RADAR KUDUS – Keberanian menyampaikan pendapat di muka umum rupanya masih harus dibayar mahal dengan rasa aman.
Muhammad Rafif Arsya Maulidi, seorang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kini tengah menjadi sorotan publik setelah mengaku menjadi korban intimidasi digital.
Tekanan tersebut datang usai dirinya melayangkan surat terbuka yang cukup berani kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Baca Juga: UMKM Naik Kelas! Dukungan BRI Bantu Pengusaha Kue Rumahan Makin Berkembang
Dalam surat terbuka yang ditulisnya, Arsya mengekspresikan pandangan kritis mengenai prioritas kebijakan pemerintah saat ini.
Ia secara spesifik menyatakan penolakan terhadap implementasi program **Makan Bergizi Gratis (MBG)** di sekolah-sekolah. Namun, penolakan tersebut bukan tanpa alasan yang konstruktif.
Arsya mengusulkan agar anggaran fantastis yang dialokasikan untuk program makan siang tersebut dialihkan guna meningkatkan kesejahteraan guru.
Menurutnya, pembenahan upah dan fasilitas bagi tenaga pendidik jauh lebih mendesak untuk menjamin kualitas pendidikan jangka panjang dibandingkan dengan pemberian makanan gratis yang bersifat konsumtif.
Alih-alih mendapatkan ruang diskusi yang sehat, surat yang tersebar luas di media sosial tersebut justru memicu reaksi negatif dari pihak-pihak tertentu.
Arsya mengungkapkan bahwa dirinya mulai menerima rentetan pesan singkat bernada ancaman serta ujaran kebencian melalui fitur Direct Message (DM) di akun Instagram pribadinya.
Lebih mengkhawatirkan lagi, Arsya menduga bahwa salah satu sumber intimidasi tersebut berasal dari oknum yang memiliki keterkaitan dengan penyedia atau vendor program MBG di sekolahnya.
Hal ini menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan bagi dirinya sebagai seorang pelajar yang hanya ingin menyuarakan kegelisahannya sebagai warga negara.
Menanggapi situasi yang menimpa Arsya, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Sosial P3AP2KB segera mengambil langkah tegas.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kudus, Putut Winarno, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi hak berpendapat setiap warga negara, termasuk para siswa.
"Menyampaikan pendapat secara kritis adalah hak yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh ada siswa yang merasa terancam hanya karena mereka memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu kebijakan," ujar Putut Winarno.
Sebagai bentuk langkah nyata, pemerintah setempat telah menyiapkan pendampingan khusus melalui unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Pendampingan ini bertujuan untuk menjamin keamanan fisik dan mental Arsya, serta memastikan bahwa proses belajarnya di sekolah tidak terganggu oleh tekanan dari pihak luar.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi publik mengenai pentingnya literasi demokrasi dan perlindungan terhadap aktivisme pelajar di era digital.
Kebebasan berpendapat adalah pilar demokrasi yang harus dijaga, bukan justru dipadamkan dengan intimidasi. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna