SEMARANG – Program pembangunan desa yang digencarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan capaian yang menggembirakan. Berdasarkan Indeks Desa (ID) Tahun 2025, jumlah desa berstatus mandiri melonjak menjadi 2.208 desa. Angka ini naik signifikan dibandingkan tahun 2024 yang masih berada di angka 1.530 desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso, menyebut peningkatan tersebut sebagai bukti keberhasilan arah kebijakan pembangunan desa di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
“Bertambahnya jumlah desa mandiri menunjukkan bahwa pembangunan desa di Jawa Tengah semakin tepat sasaran dan merata,” ujar Nadi Santoso, Minggu, 25 Januari 2026.
Ia menjelaskan, mulai tahun 2025 penilaian status desa tidak lagi menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), melainkan Indeks Desa (ID) sesuai Permendes PDTT Nomor 9 Tahun 2024. Perubahan ini membawa sejumlah pembaruan indikator yang lebih menyeluruh.
Dalam skema Indeks Desa, perkembangan desa diukur melalui enam aspek utama, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Pendekatan ini dinilai mampu memberikan gambaran pembangunan desa yang lebih utuh dan akurat.
Data ID 2025 mencatat, struktur status desa di Jawa Tengah terdiri dari 2.208 desa mandiri, 3.921 desa maju, 1.666 desa berkembang, serta 15 desa tertinggal. Sementara itu, desa dengan kategori sangat tertinggal sudah tidak lagi ditemukan di wilayah Jawa Tengah.
Nadi menuturkan, peningkatan status desa tidak terlepas dari sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang terus diperkuat atas arahan Gubernur Ahmad Luthfi.
Adapun masih adanya desa yang berstatus tertinggal, lanjutnya, lebih disebabkan oleh proses penyesuaian indikator akibat peralihan metode penilaian dari IDM ke ID. Namun, Pemprov Jateng menargetkan seluruh desa tertinggal tersebut segera naik kelas melalui pendampingan intensif dan kerja sama berbagai pihak.
“Pembangunan desa tidak bisa dikerjakan satu OPD saja. Unsur pendidikan, kesehatan, ekonomi, sampai infrastruktur semuanya masuk dalam indikator. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci,” jelasnya.
Ia menambahkan, salah satu faktor penting yang mendorong kemajuan desa adalah meningkatnya alokasi bantuan keuangan desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada 2024, anggaran bantuan desa mencapai Rp1,6 triliun, lalu naik menjadi Rp1,7 triliun pada 2025.
“Ini capaian yang luar biasa. Nilai bantuan provinsi hampir setara dengan dana desa dari pemerintah pusat. Apalagi ketika dana desa pusat menurun, bantuan provinsi menjadi penopang penting bagi desa,” kata Nadi.
Dana tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur desa serta penguatan layanan dasar masyarakat. Pemprov Jateng menilai, peningkatan status desa akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
“Kami terus mendorong 15 desa tertinggal ini melalui kolaborasi OPD dan para pemangku kepentingan yang peduli pada pembangunan desa. Prinsipnya, tidak boleh ada desa yang tertinggal,” tegasnya.
Nadi menegaskan bahwa kemajuan desa merupakan fondasi utama pembangunan daerah secara keseluruhan.
“Membangun Jawa Tengah harus dimulai dari desa. Ibaratnya, pembangunan bukan hanya berasal dari satu obor besar, melainkan dari banyak lilin kecil di desa. Jika desa mandiri dan maju, maka pembangunan dan perekonomian daerah akan tumbuh secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor : Zainal Abidin RK