GROBOGAN – Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Penguatan regulasi daerah hingga dukungan anggaran desa dinilai menjadi kunci untuk membangun gerakan antinarkoba yang berkelanjutan sampai ke tingkat akar rumput.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui Gerakan Aksi Sinergi P4GN Optimal Lintas Sektor Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak (GASPOL ANANDA BERSINAR) yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Grobogan, Kamis (11/6).
Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari enam daerah, yakni Kabupaten Grobogan, Demak, Kendal, Semarang, Kota Semarang, dan Kota Salatiga. Hadir pula unsur DPRD, aparat penegak hukum, organisasi perangkat daerah, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga perwakilan dunia usaha.
Kepala BNNP Jawa Tengah Toton Rasyid mengatakan ancaman penyalahgunaan narkotika masih menjadi persoalan serius yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi muda. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara masif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, program GASPOL ANANDA BERSINAR dirancang untuk memperkuat komitmen bersama bahwa perang terhadap narkoba harus dimulai dari lingkungan terdekat anak, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat.
“Melalui GASPOL ANANDA BERSINAR, kami ingin membangun kesamaan persepsi bahwa pencegahan narkoba harus dimulai sejak dini. Anak-anak harus menjadi prioritas perlindungan agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, produktif, dan bebas narkoba,” ujarnya.
Toton mengungkapkan masih terdapat dua persoalan utama dalam implementasi P4GN di Jawa Tengah. Pertama, belum seluruh kabupaten dan kota memiliki regulasi khusus yang mengatur P4GN. Kedua, partisipasi berbagai pemangku kepentingan masih perlu diperkuat agar program berjalan berkesinambungan.
Karena itu, BNNP Jawa Tengah mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan yang sah guna mendukung pelaksanaan program antinarkoba. Tidak hanya melalui APBD, tetapi juga dana desa, hibah pemerintah daerah, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Dukungan pembiayaan menjadi faktor penting agar program P4GN dapat berjalan sampai tingkat desa dan kelurahan secara berkelanjutan,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan dukungan hibah kepada BNNP Jateng sehingga berbagai program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dapat terus dilaksanakan.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo menilai persoalan narkoba merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga kesehatan, sosial, hingga ekonomi masyarakat.
Menurutnya, penanganan narkoba harus menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah yang terencana dan berkelanjutan.
“P4GN bukan urusan satu instansi. Dibutuhkan sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.
Harso mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi peraturan daerah tentang P4GN serta menyusun rencana aksi berbasis data agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan terukur.
“Program pencegahan narkoba harus menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan sosial masyarakat sekaligus melindungi generasi muda Jawa Tengah,” tegasnya.
Dukungan serupa disampaikan Ketua DPRD Grobogan Lusia Indah Artani. Menurutnya, keberhasilan program P4GN tidak akan terwujud tanpa dukungan kebijakan dan penganggaran yang memadai.
Melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD berkomitmen mendukung penguatan regulasi daerah serta alokasi anggaran yang cukup agar program antinarkoba tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
“Komitmen memerangi narkoba harus diwujudkan dalam kebijakan yang nyata. Regulasi dan dukungan anggaran menjadi instrumen strategis agar program P4GN benar-benar memberi dampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Rakor tersebut menghasilkan enam komitmen bersama yang akan menjadi tindak lanjut di masing-masing daerah. Di antaranya percepatan pembentukan Perda P4GN bagi daerah yang belum memiliki regulasi, pembaruan Surat Keputusan Tim Terpadu P4GN, penyusunan Rencana Aksi Daerah berbasis data prevalensi lokal, implementasi Gerakan ANANDA BERSINAR di lingkungan pendidikan, penguatan Desa Bersinar, serta peningkatan kerja sama lintas daerah.
Selain itu, peserta juga sepakat mendorong optimalisasi sumber pembiayaan melalui APBD, dana desa, hibah pemerintah daerah, serta dukungan dunia usaha melalui program CSR guna memperkuat kegiatan pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan Desa Bersinar.
Melalui forum tersebut, BNNP Jawa Tengah berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang terstruktur hingga tingkat desa dan kelurahan, upaya mewujudkan Jawa Tengah Bersinar atau Bersih Narkoba diharapkan semakin cepat terwujud sekaligus memperkuat perlindungan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.(mun)
Editor : Admin