan mengajak peserta forum untuk melihat kembali peran bersama dalam memajukan sektor pendidikan.
Ia mempertanyakan apakah seluruh pembiayaan pendidikan harus sepenuhnya menjadi beban negara, atau justru dapat melibatkan kontribusi dari masyarakat dan pihak swasta.
“Apakah semuanya harus ditanggung oleh negara? Atau bisakah masyarakat ikut berperan mendukung dunia pendidikan?” tanya Sri Mulyani di hadapan para peserta.
20 Persen APBN untuk Pendidikan
Menteri Keuangan mengungkapkan, anggaran pendidikan tahun 2025 kembali menyerap porsi besar APBN, yakni sebesar 20 persen dari total belanja negara atau senilai Rp724,3 triliun.
Anggaran tersebut dialirkan ke berbagai program strategis seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), program digitalisasi sekolah, hingga inisiatif makan bergizi gratis untuk siswa.
Meski dana tersebut sudah mencakup berbagai aspek, Sri Mulyani menegaskan bahwa kesejahteraan guru dan dosen belum sepadan dengan besarnya kucuran anggaran. Kondisi ini menurutnya perlu menjadi perhatian serius semua pihak.
Dana Abadi Pendidikan Sejak 2009
Sebagai bagian dari strategi pembiayaan jangka panjang, Kementerian Keuangan telah membentuk Dana Abadi Pendidikan sejak 2009.
Dana ini menjadi salah satu sumber pendanaan untuk program beasiswa dan peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Hingga kini, nilai Dana Abadi tersebut terus bertambah dan digunakan untuk mendukung pembiayaan berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, termasuk di bidang riset, pengembangan teknologi, dan peningkatan kapasitas guru serta dosen.
Namun, Sri Mulyani mengingatkan bahwa keberlanjutan pembiayaan pendidikan harus menjadi perhatian bersama.
Ia menegaskan, meskipun negara memiliki kewajiban menyediakan anggaran, skema pembiayaan yang terlalu bergantung pada APBN akan menimbulkan pertanyaan soal keberlanjutan jangka panjang.
“Kalau semua dibiayai oleh negara, apakah sustainable? Ini yang harus kita pikirkan bersama,” ujarnya.
Ajakan Diskusi Terbuka
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membuka diskusi terkait model pembiayaan pendidikan yang lebih efektif.
Menurutnya, keterlibatan pihak swasta, masyarakat, hingga filantropi pendidikan bisa menjadi opsi untuk memperkuat pembiayaan tanpa membebani APBN secara berlebihan.
Ia menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya berdampak pada kualitas individu, tetapi juga pada daya saing bangsa.
Oleh karena itu, pembiayaan yang berkelanjutan menjadi kunci agar program pendidikan tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Kesejahteraan Guru dan Dosen Jadi Sorotan
Sorotan Sri Mulyani terhadap rendahnya gaji guru dan dosen sejalan dengan sejumlah data yang menunjukkan bahwa pendapatan sebagian besar tenaga pendidik, terutama di daerah, masih jauh dari kata cukup.
Hal ini berdampak pada motivasi kerja, kualitas pengajaran, dan minat generasi muda untuk menekuni profesi pendidik.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang telah berupaya menaikkan tunjangan profesi guru dan memberikan insentif kepada dosen. Namun, upaya tersebut dinilai belum mampu mengejar ketertinggalan kesejahteraan jika dibandingkan dengan profesi lain yang memerlukan kualifikasi pendidikan serupa.
Harapan untuk Perubahan
Pernyataan Sri Mulyani ini diharapkan menjadi pemicu diskusi yang lebih serius, baik di level pemerintah maupun masyarakat, mengenai strategi peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.
Dengan anggaran pendidikan yang besar, publik menaruh harapan agar tenaga pendidik mendapatkan imbalan yang sepadan dengan peran vital mereka dalam membentuk masa depan bangsa.
Selain itu, perlu adanya transparansi dalam penyaluran anggaran, sehingga dana pendidikan dapat digunakan lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Bagi Sri Mulyani, isu ini bukan hanya soal angka dalam APBN, tetapi juga komitmen bersama untuk memastikan bahwa mereka yang berada di garis depan dunia pendidikan mendapatkan penghargaan yang layak, baik secara finansial maupun sosial.