GROBOGAN – Pemerintah Kabupaten Grobogan merilis Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025 sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Laporan tersebut memuat gambaran menyeluruh capaian kinerja pemerintahan sekaligus berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun anggaran.
Bupati Grobogan Setyo Hadi menegaskan, penyusunan RLPPD merupakan komitmen pemerintah daerah dalam membuka informasi publik terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“RLPPD ini memberikan gambaran dan penjelasan atas seluruh realisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2025, baik capaian keberhasilan maupun permasalahan yang dihadapi,” ujarnya.
Menurut dia, penyusunan RLPPD mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan kepada masyarakat bersamaan dengan LPPD kepada pemerintah pusat.
Dalam laporan tersebut, sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,02 pada 2024 menjadi 72,94 di tahun 2025. Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 11,43 persen menjadi 10,63 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran juga turun menjadi 3,12 persen. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tipis dari 5,45 persen menjadi 5,49 persen.
Sementara itu, pendapatan per kapita masyarakat naik menjadi Rp16,39 juta per tahun.
Ketimpangan pendapatan pun membaik, tercermin dari penurunan Gini Ratio dari 0,336 menjadi 0,305.
Di sektor pendidikan, capaian layanan dasar hampir menyentuh angka sempurna.
Partisipasi pendidikan anak usia dini mencapai 100 persen. Begitu pula pendidikan kesetaraan yang juga menyentuh angka 100 persen.
Pada sektor kesehatan, sebagian besar indikator menunjukkan peningkatan signifikan.
Pelayanan kesehatan untuk penderita hipertensi melonjak dari 72,93 persen menjadi 93,43 persen.
Penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) juga meningkat menjadi 93,45 persen.
Namun, beberapa layanan seperti kesehatan ibu hamil dan persalinan mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, meski tetap berada pada level tinggi.
Di bidang infrastruktur dasar, layanan air minum dan pengolahan limbah domestik tetap terjaga dengan capaian 100 persen.
Sementara sektor perumahan dan penanganan kawasan permukiman juga menunjukkan kinerja optimal.
Pada urusan ketenteraman dan perlindungan masyarakat, hampir seluruh indikator mencapai 100 persen, termasuk layanan penanganan bencana dan kebakaran.
Hal serupa juga terjadi pada sektor sosial. Pemerintah daerah mampu memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak terlantar, hingga lansia dengan capaian penuh.
Dalam aspek evaluasi, kinerja Pemkab Grobogan mendapat penilaian tinggi dari pemerintah pusat melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).
Tak hanya itu, laporan keuangan daerah tahun 2024 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Opini WTP ini menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai standar dan target yang ditetapkan,” terang Setyo Hadi.
Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp3,05 triliun atau 101,75 persen dari target. Pendapatan asli daerah bahkan melampaui target hingga 107,80 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp2,97 triliun atau 95,50 persen dari target.
Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan realisasi mencapai 96,56 persen.
Untuk pembiayaan daerah, realisasi penerimaan pembiayaan mencapai 99,94 persen, sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi 100 persen.
Sepanjang 2025, Pemkab Grobogan juga menorehkan berbagai prestasi.
Di antaranya kembali meraih opini WTP, masuk 10 besar nasional peluang investasi daerah, hingga memperoleh predikat “Sangat Inovatif” dalam Indeks Inovasi Daerah.
Selain itu, sejumlah penghargaan lain diraih di bidang ketahanan pangan, perlindungan perempuan dan anak, hingga pengelolaan informasi geospasial melalui Bhumandala Award.
“Berbagai capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah,” tandasnya.
RLPPD ini diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang, sekaligus memperkuat akuntabilitas kepada masyarakat. (mun)
Baca Selengkapnya: https://drive.google.com/file/d/10KaobTS5act7EqXwxuxL6SHkAmuZ_i-U/view?usp=sharing
Editor : Ali Mustofa