Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Rembang Temukan 40 Ribu UMKM Abal-Abal, Ternyata Ini Modusnya

A
Penulis: Ali Mustofa❯
Bupati Rembang Abdul Hafidz berdialog dengan pedagang. (VACHRY RIZALDI LUTFIPAMBUDI/RADAR KUDUS)
Bupati Rembang Abdul Hafidz berdialog dengan pedagang. (VACHRY RIZALDI LUTFIPAMBUDI/RADAR KUDUS)
REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menemukan lebih dari 40 ribu usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang diduga abal-abal. Mereka mengaku yang bertujuan hanya ingin mendapatkan bantuan.

Hal ini disampaikan Bupati Rembang Abdul Hafidz. Pihaknya menyambut positif tentang adanya pertumbuhan UMKM. Sebab, bagi dia sektor ini menjadi salah satu yang diunggulkan untuk pertumbuhan ekonomi.

Hafidz melihat keberadaan UMKM sudah teruji ketika pandemi. Membawa angka pertumbuhan ekonomi di Rembang cukup bagus. ”Sehingga bisa kami simpulkan tidak salah kalau UMKM menjadi pilar ekonomi," ujarnya.

Selain itu, UMKM juga ikut andil mengentaskan pengangguran. Jika rata-rata UMKM bisa mengerjakan dua orang akan menambah andil dalam menangani angka pengangguran. ”Itu kalau dua orang. Padahal ada yang empat, ada yang lima orang," kata Hafidz. Karena itu, angka pengangguran di Rembang saat ini bisa minim. Hanya sekitar 1,76 persen.

Namun di sisi lain, Hafidz juga memberikan koreksi terhadap pertumbuhan UMKM di wilayahnya. Ia merasa tidak semua UMKM produktif. Sebab, ditemukan indikasi adanya pelaku UMKM yang hanya ngaku-ngaku. Tujuannya supaya mendapatkan bantuan.

Angka kenaikan juga dinilai tak wajar. Dalam waktu dua tahun, jumlah UMKM di Rembang sempat menjadi 99 ribu. Jika melihat perbandingan angka sebelumnya yang hanya 29 ribu, kenaikan tersebut dianggap aneh. ”Saya kaget. Wong asalnya 39 ribu kok jadi 99 ribu. Ini ada yang tidak wajar," ungkapnya.

Pihaknya pun telah memberikan evaluasi. Dinas diminta memvalidasi, sehingga menghasilkan jumlah data yang riil. Ternyata, setelah ditindak lanjuti, hasilnya kelihatan. ”O... UMKM ini cuma ingin dapat (bantuan) Rp 2,4 juta. Ini kan jadi tidak sehat," ungkapnya.

Dari jumlah 99 ribu tadi, setelah divalidasi menyisakan sekitar 51.600 UMKM. Artinya, ada selisih lebih dari 40 ribu. ”Jadi yang 40 ribu (UMKM) itu abal-abal. Karena misinya hanya ingin mendapatkan bantuan. Gini-gini kalau kami teruskan ya nggak bagus," tegasnya. Namun, ia menyadari, masyarakat saat pandemi memang membutuhkan bantuan. (vah/lin)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Gandeng Lembaga Jogja, Seleksi Perangkat Desa di Rembang Jadi Sorotan

Gandeng Lembaga Jogja, Seleksi Perangkat Desa di Rembang Jadi Sorotan

Pelaksanaan seleksi perangkat desa di Kabupaten Rembang menjadi sorotan. Sejumlah desa di beberapa kecamatan diketahui menggandeng lembaga pendidikan dari Jogjakarta, yakni STIB Kumala Nusa, sebagai penyelenggara seleksi

37 Siswa SD-SMP Berlaga di MAPSI Jateng, Dindikpora Titip Pesan Jaga Nama Daerah

37 Siswa SD-SMP Berlaga di MAPSI Jateng, Dindikpora Titip Pesan Jaga Nama Daerah

Sebanyak 37 siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) mewakili Kabupaten Rembang dalam Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026.

Pemkab Rembang Kebut Evaluasi DBHCHT 2026, Siapkan RKP 2027

Pemkab Rembang Kebut Evaluasi DBHCHT 2026, Siapkan RKP 2027

Perwakilan OPD DBHCHT mengikuti rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan kegiatan DBHCHT Tahun Anggaran 2026 dan persiapan Desk Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBHCHT 2027, Rabu (4/11).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer