RADAR KUDUS - Tren keuangan masyarakat Indonesia tengah mengalami perubahan signifikan.
Jika sebelumnya banyak orang bertahan dengan tabungan, kini mulai beralih ke utang, khususnya melalui layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau PayLater.
Data terbaru menunjukkan nilai outstanding PayLater telah mencapai sekitar Rp56,3 triliun per Februari 2026, melonjak hampir 86,7 persen secara tahunan.
Lonjakan ini tidak lagi dianggap sekadar tren digital, melainkan indikator tekanan ekonomi yang nyata, terutama bagi kelompok menengah ke bawah.
Pertumbuhan Tinggi, Risiko Ikut Meningkat
Lembaga pemeringkat kredit seperti PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) mencatat, meski pertumbuhan pesat terjadi, kualitas kredit PayLater perlu diwaspadai.
Rasio kredit bermasalah (NPL) berada di kisaran 5 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata kredit nasional.
Kondisi ini diperparah oleh fenomena multi akun, di mana satu individu bisa memiliki banyak fasilitas kredit sekaligus.
Bahkan, ditemukan kasus ekstrem dengan ratusan hingga ribuan akses kredit aktif.
Hal ini membuka potensi over leverage atau beban utang berlebih yang bisa berdampak sistemik jika tidak dikendalikan.
Daya Beli Melemah, Utang Jadi Jalan Pintas
Sejumlah ekonom menilai peningkatan penggunaan PayLater erat kaitannya dengan menurunnya daya beli masyarakat.
Kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan ekonomi global, serta terbatasnya akses kredit bank membuat masyarakat mencari alternatif pembiayaan instan.
Kondisi ini memicu pola “gali lubang tutup lubang”, di mana utang baru digunakan untuk menutup utang lama.
Situasi ini berisiko menciptakan lingkaran utang yang sulit dihentikan.
Selain itu, momen konsumsi tinggi seperti Hari Raya Idul Fitri turut mendorong lonjakan penggunaan PayLater, baik untuk kebutuhan sandang maupun pangan.
Gaya Hidup Konsumtif Ikut Memperparah
Tak hanya faktor kebutuhan, perubahan gaya hidup juga memainkan peran besar.
Kemudahan transaksi dan banyaknya promo di platform e-commerce membuat masyarakat lebih impulsif dalam berbelanja.
Sebagian pengguna bahkan memanfaatkan PayLater bukan untuk kebutuhan mendesak, melainkan untuk memenuhi gaya hidup.
Minimnya literasi keuangan memperparah kondisi ini, karena banyak pengguna tidak memperhitungkan bunga, denda, dan risiko gagal bayar.
Regulasi dan Intervensi Mulai Diperketat
Melihat tren yang berpotensi berbahaya, pemerintah dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengambil langkah pengawasan lebih ketat.
Beberapa aturan diterapkan untuk menekan risiko, termasuk pembatasan akses kredit dan penguatan perlindungan data pengguna.
Data menunjukkan, setelah intervensi dilakukan, pertumbuhan PayLater sempat melambat.
Namun, secara umum tren penggunaan masih tinggi dan diperkirakan tetap meningkat sepanjang 2026, meski lebih terkendali.
PayLater memang menawarkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan secara cepat. Namun, tanpa pengelolaan yang bijak, layanan ini bisa menjadi jebakan finansial.
Lonjakan pengguna PayLater seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak—baik pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat—untuk meningkatkan literasi keuangan dan mengelola utang dengan lebih sehat.
Jika tidak, fenomena “makan utang” bisa menjadi bom waktu yang berdampak pada stabilitas ekonomi rumah tangga hingga nasional.
Editor : Mahendra Aditya