KUDUS – Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, menyambut positif keluarnya Surat Keputusan (SK) Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) yang ditetapkan pada Senin (25/8).
Ia berharap keberadaan tim tersebut dapat membantu kerja kepala daerah sekaligus meringankan beban pemerintah dalam mewujudkan pembangunan.
“Dengan adanya TP3D, harapan kami tim bisa membantu kerja bupati dan wakil bupati. Misalnya jika ada kendala, tim bisa memberi usulan, lalu kami kaji untuk dicarikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Rabu (27/8).
Baca Juga: Peternak Kudus Nilai Layanan digital Larasati Bantu Cegah Kerugian
Bellinda menegaskan, TP3D tidak sekadar menjadi tim tambahan, tetapi harus hadir sebagai mitra strategis yang bersinergi dengan Bappeda.
Menurutnya, semakin banyak pihak yang ikut membantu, maka semakin ringan dan cepat proses kerja pemerintah daerah.
“Yang penting jangan sampai dengan bertambahnya orang justru membuat pekerjaan makin rumit. Intinya harus kolaboratif dan saling mendukung,” katanya.
Ia juga menyoroti komposisi TP3D yang dinilai representatif, karena terdiri dari berbagai kalangan, mulai tokoh masyarakat, mantan ASN, anak muda, hingga kaum disabilitas.
Total anggota yang dilantik berjumlah 11 orang.
“TP3D kini resmi bekerja efektif. Semoga tim ini benar-benar bisa membantu pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kudus,” katanya.
Ketua TP3D Kudus, Mas’ut, menyebut pihaknya akan segera menggelar rapat internal untuk membahas arah kerja.
Baca Juga: Tujuh Kursi Kepala Desa Kosong, PAW Kepala Desa Kudus Masih Tunggu PP
Salah satu agenda mendesak adalah percepatan pelaksanaan APBD Perubahan 2025, meskipun program lain juga akan masuk dalam pembahasan.
“Kami akan segera koordinasi internal untuk menentukan langkah teknis awal. Fokusnya membantu Pak Bupati dan Wakil Bupati dalam percepatan pencapaian visi dan misi,” jelasnya.
Berdasarkan SK Bupati Kudus Nomor 000.7/200/2025 tertanggal 30 Juli 2025, TP3D memiliki sejumlah tugas utama, antara lain mengidentifikasi masalah pembangunan, menyusun telaahan, memberi rekomendasi kebijakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi.
Seluruh biaya gaji dan operasional tim dibebankan pada APBD.
Beberapa anggota berasal dari kalangan pensiunan ASN berpengalaman, sementara lainnya merupakan tokoh politik pendukung pasangan Sam’ani Intakoris dalam Pilkada lalu. (dik)
Editor : Mahendra Aditya