Ini Dia 64 Link Website Resmi Pengumuman Seleksi Administrasi CPNS 2024 Telah Rilis, Buruan Cek Pengumumannya
Mahendra Aditya Restiawan• Minggu, 15 September 2024 | 03:56 WIB
ilustrasi foto tes CPNS (foto: Shutterstock)
RADAR KUDUS - Pengumuman resmi hasil seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 telah dimulai pada Sabtu, 14 September 2024.
Pengumuman ini dilakukan secara bertahap hingga 19 September 2024. Para pelamar dapat memeriksa apakah mereka lolos atau tidak melalui situs resmi SSCASN dan instansi terkait.
Berikut ini langkah-langkah untuk memeriksa hasil seleksi serta beberapa poin penting yang harus diketahui.
Cara Mengecek Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024
Pemeriksaan hasil seleksi administrasi CPNS 2024 dilakukan secara online melalui laman resmi SSCASN ( https://sscasn.bkn.go.id ). Berikut langkah-langkah untuk memeriksa hasil seleksi administrasi:
Akses Laman Resmi SSCASN : Buka browser dan kunjungi situs sscasn.bkn.go.id .
Login Akun : Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password akun yang digunakan saat pendaftaran.
Kode captcha: Masukkan kode yang terlihat pada captcha untuk keperluan verifikasi.
Hasil Lihat Seleksi : Setelah berhasil masuk, gulir ke bawah hingga menemukan bagian “Seleksi Administrasi.” Jika lolos, akan muncul ucapan selamat.
Anda juga bisa mencetak kartu peserta SKD. Jika tidak berhasil, akan muncul pemberitahuan “Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap seleksi administrasi” dengan opsi untuk mengajukan sanggahan.
Opsi Sanggahan bagi Peserta yang Tidak Lolos
Bagi peserta yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, terdapat masa sanggah yang berlangsung dari 20 hingga 22 September 2024.
Sanggahan ini memungkinkan peserta untuk mengajukan persetujuan terkait hasil seleksi jika merasa ada kesalahan dalam penilaian. Proses ini akan ditanggapi oleh panitia seleksi pada tanggal 23 hingga 29 September 2024.
Setiap peserta dapat melihat hasil seleksi langsung dari halaman “Resume Pendaftaran” pada situs-situs tersebut.
Jika lolos, pengumuman akan berbunyi: "Selamat! Anda lulus tahap administrasi berkas." Namun, jika tidak lolos, pengumuman akan menyatakan: "Mohon Maaf.
Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan instansi yang dilamar."
Jadwal Lengkap Seleksi CPNS 2024
Berikut ini jadwal penting terkait seleksi CPNS 2024:
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi : 14-19 September 2024
Masa Sanggah : 20-22 September 2024
Jawab Sanggah : 20-24 September 2024
Pengumuman Pasca Sanggah : 23-29 September 2024
Peserta yang lolos seleksi administrasi akan maju ke tahap selanjutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Anda wajib mencetak kartu peserta SKD.
Berdasarkan pengumuman dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), beberapa instansi mencatat jumlah pelamar tertinggi. Kementerian Hukum dan HAM menjadi instansi yang paling banyak diminati dengan 568.257 pelamar untuk 9.070 formasi.
Sementara itu, di tingkat pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan 43.884 pelamar untuk posisi 4.413 formasi.
Dengan proses seleksi yang terus berjalan, penting bagi peserta untuk selalu mengumpulkan pengumuman dan hasil seleksi administrasi melalui situs resmi.
Pastikan Anda mengikuti seluruh tahapan dengan benar dan teliti, serta manfaatkan masa sanggah jika diperlukan.
Berikut adalah daftar link pengumuman seleksi administrasi CPNS 2024:
SSCASN
Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek)
Kementerian Pertahanan (Kemenhan)
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM)
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
Kementerian Pertanian (Kementan)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Kementerian Agama (Kemenag)
Kementerian Sosial (Kemensos)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Kementerian Perdagangan (Kemendag)
Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Setjen MPR RI)
Setjen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Setjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Setjen Komisi Yudisial (KY)
Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Badan Pusat Statistik (BPS)
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Badan Narkotika Nasional (BNN)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Badan Keamanan Laut (Bakamla)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan Karantina Nasional (Barantin)
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Mahkamah Agung (MA)
Kejaksaan Agung (Kejagung)
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
Setjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Setjen Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)