GROBOGAN – Dana hibah keuangan partai politik tahun anggaran 2026 kepada partai politik yang mendapatkan kursi hasil pemilihan legislatif tahun 2024 dari Pemkab Grobogan ditetapkan sebesar Rp 2 miliar.
Dana sebanyak itu, diberikan kepada Sembilan partai yang mendapatkan kursi di DPRD Groboganf
Setiap partai mendapatkan dana dengan jumlah berbeda. Tergantung jumlah suara yang diperoleh saat Pileg. Sembilan partai itu diantaranya PDI P, PKB, Gerindra, Hanura, PPP, Golkar, PKS, Demokrat Nasdem.
Perolehan suara Pileg Tahun 2024 Sesuai Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 884 Tahun 2024 partai PDI P mendapatkan 279.685 suara, PKB mendapatkan 140.843 suara, Gerindra mendapatkan 122.247 suara dan Hanura mendapatkan 64.914 suara.
Kemudian PPP mendapatkan 59.741 suara, Golkar mendapatkan 55.836 suara, PKS mendapatkan 45.004 suara, Demokrat mendapatkan 36.909 suara dan Nasdem 18.652 suara.
Sudarta Kiswara Kabid Politik Dan Ormas Kesbangpol Grobogan mengatakan, dana hibah keuangan partai politik tahun anggaran 2026 kepada partai politik yang mendapatkan kursi hasil pemilihan legislative tahun 2024 perolehan sama dengan tahun 2025 sebelumnya.
Setiap suara dari perolehan Pileg 2024 sesuai dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 dan Perbup Nomor 48 Tahun 2023.
”Setiap partai politik yang lolos masuk di DPRD Grobogan pada Pileg Tahun 2024 setiap satu suara mendapatkan bantuan keuangan Rp 2.500 persuara,” kata Sudarta Kiswara.
Dikatakan, bantuan keuangan yang diberikan dalam satu tahun tersebut setiap partai mendapatkan Rp 2.500 dikalikan dengan jumlah perolehan suara.
Dari jumlah penerimaan tersebut terbanyak dari partai PDI P mendapatkan Rp 699 juta, PKB mendapatkan Rp 352 juta, Gerindra mendapatkan Rp 305 juta, Hanura mendapatkan 162 juta, PPP mendapatkan 149 juta, Golkar Rp 139 juta, PKS Rp 112 juta, Demokrat Rp 92 juta dan Nasdem Rp 46 juta. Total ada Rp 2 miliar.
”Jumlah bantuan keuangan parpol ini nalainya sama dengan tahun 2025 lalu. Meskipun ada rekofusing anggaran untuk parpol tetap sama,” ujarnya.
Sudarta menambahkan, dalam penyaluran bantuan keuangan tersebut mendapatkan pengawasan dari BPK RI untuk penyaluran dan aspirasinya. Dimana setiap penyaluran tersebut menunggu dari BPK RI.
”Saat ini pencarianya masih menunggu audit BPK untuk tahun 2025,” terang dia. (mun)
Editor : Mahendra Aditya