Gaji PNS & Pensiunan yang Naik 16 Persen, Termasuk TNI-Polri ! Ini Rincian Lengkapnya
Mahendra Aditya Restiawan• Selasa, 8 April 2025 | 17:38 WIB
Presiden Prabowo setelah acara Rapat Pimpinan TNI Polri 2025 (30/1/2025). (Sumber foto : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden / Tangkapan layar YouTube: Sekretariat Presiden)
RADAR KUDUS - Kabar menggembirakan menyambut para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan PNS usai libur Lebaran 2025.
Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan gaji PNS dan pensiunan hingga 16 persen, menjadi angin segar di tengah tekanan inflasi dan kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam pernyataan resminya.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan para abdi negara, termasuk para pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun bagi bangsa.
“Kenaikan gaji ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan ASN aktif dan pensiunan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik,” ujar Sri Mulyani.
Kenaikan tersebut mencakup seluruh jajaran ASN, termasuk CPNS, PNS, PPPK, serta pensiunan PNS yang selama ini mengandalkan dana pensiun tetap setiap bulannya.
Pemerintah menegaskan, kenaikan ini mulai diberlakukan pada awal tahun 2025, dan telah disesuaikan dalam struktur anggaran negara.
Kenaikan Gaji Sudah Dirancang Sejak 2024
Wacana kenaikan gaji ASN sejatinya telah mengemuka sejak tahun 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menyebut bahwa rencana kenaikan gaji ini telah dituangkan dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 versi pemutakhiran.
Langkah ini sekaligus menunjukkan kesinambungan kebijakan pemerintah dalam mengapresiasi kinerja ASN. Apalagi, pemerintah juga tengah melakukan reformasi besar-besaran di sektor birokrasi.
INTERAKTIF: Para siswa di SDN 1 Srobyong ikuti fun learning oleh salah satu guru.
Komitmen Pemerintah Prabowo-Gibran: Tambahan Gaji Guru dan THR
Tak hanya itu, sinyal positif juga datang dari pihak pemerintahan terpilih. Hashim Djojohadikusumo, adik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa pemerintahan mendatang berkomitmen menambah gaji guru sebesar Rp2 juta per tahun, dan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh guru, termasuk guru honorer.
Hal itu disampaikan Hashim saat kampanye Pilpres 2024 lalu, yang kini mulai diwujudkan oleh pemerintahan terpilih.
“Prabowo selalu menepati janjinya,” kata Hashim, sembari menegaskan bahwa sektor pendidikan akan menjadi prioritas utama.
Gaji TNI dan Polri Tak Ketinggalan
Seiring kenaikan gaji PNS, perhatian publik juga tertuju pada besaran gaji TNI dan Polri.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2024 untuk TNI dan PP Nomor 7 Tahun 2024 untuk Polri, inilah rincian gaji yang berlaku di tahun 2024, yang diprediksi turut mengalami penyesuaian pada 2025 seiring instruksi kenaikan umum.
Gaji TNI 2024:
Tamtama TNI: Rp1.775.000 – Rp3.197.700
Bintara TNI: Rp2.272.100 – Rp4.355.400
Perwira Pertama: Rp2.954.200 – Rp5.163.100
Perwira Menengah: Rp3.240.200 – Rp5.663.000
Perwira Tinggi: Rp3.553.800 – Rp6.405.500
Gaji Polri 2024:
Tamtama Polri: Rp1.775.000 – Rp3.197.700
Bintara Polri: Rp2.272.100 – Rp4.355.400
Perwira Pertama: Rp2.954.200 – Rp5.163.100
Perwira Menengah: Rp3.240.200 – Rp5.663.000
Perwira Tinggi: Rp3.553.800 – Rp6.405.500
Dengan proyeksi kenaikan gaji 16 persen, maka para anggota TNI dan Polri juga berpeluang menerima penyesuaian signifikan pada gaji pokok mereka.
ilustrasi uang
Kenaikan Ini Jadi Momentum Pascalebaran
Momentum kenaikan gaji ini dirasa pas karena datang sesaat setelah Hari Raya Idulfitri, di mana kebutuhan ekonomi masyarakat biasanya meningkat.
Kenaikan gaji ini pun menjadi suntikan moral bagi ASN untuk kembali bekerja dengan semangat baru pascalibur panjang.
