
REMBANG – Pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem masih menjadi prioritas Bupati Rembang Abdul Hafidz dan Wakil Bupati Muhammad Hanies Cholil Barro’. Secara bertahap, program-program yang dilancarkan sudah berprogres. Saat ini Stunting sudah zero penambahan kasus.
Memang, jika melihat perkembangan stunting saat ini ada acuan data yang berbeda. Berdasarkan data Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) masih sekitar 18,7 persen. Sementara, menurut Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) berada di angka sekitar 11 persen.
Terlepas dari perbedaan data tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang tetap berupaya untuk menekan kasus stunting. Diantara program yang diluncurkan adalah Temokno Laporno Openi (Telponi).
Melalui program tersebut, membawa Rembang mendapatkan pencapaian signifikan di bidang kesehatan. Pada 2022, tercatat enam kasus angka kematian ibu (AKI) jumlah ini jauh lebih kecil jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun 2000, ada lebih dari 20 kasus. Kemudian berangsur turun sejak 2020 menjadi 13 kasus, 2021 14 kasus dan tahun 2022 turun lebih dari separonya menjadi enam kasus.
Capaian positif juga diikuti Angka Kematian Bayi (AKB). Tahun 2019 ada 164, kemudian turun menjadi 138 kasus tahun 2020, pada 2021 turun lagi 97 kasus, sampai 2022 terus turun menjadi 90 kasus.
Program lain yang dilancarkan adalah bapak asuh untuk anak stunting. Perusahaan hingga lembaga digandeng untuk memberikan bantuan dalam penanganan. Tak ketinggalan, ibu-ibu juga diminta mengambil peran melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).
Tak hanya soal dapur, program Dashat ini juga memberdayakan sumber daya lokal, berupa sayuran atau buah-buahan yang ada di wilayah sekitar. Program tersebut disosialisasikan agar bisa memanfaatkan potensi bahan makanan daerah yang memiliki kandungan gizi tinggi. Sehingga menjadi salah satu upaya untuk mengatasi kasus stunting, disebabkan kurangnya asupan nutrisi.
Bupati Rembang Abdul Hafidz menekankan stunting harus ditangani secara serius. “Stunting menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan,” ujarnya.
Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanies Cholil Barro sudah melihat tidak ada penambahan kasus stunting baru. “Sudah zero belum ada laporan. 2023 zero stunting sudah bisa,” ungkapnya.
Selain soal stunting, Pemkab Rembang juga masih memprioritaskan penanganan kemiskinan ekstrem. Tahun lalu, Pemkab meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan pendampingan di 25 desa kemiskinan ekstrem. Namun, untuk tahun ini jumlah desa akan diperluas menjangkau 294 desa.
Ada sembilan indikator yang menjadi perhatian. Diantaranya tentang pendidikan, makanan, tempat tinggal, sanitasi yang layak, kesehatan, hingga air bersih. (vah/ali/adv)



