DPRD Kudus Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2026, Fokus Infrastruktur
JATI – DPRD Kabupaten Kudus menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2026 bersama Pemerintah Kabupaten Kudus.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Kudus, Rabu (26/8).
Ketua DPRD Kudus Masan S.E., M.M., mengatakan, arah perubahan anggaran masih menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama.
Hal itu sejalan dengan masih tersedianya ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan, termasuk dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
Menurutnya, terdapat sekitar Rp 22 miliar dalam perubahan anggaran yang diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor kesehatan.
“Prioritas masih pada sektor infrastruktur karena anggaran yang saat ini masih dapat digerakkan sebagian besar berasal dari dana cukai,” kata Masan.
Selain mengarahkan anggaran pada kebutuhan pembangunan, DPRD juga menyoroti pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya.
Masan menyebut nilai SiLPA yang masih dapat digunakan dalam perubahan anggaran tidak terlalu besar setelah memperhitungkan kebutuhan belanja rutin dan kebutuhan lainnya.
Karena itu, ruang anggaran yang tersedia tetap diarahkan untuk belanja yang dinilai memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur.
Masan menekankan, besarnya SiLPA tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga erat dengan kualitas perencanaan dan ketepatan pelaksanaan program.
