SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Jawa Tengah untuk berperan sebagai pemecah persoalan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 di Gedung Sasana Widya Praja, kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/4/2026).
Menurut Luthfi, birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang benar-benar bekerja untuk masyarakat.
Karena itu, ASN dituntut bergerak cepat, tanggap, adaptif, dan mampu menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan warga.
Ia menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus setara.
Birokrasi, katanya, tidak boleh hanya menjalankan rutinitas administratif, tetapi juga wajib menyelesaikan persoalan publik secara konkret agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
Luthfi menilai tantangan pembangunan daerah yang besar tidak dapat dihadapi dengan pola kerja sektoral.
Oleh sebab itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat kerja tim agar setiap persoalan masyarakat bisa ditangani secara cepat, tepat, dan menyeluruh.
Ia mencontohkan, saat terjadi banjir, longsor, kerusakan infrastruktur, atau persoalan sosial, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak bersama sesuai tugas masing-masing. Penanganan masalah, menurutnya, tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan melalui teamwork dan kolaborasi antarlembaga.
Selain kolaborasi, Luthfi juga menekankan pentingnya keselarasan arah pembangunan antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah agar program pembangunan benar-benar memberi dampak nyata.
Ia menambahkan, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, kualitas sumber daya manusia, serta layanan dasar lainnya sebagai penopang utama kemajuan daerah.
Dalam aspek tata kelola, Luthfi menegaskan pentingnya integritas, netralitas, transparansi, dan penerapan sistem merit dalam birokrasi.
Ia memastikan promosi dan penempatan jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan praktik titipan.
Seluruh upaya tersebut, lanjutnya, diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Uswatun Khasanah melaporkan bahwa forum diikuti pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), eselon III, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta ASN Pemprov Jawa Tengah, baik secara luring maupun daring.
Kegiatan ini digelar untuk menyamakan visi birokrasi dalam menerjemahkan program prioritas pembangunan daerah. (*)
Editor : Ali Mustofa