RADAR KUDUS – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengajukan sebuah rencana aksi untuk membantu Kuba yang tengah menghadapi krisis energi serius.
Program tersebut mencakup pemantauan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) serta upaya diplomasi dengan Amerika Serikat agar pengiriman energi untuk kepentingan kemanusiaan dapat diizinkan.
Saat ini, Kuba mengalami pemadaman listrik total yang dipicu embargo minyak dari Washington.
PBB menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak kemanusiaan yang semakin berat jika tidak segera ditangani.
Koordinator PBB di Kuba, Francisco Pichon, menyebut rencana senilai 94,1 juta dolar AS itu ditujukan untuk memastikan layanan vital tetap berjalan, terutama bagi kelompok masyarakat paling rentan.
Ia memperingatkan bahwa apabila cadangan bahan bakar negara habis, situasi dapat memburuk dengan sangat cepat dan bahkan berisiko menimbulkan korban jiwa.
Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada tersedianya solusi pasokan bahan bakar.
Pada akhir Januari lalu, Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif terhadap negara mana pun yang memasok minyak ke Kuba.
Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong perubahan sistem politik di negara pulau tersebut, namun dampaknya justru memperparah krisis energi dan ekonomi.
Blokade tersebut memukul berbagai sektor, mulai dari energi, pariwisata, hingga penerbangan.
Bahkan layanan publik dasar seperti sanitasi ikut terdampak.
PBB melaporkan kekurangan listrik dan bahan bakar menyebabkan ribuan operasi medis terpaksa dibatalkan, sementara banyak warga harus kembali menggunakan kayu bakar untuk memasak, yang memperburuk kualitas udara.
Di tengah situasi itu, PBB terus bernegosiasi dengan Washington agar pengiriman bahan bakar untuk tujuan kemanusiaan dapat diberikan pengecualian.
Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel mengungkapkan bahwa pembicaraan awal antara Havana dan Washington telah dimulai.
Ia bahkan menyebut mantan pemimpin Kuba Raul Castro turut terlibat dalam proses dialog tersebut.
Dalam wawancara dengan tokoh politik Spanyol Pablo Iglesias, Díaz-Canel menegaskan bahwa langkah pertama adalah membuka jalur komunikasi, kemudian menyusun agenda kepentingan bersama dan menunjukkan komitmen nyata untuk melanjutkan dialog.
Sementara itu, pemerintah AS menuntut pembebasan tahanan politik serta reformasi politik dan ekonomi sebagai syarat pelonggaran blokade.
Trump sendiri secara terbuka menyatakan keinginannya melihat perubahan rezim di Kuba.
Krisis energi global yang dipicu meningkatnya konflik di Timur Tengah turut memperburuk situasi.
Ketegangan antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat mengguncang stabilitas pasokan energi dunia dan mendorong kenaikan harga minyak.
Dampaknya terasa luas, terutama bagi negara berkembang yang bergantung pada impor energi.
Lonjakan harga dan gangguan distribusi membuat tekanan ekonomi semakin berat, memengaruhi layanan publik dan stabilitas keuangan.
Sejumlah negara kini menghadapi krisis energi dengan tingkat yang berbeda-beda.
Kuba berada di garis depan dengan pemadaman listrik total akibat embargo minyak.
Sektor vital seperti kesehatan, transportasi, dan layanan publik mengalami tekanan besar.
Sri Lanka juga mengalami dampak serius. Sejumlah perusahaan menghentikan operasi, sementara sekolah dan universitas beralih ke pembelajaran daring akibat keterbatasan energi.
Krisis ekonomi yang dalam membuat negara tersebut kesulitan menjaga stabilitas pasokan.
Di Nepal, antrean panjang warga untuk mendapatkan gas memasak menjadi pemandangan sehari-hari, menandakan pasokan energi domestik yang sangat terbatas.
Pakistan menghadapi tekanan berat pada neraca pembayaran dan cadangan devisa.
Negara ini bahkan meminta bantuan Dana Moneter Internasional serta memangkas impor demi menekan defisit.
Ketergantungan besar pada energi dari Timur Tengah membuat kondisi semakin rentan terhadap gangguan distribusi.
Sementara itu, Mesir juga berada dalam posisi rentan karena tingginya ketergantungan impor energi dan tekanan utang luar negeri yang mencapai sekitar 29 miliar dolar AS tahun ini.
Krisis yang melanda berbagai negara tersebut menunjukkan rapuhnya ketahanan energi global di tengah lonjakan harga minyak dan potensi gangguan jalur distribusi seperti Selat Hormuz.
Negara-negara maju berupaya mengamankan pasokan domestik, namun beban terbesar justru dirasakan oleh negara dengan kapasitas fiskal terbatas.
Situasi ini menegaskan bahwa krisis energi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga tantangan kemanusiaan yang membutuhkan kerja sama internasional.