TAHUKAH pembaca kalau Blora mempunyai warisan maha dahsyat berupa Fosil Gajah Purba (FGP) yang dipajang di Gedung Replika Fosil Gajah Purba utara Alun-alun Kota Blora?
FGP ini termasuk leluhur Gajah Asia dan hanya satu di dunia, yaitu di Blora. Tinggi Gajah empat meter, panjang lima meter, dan berat 8 ton hidup sekitar 165.000 tahun yang lalu, dan mati pada umur 49 tahun.
Gajah Purba (Elephas Hysudrindicus) ditemukan tahun 2009 di tepian Bengawan Solo Purba, Dusun Sunggun, Desa Medalem, Kecamatan Kradenan, Blora merupakan temuan spektakuler, 85% fosil dari satu gajah.
Saat ini, FGP mewarnai koleksi Museum Geologi Bandung (MGB). Sebagai ilustrasi, FGP mempunyai bentangan tubuh mencapai lima meter, lengkung sepasang gadingnya panjang mengapit muka, kekar serasi dengan kaki, jurai ekornya gagah dan tubuhnya kokoh.
Anugerah ini bisa sebagai kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) bagi Pemerintah Kabupaten Blora.
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan kepariwisataan, perlu menyusun strategi yang inovatif.
Program 1 Perangkat Daerah 1 inovasi merupakan salah satu jawaban bagaimana mensikapi masalah dengan optimis dan membawa hasil manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Kita tahu bahwa sektor pariwisata saat ini sangat menjanjikan.
Pariwisata yang dikelola secara maksimal akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi positif, penciptaan lapangan kerja, pelestarian lingkungan, dan budaya, serta pengentasan kemiskinan.
Blora memiliki daya tarik wisata yang beragam: Situs Ngandong, Goa Terawang, loco tour, wisata geologi dan Replika Fosil Gajah Purba.
Secara umum daya saing obyek wisata di Blora lebih rendah dibandingkan obyek wisata sejenis di kabupaten sekitar, dikarenakan kurangnya promosi (https://puspar.ugm.ac.id/).
Ini menjadi catatan penting bagi Dinporabudpar karena promosi sebagai salah satu unsur dari marketing mix, yang berunsurkan panduan komunikasi dan penerangan (communication mix), merangsang wisatawan datang dan meningkatkan efektifitas dengan waktu yang singkat serta mampu menarik calon wisatawan baru (Manahati Zebua, 2018).
Dampak dari promosi pariwisata tentu lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kita mafhum bahwa sumber keuangan daerah salah satunya dari PAD yang memberi kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan.
Komponen PAD berasal pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Nilawati, 2019).
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan lebih luas pada pemerintah daerah untuk mengelola wilayah, membawa implikasi semakin besar tanggung jawab dan tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang pembangunan dengan harapan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan seperti lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik (Akmalluddin, 2018).
Berdasarkan potensi yang ada, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus mendorong dinas teknis agar FGP dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan sektor pariwisata potensial, dimana kepariwisataan erat kaitannya dengan hotel, motel, rumah kos, restoran, rumah makan, kafetaria, jasa boga/katering, pameran, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center), reklame, reklame papan/billboard/videotron/ megatron, reklame kain, parkir, tempat rekreasi, penjualan produksi usaha yang semuanya sebagai sumber pendapatan dari pajak dan retribusi.
Menumbuhkan Ekonomi Kreatif
Temuan FGP memiliki makna penting dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata.
Di era ekonomi kreatif, pengelolaan Replika FGP Blora sangat mungkin memunculkan inspirasi dan kreativitas baru yang berdampak tumbuhnya ekonomi kreatif yang berkembang dengan pesat apabila seluruh stakeholder berkolaborasi model pentahelix antara akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media, dampaknya tentu kepada Indeks Kemandirian Pemkab Blora sebab naiknya PAD dari pajak seperti hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha.
Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun.
Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah.
Apalagi Indeks Kemandirian Daerah yang termuat dalam Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah, terakhir dirilis pada Mei 2021 untuk hasil tahun 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar pemda masuk dalam kategori belum mandiri.
Kategori tersebut karena nilai Indeks Kemandirian Fiskal kurang dari 0,25 yang berarti daerah belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri, masih bergantung bantuan dari pemerintah pusat. Daerah disebut mandiri apabila IKF lebih ≥0,75 dan ≥1,00 (Nurjanna Ladjin, 2008).
Kemandirian fiskal daerah menghasilkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) daerah. Nilai IKF berkisar antara 0 (semua belanja dibiayai dengan dana transfer dan tidak terdapat peranan PAD) hingga 1 (semua belanja dapat dibiayai dengan PAD dan tidak terdapat dana transfer).
Dengan demikian, semakin rendah nilai IKF, maka semakin belum mandiri. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IKF, maka semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah.
Kemandirian fiskal daerah dapat dikelompokan menjadi belum mandiri, menuju kemandirian, mandiri dan sangat mandiri.
Dalam meningkatkan kemandirian daerah, pemkap perlu melaksanakan peningkatan performa kinerja fiskal daerah yang tercermin dari pemilihan program dan kegiatan, serta kualitas serapan APBD, lebih banyak melakukan inovasi sesuai peraturan perundang-undangan seperti inovasi dalam pajak daerah, penggunaan alternatif pembiayaan seperti utang daerah, obligasi daerah, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), atau pemanfaatan dana abadi daerah (Aprilia Dwi Ariyanti, 2023).
Pengelolaan FGP secara prosefional dan pentahelix diharapkan mampu menaikkan IKF Blora. Amin…
Editor : Ali Mustofa