RADAR KUDUS - Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta memperkuat diplomasi informasi dengan Kedutaan Besar Malaysia untuk memperluas wawasan dan menjajaki potensi kerja sama internasional di bidang keterbukaan informasi publik.
"Kami ingin belajar dari pengalaman Malaysia dalam membangun sistem keterbukaan informasi yang efektif," ujar Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin, saat melakukan kunjungan kerja ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta pada hari Kamis.
Ia menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan langkah awal untuk membangun kolaborasi serta melakukan studi banding terkait regulasi dan implementasi keterbukaan informasi antara Indonesia dan Malaysia.
Ia juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah melahirkan Komisi Informasi sebagai lembaga independen, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Di DKI Jakarta, KI memiliki tugas untuk memastikan bahwa badan publik dan pihak yang menggunakan anggaran negara bersikap terbuka dan akuntabel dalam hal informasi.
Ia menambahkan bahwa tugas utama Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi dan memastikan adanya keterbukaan informasi di lingkungan badan publik.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai aspek terkait pengelolaan informasi publik.
Pembahasan tersebut mencakup mulai dari struktur kelembagaan hingga mekanisme penyelesaian sengketa informasi.
Ia juga menyampaikan bahwa Jakarta, sebagai ibu kota negara, memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh dalam hal keterbukaan informasi publik.
"Jakarta sebagai kota global terus berupaya untuk menjadi contoh dalam keterbukaan informasi. Oleh karena itu, kami tidak boleh berhenti belajar, termasuk dari teman-teman internasional," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Duta Besar Malaysia Farzami Sarkawie, menyatakan bahwa peran Komisi Informasi dalam mendorong tata kelola informasi yang transparan sangatlah penting.
Ia menjelaskan bahwa di Malaysia saat ini belum ada lembaga yang setara dengan Komisi Informasi.
Farzami juga menekankan bahwa hubungan antara Indonesia dan Malaysia selama ini diperkuat melalui berbagai program bilateral, termasuk mekanisme kerja sama khusus melalui biro atau lembaga yang menangani isu-isu strategis.
"Kami berharap kunjungan ini dapat membuka jalan bagi kerja sama yang lebih erat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap hak publik atas informasi," tambahnya. (Titin Shofiana Firda)
Editor : Ali Mustofa