Benarkah Gaji PNS Naik 16 Persen? Ini Klarifikasi Pemerintah dan Rincian Hak ASN Sebenarnya!
Faktanya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan bahwa tidak ada kebijakan kenaikan gaji ASN sebesar 16 persen untuk tahun anggaran 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah secara langsung isu tersebut dan menegaskan bahwa hingga kini belum ada dokumen resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengatur kenaikan gaji sebesar itu.
“Tidak ada kebijakan kenaikan gaji PNS sebesar 16 persen dalam dokumen perencanaan anggaran negara saat ini,” tegas Sri Mulyani.
Fokus pada Konsolidasi Fiskal, Bukan Kenaikan Gaji
Tahun 2025 merupakan masa yang krusial bagi pemerintah dalam upaya konsolidasi fiskal.
Sebagai bagian dari strategi keuangan negara, pemerintah memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja negara hingga Rp306 triliun.
Meski terjadi pengetatan anggaran, hak ASN tetap dijaga dan dibayarkan penuh sesuai ketentuan.
“Gaji ASN tidak dikurangi, tetap dibayarkan utuh. Namun memang belum ada kebijakan kenaikan baru,” ujar Menkeu.
Penegasan ini juga diperkuat oleh pernyataan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menyebutkan bahwa sistem pembayaran gaji ASN tetap berjalan dengan stabil.
Sebagai informasi, kenaikan gaji terakhir bagi ASN dan pensiunan terjadi pada Januari 2024. Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 yang menaikkan gaji ASN aktif sebesar 8 persen dan pensiunan sebesar 12 persen.
Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan menjaga daya beli serta mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Namun untuk tahun 2025, belum ada instruksi atau keputusan dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyesuaian gaji ASN.
Dengan demikian, struktur gaji dan tunjangan yang berlaku pada 2024 masih akan digunakan sebagai acuan tahun ini.
Reformasi ASN Masih Berjalan
Di tengah isu penggajian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah mengkaji ulang sistem kepegawaian ASN secara menyeluruh. Kajian ini mencakup:
Efisiensi jumlah ASN
Pemetaan ulang beban kerja
Penerapan digitalisasi dalam layanan publik
Langkah ini bertujuan untuk memastikan sistem remunerasi ke depan bisa lebih adil, proporsional, dan berkelanjutan.
APEL PAGI: ASN Kabupaten Rembang mengikuti upacara hari KORPRI di Halaman Kantor Bupati Rembang beberapa waktu lalu.
Ragam Tunjangan untuk Pensiunan ASN
Meskipun tidak lagi aktif bertugas, para pensiunan ASN tetap mendapat perlindungan kesejahteraan dari negara. Selain gaji pensiun bulanan, mereka juga berhak atas sejumlah tunjangan yang diberikan secara rutin:
1. Tunjangan Suami/Istri
Bagi pensiunan yang masih memiliki pasangan, akan mendapat tunjangan tambahan sebesar 10 persen dari gaji pokok pensiun. Tunjangan ini diberikan secara rutin setiap bulan.
2. Tunjangan Anak
Jika pensiunan memiliki anak yang masih menjadi tanggungan, maka akan menerima tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok bulanan.
3. Tunjangan Pangan
Negara juga memberikan tunjangan pangan yang setara dengan 10 kilogram beras, namun disalurkan dalam bentuk uang dan dicairkan bersamaan dengan pembayaran pensiun bulanan.
Jaminan Asuransi Kematian: Perlindungan Bagi Keluarga
Sebagai bentuk perlindungan jangka panjang, pensiunan PNS juga tercakup dalam program Asuransi Kematian, yang dikelola oleh PT Taspen berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2023.
Berikut manfaat yang diterima oleh ahli waris jika terjadi kematian:
Pensiunan wafat: Rp8.000.000
Pasangan wafat: Rp6.000.000
Anak wafat: Rp4.000.000
Program ini bertujuan untuk memberikan ketenangan finansial kepada keluarga yang ditinggalkan dan menjaga stabilitas ekonomi mereka dalam kondisi darurat.
SIGAP : Seorang anggota TNI mendorong sepeda yang dinaiki warga saat melintas di jalanan yang terjal di Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso Pati.
