DPRD Blora Mulai Bahas APBD 2022

Saiful Anwar • Dipublikasikan Jumat, 29 Oktober 2021 | 16:09 WIB
GERAK CEPAT: Ketua DPRD Blora HM. Dasum (dua dari kiri) menerima dokumen Rancangan KUA-PPAS APBD Blora TA 2022 dari Bupati Arief Rohman saat Rapat Paripurna kemarin. (DPRD BLORA FOR RADAR KUDUS)
GERAK CEPAT: Ketua DPRD Blora HM. Dasum (dua dari kiri) menerima dokumen Rancangan KUA-PPAS APBD Blora TA 2022 dari Bupati Arief Rohman saat Rapat Paripurna kemarin. (DPRD BLORA FOR RADAR KUDUS)
BLORA – DPRD Blora kembali menggelar rapat paripurna Dewan kemarin. Agendanya penyampaian rancangan KUA-PPAS APBD Blora Tahun Anggaran (TA) 2022. Agenda dirangkaikan dengan penyerahan hasil reses masa persidangan I dan II 2021.

Ketua DPRD Blora HM. Dasum mengungkapkan, KUA-PPAS merupakan dokumen yang terkait dengan proses penyusuan APBD yang dibahas antara pemerintah daerah dengan DPRD. Dalam KUA-PPAS memuat beberapa kebijakan umum yang menjadi landasan dalama penyusunan APBD.

Setelah penyerahan KUA-PPAS ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pembahasan antara legislatif dengan eksekutif.

”Target kami, akhir bulan ini APBD 2022 bisa ditetapkan,” jelasnya.

Bupati Arief Rohman mengatakan, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis, dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitas.

Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan dalam mencapai masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur.

Perencanaan yang baik dapat dirumuskan melalui kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien. Sehingga memperoleh hasil optimal dalam pemanfaatan sumber daya dan potensi yang tersedia.

Menurutnya, kebutuhan terhadap ketersediaan rencana pembangunan dan keuangan daerah yang adaptif, aspiratif, dan mampu menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi semakin penting. Rencana pembangunan dan keuangan daerah disusun tidak hanya berdasarkan potensi unggulan, prioritas dan kemampuan yang dimiliki Kabupaten Blora, tetapi juga harus bersinergi dengan rencana pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

”Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Blora 2022 sesuai dengan visi dan misi Blora dalam RPJMD 2021-2026 yang menitikberatkan pada peningkatan fiskal daerah untuk pembangunan infrastruktur yang diselaraskan dengan kebijakan ekonomi Provinsi Jateng dan pemerintah pusat,” jelasnya.

Mengacu pada Pasal 89 Ayat 1 PP Nomor 12 Tahun 2019, kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Kemudian, kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD.

”Secara administrasi, kami telah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS pada Rabu (14/7/2021) lalu. Dengan telah disampaikannya rancangan KUA-PPAS pada hari ini, kami berharap keduanya dapat segera dibahas dan disepakati bersama menjadi KUA-PPAS pada APBD Blora Tahun Anggaran 2022,” imbuhnya. (lin) Editor : Saiful Anwar
kua-ppas blora paripurna DPRD Blora