JEPARA — Ratusan rumah di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri, belum memiliki akses listrik mandiri.
Petinggi setempat Fatkur menyebutkan, sebelumnya pihak desa telah melakukan inventarisasi lapangan.
Dari penyisiran terhadap setidaknya 5000-an rumah, terdapat 210 yang masih bergantung kepada tetangga sekitar.
"Terus terang saja, awalnya saya terpancing dengan salah satu anggota dewan yang punya program pasang baru listrik gratis. Beliau memprioritaskan dapilnya, sekian ribu aliran listrik kepada masyarakat yang tidak mempunyai meteran (KWH meter, red) sendiri," ungkapnya.
Berawal dari situ, Fatkur berinisiatif melakukan pendataan lapangan.
"Kemudian saya selaku perangkat desa (petinggi, red) berupaya mendata. Hingga dapat 210 yang sudah kami validasi belum memiliki akses listrik mandiri. Ini dari 5000-an KK," jelasnya
Pihaknya menyampaikan ratusan KK tersebut termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.
"Ya tidak punya meteran sendiri, tersebar dari RW 1 sampai RW 15. Dalam satu RW yang tidak punya listrik mandiri pun variatif, ada yang lima KK hingga belasan," ujarnya.
Ia menyebut, setelah rampung melakukan inventarisasi data warga, namun akhirnya tidak terakomodir.
"Kami sedang memperjuangkan ini, masih ada yang nyalur ke tetangga. Bagaimana caranya agar bisa punya akses aliran listrik mandiri," ucapnya.
Fatkur menyampaikan, pada tahun 2018 lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN, menyalurkan bantuan sambungan listrik gratis kepada puluhan ribu rumah tangga miskin.
"Kami pun pernah dapat dari Provinsi di waktu itu. Sementara untuk kali ini kami masih berupaya untuk memfasilitasi pemasangan akses listrik mandiri, termasuk apakah nanti setelah di pasang ada semacam diskon. Karena masyarakat berpenghasilan rendah," terangnya.
Pihaknya turut berharap agar warganya dapat memiliki saluran listrik mandiri. Mengingat, jika masih menyambung dengan tetangga acapkali membuat hubungan tidak rukun.
"Hari ini masih kami validkan untuk pemenuhan datanya seperti KTP, KK, termasuk foto geotagging," tegasnya pada Senin (29/12).
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara Karunatiti menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN.
"Iya saya dapat info, kemudian saya menghubungi PLN. PLN meminta bersurat, dengan dilengkapi data. Misalnya berapa rumah, lokasinya di mana, termasuk ada foto geotagging," tuturnya.
Pihaknya juga masih menunggu dari pihak desa setempat untuk data-data yang ada.
"Pelan-pelan, di Kabupaten memang tidak ada ESDM yang menangani itu. Kami tetap membantu fasilitasi, agar masyarakat kita bisa teraliri," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, jika sudah terdapat data lengkap. PLN akan melakukan verifikasi lapangan.
"Masih berporses, menunggu dari desa seperti apa. Itukan bermacam-macam nanti, apakah masuk kategori 450 watt apa 900 watt. Nanti dilihat dulu. Kalau sudah ada titik-titik koordinatnya PLN akan verlap," pungkasnya.(fik)
Editor : Ali Mustofa