Penyesuaian Gaji TNI dan Polri 2025: Komitmen Negara pada Kesejahteraan Prajurit
Pemerintah juga telah menerbitkan regulasi terbaru mengenai gaji pokok prajurit TNI dan anggota Polri. Ketetapan ini tertuang dalam:
PP Nomor 6 Tahun 2024 untuk TNI
PP Nomor 7 Tahun 2024 untuk Polri
Penyesuaian ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparat pertahanan dan keamanan.
Berikut rincian rentang gaji pokok TNI dan Polri tahun 2025:
Gaji Pokok TNI
Tamtama (Prajurit Dua – Kopral Kepala): Rp1.775.000 – Rp3.197.700
Perwira Pertama (Ipda – AKP): Rp2.954.200 – Rp5.163.100
Perwira Menengah (Kompol – Kombes): Rp3.240.200 – Rp5.663.000
Perwira Tinggi (Brigjen – Jenderal Polisi): Rp3.553.800 – Rp6.405.500
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, serta profesionalisme anggota TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara.
Ketimpangan Pendapatan ASN Antarlembaga
Meski gaji pokok ditetapkan secara nasional, pendapatan bersih ASN dapat berbeda cukup signifikan antarlembaga.
Perbedaan ini dipengaruhi oleh besaran tunjangan kinerja (tukin) yang diberikan masing-masing instansi.
Sebagai contoh, PNS di lingkungan Kementerian Keuangan bisa mendapatkan tukin hingga Rp46 juta per bulan, tergantung pada jabatan dan capaian kinerja.
Sementara ASN di daerah atau instansi lain mungkin hanya memperoleh tukin jauh lebih kecil.
Illustrai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemerintah Imbau ASN Tak Terjebak Hoaks
Menanggapi maraknya informasi simpang siur, Sri Mulyani mengimbau masyarakat dan ASN untuk lebih berhati-hati terhadap isu yang belum terverifikasi.
“Jangan terkecoh kabar palsu. Selalu periksa keabsahan informasi melalui situs resmi Kemenkeu, BPK, atau PPID instansi masing-masing,” tegasnya.
Keseimbangan Ekonomi, Prioritas Pemerintah
Langkah-langkah pemerintah dalam mengatur penggajian ASN, TNI, Polri, dan pensiunan menunjukkan adanya keseimbangan strategis antara efisiensi fiskal dan kesejahteraan aparatur negara.
Meski belum ada kenaikan gaji PNS tahun 2025, hak-hak yang ada tetap dijaga. Komitmen untuk reformasi ASN pun terus berjalan.
Di sisi lain, penyesuaian gaji TNI dan Polri menjadi sinyal penting bahwa negara tetap hadir untuk meningkatkan taraf hidup para penjaga kedaulatan dan keamanan bangsa.
Pemerintah menegaskan: yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar kenaikan gaji, melainkan perubahan menyeluruh dan berkelanjutan untuk sistem penggajian yang adil, akuntabel, dan sesuai kebutuhan zaman.
Jika kamu ASN, pastikan tetap update dari sumber resmi dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum diverifikasi.
Masa depan karier dan kesejahteraanmu ada di tangan kebijakan yang berbasis data, bukan rumor dunia maya.
Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN), per 2024 tercatat lebih dari 4 juta ASN aktif, termasuk PNS dan PPPK.
Sementara itu, data PT Taspen mencatat lebih dari 2,9 juta pensiunan ASN terdaftar, yang juga akan merasakan dampak langsung dari kebijakan kenaikan gaji ini.
Kebijakan kenaikan gaji ASN dan pensiunan PNS sebesar 16 persen ini menjadi bagian dari langkah menyeluruh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan motivasi kerja pegawai, serta mendorong transformasi birokrasi yang lebih baik.
Publik kini tinggal menanti realisasi lengkapnya di semester pertama tahun 2025.
PNS Dapat Angin Segar, Gaji ke-13 Siap Mengalir di Pertengahan Tahun
Kabar baik datang untuk para pegawai negeri. Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) dengan memastikan pencairan gaji ke-13 pada Juni 2025, lengkap dengan komponen tunjangan kinerja (Tukin) penuh.
Langkah ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada bonus keagamaan seperti Tunjangan Hari Raya (THR), tetapi juga memperhatikan kebutuhan jangka menengah para ASN, terutama menjelang awal tahun ajaran baru yang biasanya memerlukan biaya tambahan.
Regulasi Resmi: PP Nomor 11 Tahun 2025
Kepastian hukum soal pencairan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah diteken langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden menyebutkan ada sekitar 9,4 juta penerima, termasuk ASN pusat, ASN daerah, prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan.
Pencairan gaji ke-13 dijadwalkan pada bulan Juni 2025, berbarengan dengan momentum tahun ajaran baru. Hal ini dimaksudkan agar PNS dan keluarganya bisa lebih siap dalam menghadapi biaya pendidikan anak-anak.
ilustrasi uang
Bukan Sekadar Gaji Pokok, Tukin Juga Disertakan
Yang membedakan gaji ke-13 tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah komponen yang ditransfer.
Pemerintah memastikan gaji ke-13 mencakup gaji pokok, tunjangan melekat (keluarga, jabatan, pangan), dan tukin sebesar 100 persen, khusus untuk ASN pusat, TNI-Polri, dan hakim.
Sementara bagi ASN di tingkat daerah, besarannya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah masing-masing. Hal ini membuka peluang variasi nominal antarwilayah, tergantung kondisi fiskal setempat.
Untuk pensiunan, pencairan gaji ke-13 dilakukan dalam bentuk pensiun bulanan penuh, tanpa tambahan tunjangan kinerja.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menyalurkan THR kepada ASN pada 17 Maret 2025, atau sekitar dua minggu sebelum Hari Raya Idulfitri.
THR ini juga terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tukin untuk ASN pusat.
Dengan pencairan THR dan gaji ke-13 yang total nilainya bisa mencapai dua kali penghasilan bulanan, para abdi negara mendapat suntikan dana segar yang cukup signifikan dalam kurun waktu tiga bulan.
Lebih dari Gaji: Fasilitas dan Hak PNS
Selain menerima penghasilan tetap, ASN juga berhak atas sejumlah fasilitas lainnya seperti:
Cuti tahunan dan cuti khusus
Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
Asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja
Program pengembangan karier dan pelatihan kompetensi
Ini menjadikan profesi PNS tetap menjadi salah satu pilihan karier yang stabil, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi.
Siapa yang Berhak Mendapatkan Gaji ke-13?
Berdasarkan PMK tersebut, seluruh PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang aktif secara administratif dan tidak sedang menjalani tugas atau cuti tertentu, berhak menerima gaji ke-13. Namun, tidak semua pegawai mendapatkannya.
Dalam Pasal 8 PMK Nomor 23 Tahun 2025, ada dua kategori pegawai yang dinyatakan tidak akan menerima gaji ke-13, yaitu:
Pegawai yang sedang cuti di luar tanggungan negara, atau dikenal dengan istilah "cuti besar/cuti di luar tanggungan".
Pegawai yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri, dan gajinya dibayar oleh instansi penugasan, bukan oleh negara.
Jika tidak termasuk dalam dua kategori ini, maka para pegawai dipastikan tetap akan menerima gaji ke-13 secara utuh sesuai ketentuan.
Rincian Komponen Gaji ke-13: Bukan Cuma Gaji Pokok!
Yang menarik, gaji ke-13 bukan sekadar gaji pokok, tetapi mencakup lima komponen utama yang akan dibayarkan sekaligus. Berikut ini detail komponennya:
Gaji pokok
Tunjangan keluarga (untuk istri/suami dan anak)
Tunjangan pangan (biasanya dalam bentuk uang atau natura)
Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tergantung posisi pegawai
Tunjangan kinerja (tukin), sesuai kebijakan masing-masing instansi
Dengan komponen lengkap ini, nominal gaji ke-13 bisa mencapai total yang cukup signifikan, terutama bagi ASN dengan jabatan tinggi atau yang bekerja di kementerian dengan tukin besar seperti Kemenkeu, Kemenlu, atau KPK.
Besaran Gaji Pokok PNS, TNI, dan Polri
Sebagai dasar pencairan gaji ke-13, nominal gaji pokok PNS, TNI, dan Polri telah ditetapkan melalui regulasi yang berbeda sesuai instansi masing-masing:
PNS: Mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2024 Gaji pokok PNS berkisar antara Rp1,6 juta hingga Rp6,3 juta, tergantung golongan dan masa kerja.
TNI: Diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2024 Gaji pokok prajurit TNI berada di kisaran Rp1,7 juta hingga Rp6,4 juta.
