RADAR KUDUS – PT Pertamina Patra Niaga (PPN) memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi di media sosial yang menyebut adanya pembatasan bahkan larangan bagi sejumlah merek kendaraan untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026.
Pihak perusahaan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan termasuk kategori hoaks yang tidak memiliki dasar resmi dari pemerintah maupun regulator terkait.
Sekretaris Perusahaan PPN, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan atau arahan resmi yang mengatur pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin tertentu.
“Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Roberth dalam keterangan resminya.
Distribusi Pertalite Masih Berjalan Normal
Lebih lanjut, Roberth menjelaskan bahwa proses distribusi dan penyaluran BBM subsidi Pertalite di seluruh SPBU masih berjalan seperti biasa tanpa adanya perubahan kebijakan operasional.
Ia juga menegaskan bahwa program subsidi tepat yang saat ini dijalankan tidak berkaitan dengan daftar kendaraan tertentu seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Menurutnya, kebijakan tersebut lebih berfokus pada penyaluran subsidi agar tepat sasaran, bukan membatasi berdasarkan merek kendaraan tertentu.
Imbauan: Jangan Mudah Percaya Informasi Viral
Pertamina Patra Niaga turut mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” tambah Roberth.
Klarifikasi Soal Isu yang Beredar di Media Sosial
Sebelumnya, media sosial sempat diramaikan dengan unggahan gambar yang menyebut adanya daftar kendaraan tertentu yang diklaim tidak diperbolehkan membeli Pertalite mulai Juni 2026.
Narasi tersebut juga menyebut bahwa pembatasan akan diberlakukan berdasarkan merek serta kapasitas mesin kendaraan, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
Namun, Pertamina menegaskan bahwa informasi tersebut tidak berasal dari sumber resmi dan tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku saat ini.
Aturan Pembatasan BBM Subsidi yang Berlaku Saat Ini
Sebagai penegasan, kebijakan pembatasan BBM subsidi yang saat ini diterapkan pemerintah tidak didasarkan pada merek kendaraan, melainkan pada batasan volume pembelian harian.
Hal tersebut mengacu pada Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang mulai berlaku sejak 1 April 2026.
Dalam aturan tersebut, pembelian Solar subsidi untuk mobil pribadi dibatasi maksimal 50 liter per hari, sedangkan kendaraan angkutan umum roda empat dapat membeli hingga 80 liter per hari.
Sementara itu, untuk kendaraan angkutan umum roda enam atau lebih, batas maksimal pembelian mencapai 200 liter per hari, dan kendaraan layanan publik dibatasi hingga 50 liter per hari.
Ketentuan serupa juga berlaku untuk BBM jenis Pertalite (RON 90), di mana kendaraan roda empat pribadi maupun angkutan umum dibatasi maksimal 50 liter per kendaraan per hari, termasuk kendaraan layanan publik dengan batas yang sama.
Dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital.
Pemerintah dan Pertamina menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan pelarangan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu.