Ambyar Blora Catatan Ekonomi Entertainment Fashion Feature Grobogan Hobi Inspirashe Internasional Jateng Jepara Karimunjawa Kesehatan Kudus Kuliner Lifestyle Mlaku Bareng Nasional Olahraga Otomotif Pati Pendidikan Religi Rembang Sportainment Teknologi Unisnu Mengabdi Wisata

Dolar AS Tembus Rp17.700, Ketua Komisi XI DPR Ingatkan Publik Tidak Panik Berlebihan

Ghina Nailal Husna • Selasa, 19 Mei 2026 | 23:39 WIB
Dolar AS Tembus Rp17.700, Ketua Komisi XI DPR Ingatkan Publik Tidak Panik Berlebihan
Dolar AS Tembus Rp17.700, Ketua Komisi XI DPR Ingatkan Publik Tidak Panik Berlebihan

 

RADAR KUDUS – Gelombang tekanan eksternal terhadap stabilitas moneter dalam negeri kian eskalatif setelah nilai tukar rupiah mencatatkan pelemahan yang cukup signifikan hingga menyentuh level Rp17.700 per dolar Amerika Serikat (AS).

Menanggapi situasi tersebut, parlemen meminta seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan rasional guna menghindari spekulasi pasar yang justru berpotensi memperburuk kondisi fundamental ekonomi nasional.

Pesan penyejuk tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang membidangi urusan keuangan dan perbankan.

Baca Juga: Regulasi Baru Pembagian Pendapatan Ojol 92:8, GoTo Nyatakan Dukung Penuh Demi Kesejahteraan Mitra

Ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas psikologis pasar di tengah fluktuasi nilai tukar yang terjadi saat ini.

Misbakhun menjelaskan bahwa sikap optimis yang terus dikampanyekan oleh jajaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah bentuk pengabaian terhadap situasi.

Sebaliknya, hal itu merupakan langkah taktis untuk mencegah kepanikan massal (panic buying atau capital flight) yang dapat mengganggu perputaran roda ekonomi domestik.

"Poin esensial yang ingin disampaikan oleh Presiden adalah masyarakat tidak perlu mengekspresikan kepanikan secara berlebihan setiap kali melihat dinamika pergerakan nilai tukar.

Hal ini tentu bukan berarti pemerintah menganggap pelemahan rupiah sebagai perkara sepele atau tidak penting.

Pemantauan dan intervensi terus berjalan di latar belakang," tegas Misbakhun saat memberikan keterangan di Gedung Nusantara, Senayan.

Guna memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas, politisi senior ini menggunakan analogi sebuah kapal yang sedang berlayar mengarungi ombak besar.

Menurutnya, pembagian peran yang proporsional antara otoritas kebijakan dan masyarakat menjadi kunci utama keselamatan.

"Ibarat kita sedang berada di tengah laut dan dihantam gelombang besar, tentu nahkoda kapal—dalam hal ini Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan pemerintah—harus bekerja ekstra serius untuk menjaga arah kompas agar tetap stabil.

Namun di sisi lain, para penumpang juga tidak perlu panik secara destruktif seolah-olah kapal ini akan segera tenggelam," ujarnya memberikan perumpamaan.

Lebih lanjut, Komisi XI DPR RI meyakini bahwa instrumen kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia, mulai dari intervensi di pasar valuta asing (valas) hingga optimalisasi suku bunga, akan segera menunjukkan hasil positif dalam beberapa waktu ke depan.

Baca Juga: Di Tengah Melemahnya Rupiah, Wamentan Tegaskan Ketahanan Pangan Nasional: "Ketersediaan Barang Harus Kita Syukuri"

Kunci utama dari efektivitas kebijakan tersebut berada pada konsistensi regulasi dan solidnya kepercayaan publik terhadap ketahanan ekonomi nasional.

"Saya memiliki keyakinan kuat bahwa pelaku pasar akan segera melihat arah perbaikan yang nyata.

Faktor krusial yang harus kita kawal bersama saat ini adalah menjaga konsistensi dari setiap bauran kebijakan yang diambil, serta memastikan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap kekuatan ekonomi domestik tidak boleh goyah sedikit pun," pungkasnya.

Pihak parlemen pun memastikan akan terus memperketat fungsi pengawasan terhadap stabilitas sektor keuangan agar pelemahan nilai tukar ini tidak memberikan dampak domino yang terlalu berat terhadap harga barang pokok di tingkat konsumen. (*)

 

 

Editor : Ghina Nailal Husna
#rupiah melemah 2026 #Dolar Tembus 17700 #Ketua Komisi XI DPR #Mukhamad Misbakhun #Kepercayaan Publik Moneter