Polri: Diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2024 Gaji pokok anggota Polri pun berkisar pada angka yang sama dengan TNI, yakni Rp1,7 juta – Rp6,4 juta.
Meskipun angka gaji pokok relatif serupa, jumlah gaji ke-13 yang diterima bisa berbeda-beda tergantung jabatan, pangkat, dan instansi tempat bertugas, terutama karena perbedaan pada tunjangan kinerja.
Gaji ke-13 Jadi Stimulus Ekonomi?
Tidak hanya menjadi kabar baik bagi ASN, gaji ke-13 juga dinilai sebagai salah satu stimulus ekonomi.
Dengan pencairan yang dilakukan menjelang tahun ajaran baru, belanja masyarakat diprediksi meningkat, terutama di sektor pendidikan, perlengkapan sekolah, hingga konsumsi rumah tangga.
Kementerian Keuangan memastikan bahwa dana untuk pembayaran gaji ke-13 sudah dialokasikan dalam APBN 2025, dan pencairannya akan dilakukan tepat waktu untuk mendukung kebutuhan keluarga ASN, prajurit, dan aparat penegak hukum.
Penegasan untuk PPPK dan Pensiunan
Menariknya, pegawai PPPK juga akan menerima gaji ke-13, meskipun dalam skema yang berbeda.
Sesuai regulasi, PPPK tetap menerima gaji ke-13 sesuai dengan kontrak kerja dan golongan, namun tidak mendapatkan tunjangan pensiun seperti PNS.
Sementara itu, pensiunan PNS juga tidak dilupakan. PT Taspen dan PT Asabri telah memastikan bahwa gaji ke-13 untuk para pensiunan akan dicairkan pada bulan Juni 2025, dengan komponen yang sesuai hak mereka, yakni pensiun pokok dan tunjangan keluarga.
Catat Tanggalnya: Juni 2025, Siap Masuk Rekening!
Dengan penetapan PMK Nomor 23 Tahun 2025, kini semua ASN, TNI, Polri, PPPK, dan pensiunan dapat bernapas lega.
Bulan Juni 2025 akan menjadi momen pencairan gaji ke-13 yang sangat dinantikan.
Bagi Anda yang termasuk penerima, pastikan data kepegawaian dan rekening sudah lengkap serta aktif.
Sementara bagi yang masuk dua kategori pengecualian, perlu memperhatikan status administratif agar tidak kehilangan hak.
Waktu yang Tepat untuk Atur Keuangan
Dengan adanya gaji ke-13 dan tambahan THR, para ASN diimbau untuk menyusun rencana keuangan yang matang, terutama dalam menghadapi kebutuhan pendidikan dan pengeluaran keluarga di pertengahan tahun.
“Gaji ke-13 bukan sekadar bonus tahunan, tapi wujud apresiasi atas kerja keras ASN,” ujar seorang pejabat Kementerian Keuangan.
Gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi perhatian setiap awal bulan.
Pasalnya, dana pensiun yang disalurkan oleh PT Taspen (Persero) rutin dicairkan setiap tanggal 1, dan penting bagi para pensiunan untuk memahami alur pencairannya agar tidak mengalami keterlambatan.
Meski jadwal pencairan telah ditetapkan secara nasional, proses verifikasi atau otentikasi tetap menjadi syarat utama yang harus dipenuhi.
PT Taspen, sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana pensiun dan tabungan hari tua bagi PNS, memiliki sistem otentikasi berkala.
Otentikasi ini penting sebagai bentuk validasi bahwa pensiunan masih memenuhi syarat aktif menerima manfaat pensiun.
Jika proses ini terlewat atau tidak dilakukan tepat waktu, gaji pensiunan bisa tertunda atau bahkan ditangguhkan.
Dalam praktiknya, pencairan dana pensiun ini dilakukan langsung ke rekening pensiunan yang telah terdaftar.
Proses ini berjalan otomatis setelah sistem mendeteksi otentikasi berhasil. Oleh karena itu, bagi para pensiunan atau ahli warisnya, penting untuk mengecek status pencairan secara berkala melalui kanal resmi yang telah disediakan Taspen.
Untuk mengecek status pencairan, pensiunan bisa langsung mengakses situs resmi Taspen di tos.taspen.co.id.
