Di era media sosial, persepsi sering kali bergerak lebih cepat daripada fakta. Sebuah video berdurasi tiga puluh detik dapat membentuk opini jutaan orang, sementara laporan pembangunan setebal ratusan halaman hampir tidak pernah dibaca. Akibatnya, ukuran keberhasilan seorang kepala daerah perlahan bergeser dari apa yang dikerjakan menjadi apa yang sedang viral.
Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian para ilmuwan politik dunia. Walter Lippmann dalam Public Opinion menjelaskan bahwa masyarakat sering membangun penilaian berdasarkan "pictures in our heads", bukan berdasarkan keseluruhan realitas. Di era digital, "gambar di kepala" itu semakin dibentuk oleh algoritma media sosial yang lebih menyukai konflik daripada capaian pembangunan.
Hal serupa dikemukakan Daniel Kahneman, peraih Nobel Ekonomi. Dalam teorinya mengenai availability heuristic, manusia cenderung menganggap informasi yang sering muncul sebagai sesuatu yang paling benar. Jalan berlubang yang viral akan lebih mudah diingat daripada ribuan kilometer jalan yang sudah diperbaiki tetapi tidak pernah menjadi konten.
Karena itu, mengukur keberhasilan pemerintahan semestinya tidak berhenti pada ruang komentar media sosial. Ukurannya adalah indikator pembangunan yang dapat diverifikasi.
Dalam waktu yang relatif singkat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi mulai menunjukkan sejumlah indikator tersebut.
Di bidang infrastruktur, tingkat kemantapan jalan provinsi telah mencapai sekitar 94 persen dari total jaringan jalan provinsi sepanjang sekitar 2.440 kilometer. Meskipun anggaran pemeliharaan jalan tahun 2026 turun menjadi sekitar Rp320 miliar akibat penyesuaian fiskal, pemerintah justru menginstruksikan agar APBD Perubahan difokuskan kembali pada percepatan pembangunan jalan. Sebelumnya, pada 2025 juga telah dialokasikan sekitar Rp75 miliar untuk penanganan jalan prioritas, dan Jawa Tengah memperoleh dukungan Inpres Jalan Daerah sekitar Rp493 miliar untuk puluhan paket pekerjaan jalan di berbagai kabupaten/kota.
Mengapa jalan menjadi prioritas? Jawabannya sederhana tetapi ilmiah. Dalam teori ekonomi pembangunan yang dikemukakan David Aschauer, investasi pemerintah pada infrastruktur memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap produktivitas ekonomi. Jalan yang baik menurunkan biaya logistik, mempercepat distribusi hasil pertanian, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, dan mendorong investasi baru.
Indikator kedua tampak pada sektor investasi. Data resmi menunjukkan bahwa pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi investasi Jawa Tengah mencapai Rp23,02 triliun dengan 24.957 proyek dan menyerap sekitar 92.000 tenaga kerja. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dan menjadi sinyal bahwa kepercayaan investor terhadap Jawa Tengah tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Bagi seorang ekonom, angka tersebut jauh lebih penting daripada jumlah pengikut media sosial. Investasi berarti berdirinya pabrik baru, terbukanya lapangan kerja, bertambahnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya penerimaan daerah.
Pada sektor kesehatan, lahir inovasi Dokter Spesialis Keliling (Speling). Program ini membawa dokter spesialis mendekati masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini sulit mengakses layanan kesehatan lanjutan. Dalam perspektif kebijakan publik, pendekatan seperti ini dikenal sebagai equity of access, yaitu memastikan pelayanan publik tidak hanya tersedia, tetapi benar-benar dapat dijangkau oleh seluruh warga tanpa memandang lokasi geografis.
Di sektor pertanian, pemerintah menargetkan produksi padi mencapai 10,5 juta ton gabah kering giling pada 2026 melalui rehabilitasi irigasi, pompanisasi, bantuan alat mesin pertanian, dan penguatan petani. Ketahanan pangan bukan hanya isu pertanian, tetapi juga menyangkut stabilitas harga, pengendalian inflasi, dan ketahanan nasional.
Sementara itu, perhatian terhadap kelompok rentan juga terlihat melalui percepatan perbaikan rumah tidak layak huni, penyaluran bantuan pekerja sektor tembakau sekitar Rp51 miliar kepada lebih dari 85 ribu penerima, serta penguatan UMKM melalui digitalisasi dan akses pembiayaan.
Semua capaian tersebut tentu belum berarti bahwa seluruh persoalan Jawa Tengah telah selesai. Masih banyak jalan yang harus diperbaiki, kemiskinan yang harus ditekan, pengangguran yang harus dikurangi, serta pelayanan publik yang harus terus ditingkatkan. Kritik tetap diperlukan. Dalam negara demokrasi, kritik merupakan vitamin bagi pemerintahan.
Namun kritik yang sehat adalah kritik yang bertumpu pada data, bukan prasangka. Kritik yang menawarkan solusi, bukan sekadar menciptakan kebisingan. Akademisi menyebut pendekatan seperti ini sebagai evidence-based policy, yakni menilai kebijakan berdasarkan bukti empiris, bukan semata persepsi.
Masyarakat juga perlu menyadari bahwa media sosial bukanlah representasi utuh dari suara publik. Berbagai penelitian komunikasi digital menunjukkan bahwa percakapan di media sosial sering kali didominasi oleh kelompok yang sangat aktif, sementara mayoritas masyarakat memilih diam. Karena itu, jumlah komentar negatif tidak otomatis mencerminkan penilaian masyarakat secara keseluruhan.
Pada akhirnya, sejarah kepemimpinan tidak ditentukan oleh banyaknya unggahan viral, melainkan oleh manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat. Jalan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang semakin dekat, investasi yang menciptakan pekerjaan, sekolah yang semakin berkualitas, dan rumah warga yang semakin layak adalah ukuran yang jauh lebih objektif daripada sekadar tren percakapan di dunia maya.
Media sosial boleh membentuk persepsi dalam hitungan menit. Namun pembangunan membentuk masa depan dalam hitungan tahun. Dan sejarah, pada akhirnya, selalu lebih menghargai hasil kerja nyata daripada riuhnya komentar.
Editor : Admin