KARIMUNJAWA — Pemerintah Kabupaten Jepara terus mengupayakan kemudahan akses pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, utamanya bagi nelayan di Kecamatan Karimunjawa.
Melalui koordinasi lintas instansi, masa pendataan dan fasilitasi terus dilakukan.
Pemerintah juga telah melayangkan surat permohonan dispensasi pelayanan pembelian BBM, jenis solar dan pertalite di Karimunjawa.
Khususnya bagi para nelayan yang belum memiliki surat rekomendasi untuk BBM, seperti QR Subsidi Tepat. Surat telah dikirimkan kepada Pimpinan SPBU Kompak 46.594.04 Karimunjawa oleh Sekda Jepara Ary Bachtiar pada Rabu (1/4).
Camat Karimunjawa, Nuril Abdillah, menyampaikan bahwa kebijakan penggunaan barcode, sebenarnya sudah menjadi amanat nasional. Serta telah diterapkan di seluruh SPBU di Indonesia setidaknya dalam dua tahun terakhir.
Namun, untuk wilayah kepulauan seperti Karimunjawa, pemerintah memberikan kelonggaran agar masyarakat, khususnya nelayan, dapat menyesuaikan diri.
Menurutnya, penerapan barcode bertujuan memastikan distribusi BBM subsidi seperti pertalite dan solar tepat sasaran.
Selain itu, sistem ini juga untuk mengantisipasi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak berhak.
“Barcode ini bukan untuk mempersulit, tapi melindungi hak nelayan agar bisa tetap mengakses BBM subsidi,” ujarnya pada Kamis (2/4).
Di lapangan, memang nelayan sempat mengalami kesulitan dalam pembelian, akibat aturan pembelian BBM yang tidak memperbolehkan penggunaan jerigen.
Kondisi ini memicu antrean panjang di SPBU, mengingat sebagian besar nelayan membutuhkan BBM, untuk melaut ataupun operasional kapal dan kebutuhan penerangan.
Nuril menjelaskan, jenis kebutuhan nelayan beragam. Ada yang menggunakan solar untuk mesin penggerak kapal sekaligus penerangan melalui genset, sementara sebagian lainnya menggunakan kombinasi solar dan pertalite.
Untuk solar, mayoritas nelayan tidak mengalami kendala karena sudah memiliki barcode. Namun, untuk pertalite masih dalam proses pendataan.
Pemerintah Kecamatan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), membuka layanan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan rekomendasi BBM.
Layanan ini terintegrasi dengan sistem OSS dan aplikasi MyPertamina sebagai syarat memperoleh barcode.
Sejak 31 Maret hingga 2 April, tercatat sebanyak 104 nelayan telah difasilitasi pembuatan rekomendasi BBM, sementara 47 lainnya mengurus NIB.
Layanan tersebut akan terus dibuka setiap hari di kantor kecamatan hingga seluruh nelayan terdata.
“Semua proses ini gratis. Kami bantu dari awal. Kendalanya seperti nelayan yang tidak menguasai IT, juga kami dampingi,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga memberikan kebijakan khusus bagi nelayan di tiga pulau terluar, yakni Parang, Nyamuk, dan Genting.
Selama masa pendataan, mereka diperbolehkan membeli pertalite menggunakan drum atau jerigen, dengan pengawasan ketat dari pemerintah setempat.
Di sisi distribusi, Pemkab Jepara memastikan pasokan BBM tetap aman. Pengiriman dilakukan melalui kapal, termasuk opsi carter jika terjadi kendala operasional seperti perizinan atau docking kapal reguler.
Dalam satu kali pengiriman, suplai bisa mencapai 32 ribu liter solar dan 16 ribu liter pertalite.
"Kami mendorong para nelayan ini mengurus barcode-nya, pelayanan dapat dilakukan di Kantor Kecamatan Karimunjawa. Termasuk lewat online bagi warga di luar pulau, yakni di Parang, Nyamuk dan Genting," ucapnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Jepara, Aris Setiawan, menegaskan bahwa secara umum stok BBM di Karimunjawa dalam kondisi aman.
Hal itu disampaikan usai memimpin rapat koordinasi bersama camat, pemerintah desa, dinas terkait, serta pihak Pertamina pada Kamis (2/4) menjelang sore.
Ia menambahkan, kebijakan penggunaan barcode merupakan bagian dari regulasi nasional dalam distribusi BBM subsidi.
“Secara prinsip, stok aman. Tinggal bagaimana teknis di lapangan ini bisa berjalan lancar dan tidak menyulitkan masyarakat,” ujarnya.
Pemkab Jepara saat ini juga tengah berkoordinasi dengan pihak BPH Migas guna mendapatkan kepastian kebijakan lanjutan.
Surat permohonan telah dikirimkan, dan pemerintah daerah masih menunggu jawaban untuk menentukan langkah berikutnya. Setelah dilakukan fasilitasi dan pendataan secara menyeluruh.
Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah berharap distribusi BBM subsidi di Karimunjawa bisa lebih tertib, tepat sasaran, serta tidak lagi menimbulkan antrean panjang yang merugikan nelayan.(fik)
Editor : Admin