Di halaman utama, pensiunan cukup mengisi Nomor Induk Pegawai (NIP) dan kode verifikasi untuk mengetahui informasi terkini terkait pembayaran.
Selain itu, Taspen juga menyediakan aplikasi mobile bernama Taspen Mobile yang bisa diunduh melalui Play Store atau App Store.
Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk memantau status pencairan kapan pun dan di mana pun.
Besaran dana pensiun yang diterima oleh masing-masing PNS berbeda-beda, tergantung pada golongan, masa kerja, serta tunjangan keluarga yang melekat.
Semua itu telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 yang menjadi acuan terbaru dalam penyaluran dana pensiun di tahun ini.
Tak hanya gaji bulanan, pada akhir Maret 2025 lalu pemerintah juga menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pensiunan.
Penyaluran THR ini menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian para pensiunan PNS yang telah selesai masa baktinya.
Dan kabarnya, gaji ke-13 pun direncanakan cair pada Juni 2025 mendatang, dengan komponen yang mencakup gaji pokok serta tunjangan yang melekat, sebagaimana berlaku pada ASN aktif.
Penting bagi para pensiunan untuk memastikan data yang dimiliki telah ter-update, termasuk rekening aktif dan proses otentikasi yang dilakukan secara berkala.
PT Taspen sendiri telah menyiapkan layanan pelanggan di berbagai kanal, termasuk call center dan kantor cabang di seluruh Indonesia, untuk membantu jika terjadi kendala teknis dalam proses pencairan.
Dengan sistem yang semakin terintegrasi secara digital, Taspen berupaya agar proses penyaluran dana pensiun semakin mudah dan transparan.
Namun, partisipasi aktif dari para pensiunan dalam menjaga keabsahan datanya tetap menjadi faktor penting dalam kelancaran pencairan.
Maka dari itu, tidak cukup hanya menunggu dana cair, tetapi perlu juga memastikan semua persyaratan terpenuhi.
Dalam situasi di mana masih banyak pensiunan belum sepenuhnya akrab dengan teknologi digital, peran keluarga dan pendamping sangat dibutuhkan.
Edukasi secara berkala mengenai cara penggunaan aplikasi atau pengecekan melalui situs resmi sangat membantu untuk mencegah keterlambatan pencairan yang tidak perlu.
Jadi, bagi para pensiunan PNS yang ingin memastikan hak bulanannya diterima tanpa hambatan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan otentikasi secara berkala, kemudian secara rutin memantau status pencairan melalui kanal resmi Taspen.
Dengan sistem yang semakin digital dan efisien, proses pencairan dana pensiun kini semakin mudah dan cepat, asal semua prosedur dipenuhi tepat waktu.
Jadi, pastikan informasi ini tidak terlewat dan cek kembali jadwal pencairannya. Manfaatkan momentum ini untuk mengatur keuangan rumah tangga dengan lebih bijak.
Jika Anda seorang ASN, pensiunan, guru, atau bahkan anggota TNI-Polri—pastikan mengecek slip gaji Anda beberapa bulan ke depan. Bisa jadi, angka di sana lebih tinggi dari biasanya.
PELANTIKAN: Peserta PPPK saat mengikuti prosesi pelantikan tahun lalu. Untuk 2025 bakal dilaksanakan bulan Oktober.
Jadwal Terbaru Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
Bagi ribuan peserta seleksi CPNS dan PPPK 2024, pertanyaan yang paling sering muncul bukan hanya soal kapan mulai bekerja—tetapi juga, kapan mulai menerima gaji?
Status sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) baru bisa dikantongi setelah melewati proses administratif penting, termasuk penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan tanggal pengangkatan resmi.
Inilah yang menjadi kunci agar calon PNS dan PPPK bisa mengakses hak mereka, termasuk gaji bulanan yang menjadi dambaan banyak orang.
Pemerintah kini telah memastikan jadwal resmi pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025—sebuah kabar penting yang menentukan masa depan karier dan keuangan mereka.
Kabar baik datang bagi para pejuang Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Pemerintah akhirnya mengumumkan jadwal resmi pengangkatan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) formasi 2024, yang akan berlangsung di tahun 2025.
Setelah sempat menuai kritik karena adanya pengunduran jadwal, kini pemerintah memastikan semua proses akan selesai tepat waktu.
