RADAR KUDUS – Menghadapi badai ekonomi global yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah, Pemerintah Filipina mengambil langkah drastis.
Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. secara resmi memberlakukan kebijakan empat hari kerja sepekan bagi pegawai pemerintah sebagai upaya darurat nasional untuk menekan konsumsi energi.
Kebijakan yang mulai berlaku efektif pada Senin, 9 Maret 2026 ini merupakan respons langsung terhadap krisis energi yang membayangi Asia Tenggara menyusul keterlibatan militer antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Filipina, yang sangat bergantung pada impor bahan bakar, kini harus memutar otak agar roda ekonomi tidak terhenti sepenuhnya.
Pemicu utama keputusan berani ini adalah penutupan Selat Hormuz oleh Iran pada 1 Maret 2026.
Sebagai jalur urat nadi pengiriman minyak dunia yang menyalurkan sekitar 20% pasokan global, pemblokiran selat ini telah memicu kepanikan pasar.
Bagi Manila, penutupan ini adalah ancaman eksistensial. Kenaikan harga bahan bakar di pompa bensin domestik diperkirakan akan melonjak tajam dalam hitungan hari.
Dengan memangkas hari kerja menjadi empat hari, pemerintah berharap dapat mengurangi mobilitas kendaraan dinas dan operasional kantor secara signifikan.
"Kami harus bergerak lebih cepat daripada kenaikan harga minyak. Kebijakan ini adalah benteng pertahanan pertama kita dalam menghadapi ketidakpastian global," ujar perwakilan kantor kepresidenan dalam pengarahan pers.
Meskipun berlaku luas, Presiden Marcos menekankan bahwa kebijakan ini tidak berlaku untuk sektor layanan publik esensial yang bersifat krusial, seperti:
- Kepolisian Nasional Filipina (PNP)
- Petugas Pemadam Kebakaran
- Layanan Kesehatan Darurat
- Penanganan Bencana
Selain pengurangan hari kerja, instruksi presiden juga memuat poin-poin pengetatan anggaran yang sangat disiplin:
1. Efisiensi Energi: Seluruh instansi pemerintah diwajibkan memangkas konsumsi listrik dan bahan bakar sebesar 10% hingga 20%.
2. Larangan Perjalanan: Aparatur negara dilarang melakukan perjalanan dinas luar negeri hingga batas waktu yang belum ditentukan.
3. Digitalisasi Rapat: Pertemuan tatap muka antar-lembaga dialihkan sepenuhnya ke format virtual untuk menghindari biaya transportasi.
4. Campuran Bioetanol: Pemerintah sedang mempercepat perluasan penggunaan bioetanol sebagai campuran bahan bakar untuk mengurangi ketergantungan pada minyak mentah murni.
Pemerintah Filipina juga menyiapkan "tombol darurat" fiskal. Jika harga minyak dunia menembus angka 80 USD per barel, Manila mempertimbangkan untuk menurunkan pajak bahan bakar guna menjaga daya beli masyarakat agar tidak runtuh.
Namun, di balik angka-angka ekonomi tersebut, ada kekhawatiran kemanusiaan yang lebih besar. Saat ini, terdapat lebih daridua juta warga Filipina (OFW) yang bekerja di kawasan Timur Tengah.
Konflik terbuka antara Iran, AS, dan Israel tidak hanya mengancam pasokan minyak, tetapi juga keselamatan jutaan nyawa warga Filipina yang menjadi tulang punggung remitansi negara.
Kebijakan empat hari kerja ini dipandang sebagai ujian bagi ketahanan administrasi Marcos Jr. Jika krisis di Selat Hormuz berlanjut, Filipina mungkin harus mengambil langkah yang lebih ekstrem untuk memastikan stabilitas dalam negeri.
Untuk saat ini, Manila memilih untuk "berhibernasi" secara administratif demi menghemat setiap tetes bahan bakar yang tersisa. (*)
Editor : Mahendra Aditya