SEMARANG – Bagi warga Desa Randusanga Kulon, Kabupaten Brebes, air laut selama bertahun-tahun bukan hanya berada di depan mata, tetapi juga menjadi persoalan hidup.
Air asin merembes ke sumur-sumur warga, mencemari sumber air bersih, hingga memaksa masyarakat pesisir membeli air dari daerah lain dengan harga yang tidak murah.
Di wilayah pantai, mendapatkan air layak konsumsi kerap menjadi perjuangan sehari-hari.
Baca Juga: Berhentikan Sementara Tambang di Gunung Slamet, Pemprov Jateng Ambil Langkah Cepat dan Tegas
Kini, kondisi itu perlahan berubah. Warga desa pesisir yang lama dikepung air payau tersebut tidak lagi harus berjalan jauh atau merogoh kocek besar hanya untuk mendapatkan air bersih.
Air minum kini tersedia di desa mereka—jernih, tawar, dan aman, bahkan untuk kebutuhan susu bayi.
Perubahan tersebut terjadi pada tahun pertama pemerintahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen pada 2025.
Janji kampanye mereka diwujudkan melalui penyediaan enam unit mesin desalinasi di sejumlah wilayah Pantura, yang mengolah air payau menjadi air tawar siap konsumsi.
Program desalinasi ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BUMD, serta Universitas Diponegoro (Undip) Semarang sebagai pengembang teknologi.
Baca Juga: Dua Inovasi Pemprov Jateng Tembus Nasional, Raih Penghargaan Kemen PAN-RB
Dari total enam unit, tiga unit dibangun langsung oleh Pemprov Jateng melalui Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK), masing-masing berlokasi di Desa Randusanga Kulon (Brebes), Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung (Demak), dan Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti (Pati).
Satu unit lainnya dibangun oleh BUMD Tirta Utama Jawa Tengah (TUTJ) di Rusunawa Slamaran, Kecamatan Krapyak Lor, Kota Pekalongan.
Sementara dua unit tambahan direalisasikan di Kabupaten Demak dan Rembang melalui kolaborasi DPU BMCK dan Bank Jateng.
Kepala DPU BMCK Jawa Tengah, Hanung Triyono, menilai teknologi desalinasi sebagai solusi praktis untuk persoalan kompleks yang dihadapi wilayah pesisir.
Menurutnya, satu mesin mampu memproduksi sekitar 4.000 liter air bersih per hari, setara dengan 200 galon atau mencukupi kebutuhan sekitar 400 rumah per bulan.
“Konsepnya sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi masyarakat pesisir,” kata Hanung di Semarang, Sabtu (27/12/2025).
Baca Juga: Komisi Informasi Publik Apresiasi Komitmen Pemprov Jateng dalam Akses Informasi
Air laut diolah melalui lima tahap penyaringan, mulai dari sand filter, membran reverse osmosis (RO), dua lapisan karbon, hingga penyinaran ultraviolet.
Hasilnya telah diuji oleh laboratorium independen terakreditasi dengan kadar total zat terlarut (TDS) hanya 62 mg/liter, jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023.
Pengelolaan mesin desalinasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat setempat, baik melalui BUMDes maupun kelompok pengelola air desa.
Air dijual dengan harga sekitar 50 persen lebih murah dari harga pasaran, sementara hasil penjualan dimanfaatkan untuk biaya listrik dan perawatan mesin.
Di Randusanga Kulon, Kepala Desa Affan Setyono memilih kebijakan awal dengan membagikan air secara gratis selama satu bulan. “Air ini hasil RO dari air payau, kualitasnya baik dan sehat. Ke depan kami kelola untuk operasional saja,” ujarnya.
Manfaat program ini langsung dirasakan warga. Sri Hastutik, salah satu penduduk desa, kini hanya membayar Rp2.500 per galon—setengah dari harga sebelumnya yang mencapai Rp5.000 per galon. Selain lebih murah, jarak pengambilan air juga jauh lebih dekat.
“Dulu harus jalan hampir satu kilometer. Sekarang dekat dan terjangkau,” katanya.
Lebih dari sekadar harga, kualitas air memberikan rasa aman. “Airnya tidak asin dan aman untuk susu bayi,” ucapnya sambil menggendong anaknya yang masih berusia tiga bulan.
Baca Juga: Tangguh Jaga Inflasi 2025, Pemprov Jateng Pertahankan TPID Terbaik Tingkat Provinsi
Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menilai program desalinasi sebagai investasi jangka panjang.
Menurutnya, ketersediaan air bersih berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, penurunan stunting, perbaikan gizi, hingga mendukung produktivitas pelaku UMKM.
“Kami bangga karena teknologi ini sepenuhnya karya anak bangsa, dikembangkan Undip, bukan impor,” ujar Gus Yasin.
Ia berharap program serupa dapat diadopsi secara nasional, terutama jika proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantura terealisasi.
Kolam retensi yang terbentuk di sepanjang tanggul tersebut, kata dia, berpotensi menjadi sumber air baku desalinasi.
Baca Juga: Perkuat Ketahanan Pangan, Pemprov Jateng Bangun 10 Embung pada 2025
Pakar desalinasi Undip, Prof I Nyoman Widiasa, menyebut program ini sebagai contoh konkret collaborative governance. Undip bahkan menyiapkan pengembangan desalinasi berbasis tenaga surya pada 2026 agar lebih hemat energi.
“Manfaat langsungnya air minum aman dan murah. Dalam jangka panjang, dampaknya pada kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” jelasnya.
Nyoman menambahkan, keberlanjutan operasional mesin sangat bergantung pada sistem pengelolaan.
Di tiap daerah, pengelola bisa berbeda, mulai dari pondok pesantren, BUMDes, koperasi, hingga kelompok KP SPAM.
Pemprov Jawa Tengah pun telah menyiapkan pengembangan lanjutan.
Pada 2026, dua unit desalinasi tambahan direncanakan dibangun, dengan alternatif lokasi di Tegal, Pemalang, dan Demak, disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
Di pesisir Jawa Tengah, air laut kini tidak lagi identik dengan kesulitan.
Lewat teknologi, kolaborasi, dan kebijakan yang berpihak, air asin perlahan berubah menjadi sumber kehidupan bagi warga yang selama ini paling dekat dengan laut, namun paling jauh dari akses air bersih. (*)