KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kudus meningkatkan keterbukaan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu langkah yang didorong adalah penyusunan data dalam bentuk infografis yang menunjukkan perkembangan serta dampak program tersebut terhadap masyarakat.
Menurut Sam’ani, dampak MBG tidak hanya dapat dilihat dari aspek kesehatan dan pemenuhan gizi penerima manfaat. Program tersebut juga memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang berada di sekitar lokasi SPPG.
“Tadi kami lakukan beberapa evaluasi terkait capaian MBG dan dampak terhadap kesehatan, ekonomi, sosial dan dampak lainnya. Kalau bisa membuat infografis perkembangan dampak MBG kepada masyarakat,” ujar Sam’ani dalam Dialog Program MBG yang digelar di Pringgitan Pendapa Kudus.
Dialog tersebut diikuti berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Hadir di antaranya mitra SPPG, kepala SPPG, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Pertemuan tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan MBG di Kabupaten Kudus. Pemerintah daerah berharap koordinasi lintas pihak dapat membantu meningkatkan kualitas program sekaligus mencegah persoalan yang tidak diinginkan.
“Agar program ini menjadi baik, agar apa yang tidak kita inginkan seperti keracunan bisa dihindari,” tambah Sam’ani.
Ia menyebut pelaksanaan MBG di Kudus sejauh ini berjalan dengan baik. Dari total SPPG yang telah beroperasi, sejumlah dapur juga mulai terhubung dengan sistem pemantauan melalui aplikasi Kudus Sehat.
Sam’ani mengatakan saat ini terdapat 118 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Kudus. Sebagian di antaranya sudah terkoneksi dengan aplikasi Kudus Sehat sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi terkait pelaksanaan program tersebut.
“Ini 118 SPPG yang sudah beroperasi di Kudus. Sudah ada yang terkoneksi dengan aplikasi Kudus Sehat. Artinya masyarakat bisa mengakses. Termasuk mana saja penerima manfaatnya,” jelasnya.
Keterhubungan tersebut diharapkan dapat memperkuat transparansi sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan program MBG di wilayahnya.
Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Kudus Febria Setyaningrum menambahkan bahwa manfaat MBG tidak sebatas peningkatan kualitas gizi anak. Program tersebut juga memiliki potensi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah.
Salah satunya melalui penggunaan bahan baku yang berasal dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Menurut Febria, pemerintah di tingkat Provinsi Jawa Tengah juga mendorong agar kebutuhan bahan baku program MBG dipenuhi dari UMKM yang berada di wilayah setempat.
“Saya sampaikan, untuk pengelolaan atau pengadaan bahan baku memang dilakukan mitra dan kepala SPPG, belum ada juknisnya. Dari tingkat Provinsi Jawa Tengah menekankan, agar mengambil dari UMKM di wilayah setempat,” ujarnya.
Meski demikian, proses pengadaan bahan baku tetap harus dilakukan secara selektif. SPPG tidak hanya mempertimbangkan keberadaan UMKM lokal, tetapi juga perlu memastikan kualitas bahan serta harga yang ditawarkan sesuai.
Febria menegaskan kerja sama dengan UMKM tidak harus selalu dilakukan melalui mekanisme surat resmi. SPPG dapat langsung menggandeng pelaku usaha selama kualitas dan harga bahan baku telah sesuai dengan kesepakatan.
“Untuk menggandeng UMKM memang tidak harus melalui penyuratan. Bisa langsung asalkan kualitas dan harganya sesuai dengan persetujuan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton menyoroti rencana pemasangan CCTV di dapur MBG yang nantinya dapat terhubung dengan aplikasi Kudus Sehat.
Bellinda menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat aturan khusus yang secara rinci mengatur pemasangan CCTV di seluruh dapur MBG. Meski begitu, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) terkait usulan pemasangan kamera pengawas tersebut.
Menurutnya, keberadaan CCTV di dapur MBG dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan transparansi. Jika nantinya terhubung dengan aplikasi Kudus Sehat, masyarakat dapat lebih mudah memantau aktivitas tertentu yang memang diperbolehkan untuk diketahui publik.
“Dengan demikian, pemantauan terhadap kondisi dapur dapat lebih mudah. Termasuk ketika masyarakat ingin melihat aktivitas yang diperbolehkan untuk dipantau,” imbuhnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses penyediaan makanan bergizi bagi para penerima manfaat. (san)
Editor : Ali Mustofa