BLORA - Terdampak efisiensi, ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Blora belum bisa ikuti orientasi.
Dari usulan 2.700, tahun ini baru 960 orang yang bisa mengikuti.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi menjelaskan orientasi PPPK tersebut jadi wadah untuk mengenalkan etika birokrasi.
Hal-hal apa yang boleh dan tidak diperbolehkan. Memberikan pemahaman kewajiban dan hak.
"Dikenalkan soal etika birokrasi dan ASN berakhlak. Karena mereka sekarang jajaran birokrasi. Harus tau etika birokrasi," bebernya.
Orientasi PPPK itu didanai dari APBD Kabupaten Blora. Estimasi biaya untuk satu PPPK Rp 760 ribu.
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Blora Heru Eko menjelaskan jika saat ini sedang berlangsung orientasi PPPK angkatan 2023-2024.
"Terdampak efisiensi anggaran kita tahun ini hanya mampu melaksanakan orientasi untuk 960 orang. Usulan kita semula 2.700," katanya.
Dengan hanya terakomodasi 960 PPPK, maka sisanya, PPPK angkatan 2023-2024 menanti orientasi tahun mendatang.
Tak hanya mereka pada 2025 juga ada 2.300 PPPK yang juga belum orientasi.
"Semoga perubahan ada tambahan," imbuhnya.
Orientasi menjadi wajib untuk pembekalan. Sebab dari orientasi PPPK dibekali pemahaman dan etika birokrasi. Terutama soal ASN berakhlak.
Menurutnya PPPK terikat kontrak kerja lima tahun. Yang kemudian diperbaharui setelah kontrak habis.
Sertifikat orientasi itu menjadi syarat untuk perpanjangan kontrak. Untuk itu menjadi penting.
"Perpanjang harus punya ini. Orientasi ini dapat sertifikat BPSDMD Jateng," tambahnya.
Selain itu PPPK juga wajib mengikuti Massive Open Online Course (MOOC) secara daring. (tos)
Editor : Ali Mustofa