Keputusan ini diumumkan pada Senin, 17 Maret 2025, melalui situs resmi Kementerian PANRB, dan diperkuat lewat surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pengangkatan CPNS dijadwalkan berlangsung paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK akan menyusul paling lambat Oktober 2025.
KOMITMEN BERSAMA: Penerimaan SK PPPK dan fungsional dan pengawas 2023.
Target Tegas Pemerintah: CPNS Juni, PPPK Oktober
Sesuai arahan terbaru, pemerintah menetapkan bahwa seluruh CPNS formasi tahun 2024 harus sudah diangkat paling lambat pada 1 Juni 2025.
Sementara itu, pengangkatan PPPK tahap I dan II dijadwalkan selambat-lambatnya 1 Oktober 2025.
Kepastian jadwal ini disesuaikan dengan kesiapan masing-masing instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyelesaikan proses administrasi, termasuk penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan penandatanganan perjanjian kerja.
Pengangkatan ini berlaku untuk peserta yang telah lulus seleksi dan memenuhi seluruh persyaratan administratif.
Dengan kepastian ini, para calon ASN kini bisa mulai mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja di sektor pemerintahan.
Tahap Penting: Penetapan NIP CPNS dan PPPK
Penetapan NIP merupakan langkah wajib sebelum seorang peserta dinyatakan sah sebagai CPNS atau PPPK. Dalam Surat Kepala BKN Nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025, disebutkan bahwa:
Usul penetapan NIP CPNS paling lambat masuk ke BKN pada 10 Mei 2025.
Tanggal pengangkatan (TMT) CPNS ditetapkan paling lambat 1 Juni 2025, atau satu bulan setelah usul penetapan NIP diterima.
Untuk PPPK, ketentuannya sedikit berbeda:
Usul penetapan NIP PPPK harus masuk paling lambat 10 September 2025.
Pengangkatan atau TMT PPPK ditetapkan paling lambat 1 Oktober 2025.
Setelah mendapatkan NIP dan penetapan TMT, peserta resmi menyandang status sebagai ASN dan berhak menerima hak dan kewajiban sesuai aturan kepegawaian.
Instruksi Tegas dari Kepala BKN
Menindaklanjuti pengumuman ini, Kepala BKN memberikan arahan khusus bagi seluruh instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah.
Salah satu instruksi penting adalah agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang saat ini tengah dalam proses seleksi.
Instruksi ini merujuk pada Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tertanggal 12 Desember 2024, yang menekankan pentingnya keberlangsungan hak-hak tenaga honorer dan non-ASN selama masa transisi menuju pengangkatan sebagai ASN.
Tak Ada Lagi Alasan Menunda
Langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat reformasi birokrasi dan menjawab kebutuhan akan tenaga pelayanan publik di berbagai sektor.
Sebelumnya, banyak kritik dilayangkan karena jadwal pengangkatan sempat tertunda, menyebabkan ketidakpastian bagi para peserta yang sudah menunggu cukup lama sejak pengumuman kelulusan.
Kini, dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan ditandatangani resmi oleh BKN, tidak ada lagi alasan bagi instansi untuk menunda proses pengangkatan.
Pemerintah juga memastikan bahwa proses ini akan diawasi ketat demi mencegah praktik maladministrasi atau kelalaian birokrasi.
Rangkuman Jadwal Pengangkatan ASN 2025
Bagi peserta CPNS dan PPPK 2024, berikut adalah rangkuman jadwal penting yang harus dicatat:
Tahapan
Batas Waktu
Usul Penetapan NIP CPNS
Paling lambat 10 Mei 2025
Pengangkatan CPNS (TMT)
Paling lambat 1 Juni 2025
Usul Penetapan NIP PPPK
Paling lambat 10 September 2025
Pengangkatan PPPK (TMT)
Paling lambat 1 Oktober 2025
Siapkan Diri Menuju Dunia ASN
Dengan pengumuman resmi ini, para calon ASN diimbau untuk segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan berkoordinasi dengan instansi masing-masing.
Jangan sampai terlambat atau melewatkan satu pun tahapan administratif.
Karier di dunia pemerintahan kini sudah di depan mata. Tidak hanya menjanjikan stabilitas pekerjaan, menjadi ASN juga berarti turut berkontribusi langsung dalam pembangunan bangsa.
