APBD Rembang 2025 Dirombak, Gaji Pegawai Jadi Prioritas Utama

REMBANG, Radar Kudus – Visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Rembang tidak menjadi prioritas utama dalam mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Pemerintah Kabupaten Rembang lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan wajib seperti gaji pegawai, listrik, dan layanan dasar lainnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rembang, Afan Martadi, menyampaikan bahwa rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan APBD 2025 sudah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
“Pemkab perlu melakukan perubahan APBD karena ada rencana efisiensi anggaran.
Beberapa pos yang perlu diefisiensi antara lain kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang dikurangi 50 persen, pembatasan belanja honorarium, serta pengurangan belanja pendukung lainnya,” ujar Afan dalam audiensi bersama DPRD Rembang, baru-baru ini.
Ia menambahkan, salah satu dampak signifikan adalah penundaan transfer dana infrastruktur dari pemerintah pusat sebesar Rp 28,3 miliar.
Dana tersebut sebelumnya direncanakan untuk pembangunan jalan dan jembatan.
“Tertahan dari pusat, tidak ditransfer sebesar Rp 28,3 miliar untuk infrastruktur. Maka itu perlu disesuaikan,” jelasnya.
Dalam mekanisme perubahan APBD ini, Pemkab akan memprioritaskan kegiatan yang bersifat wajib, seperti pembayaran gaji pegawai, listrik, air, internet, dan penerangan jalan umum.
Setelah itu, anggaran akan diarahkan pada kebutuhan mandatori, seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penanggulangan bencana.
Sementara itu, pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati baru akan dilakukan setelah semua kebutuhan pokok tersebut terpenuhi.
“Setelah menyisir kebutuhan wajib dan mandatori, barulah kami masuk ke prioritas visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati,” lanjut Afan.
Menurutnya, penyesuaian anggaran ini penting karena ada pos anggaran yang tidak bisa dicairkan meski pembangunan sudah direncanakan.
“Dalam perjalanan anggaran, penyesuaian seperti ini tidak bisa dihindari. Ketika dana Rp 28,3 miliar untuk infrastruktur di-hold, padahal sudah direncanakan untuk jalan, jembatan, dan lain-lain, maka ini harus diatur ulang,” pungkasnya. (vah)



