alexametrics
29.8 C
Kudus
Thursday, June 23, 2022

320 Perusahaan di Rembang “Ogah” Daftar BPJS, Ini Kata Dinas

REMBANG – 320 perusahaan di Rembang dinilai belum mendaftarkan karyawannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Terkini, Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja (Dinperinaker) Rembang mencatat baru 11 persen.

Baca Juga : PNS Tersangka Korupsi Retribusi Taman Kartini Rembang Belum Ditahan, Ini Kata Polisi

Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Dinperinaker Rembang Teguh Maryadi. Sesuai dengan amanat undang-undang, kata dia, telah mengatur bahwa perusahaan harus mendaftarkan buruh atau karyawan untuk masuk kepesertaan BPJS.


“Data kami BPJS kesehatan secara personal sudah mendekati target. Kalau BPJS kesehatan yang sasarannya badan usaha itu cuma 11 persen. Masih jauh. Ketenagakerjaan masih 30 persen,” ujarnya.

Sementara, untuk total perusahaan di Rembang sendiri, saat ini pihaknya sedang melakukan komparasi data. Data dari wajib lapor per bulan Mei kemarin ada 425 perusahaan. Sementara data dari BPJS sekitar 360 yang mengikuti kepesertaan. Sementara dari data OSS, ada sekitar 4.300 perusahaan.

Baca Juga :  Kejar Deadline, Proyek Mal Publik Rembang Tambah Tenaga

“Data sampai saat ini belum pernah padu. Saya punya rencana mau melakukan sensus perusahaan. Akan mendeteksi secara keseluruhan,” ujarnya.

Baru-baru ini pihaknya telah melakukan komparasi data dengan BPJS terkait hal tersebut. Ia juga telah menyosialisasikan kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Rembang dan pemilik cafe karaoke terkait jaminan sosial.

Sosialisasi ini akan berlanjut. Bulan depan, rencananya akan mengundang pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), begitu pun berlanjut pada bulan berikutnya dengan memberikan sosialisasi kepada perusahaan. Diharapkan target kepesertaan BPJS bisa maksimal.

Untuk target sendiri, pihaknya mematok diangka 60-65 persen. “Ada beberapa yang kami temui, perusahaan skala besar karyawannya ratusan, tapi yang diikutkan kepesertaan BPJS hanya tujuh, ini harusnya kami dorong. Progresnya harus jelas. Tidak hanya stagnan,” tegasnya.

Nantinya, kata Teguh, juga ada tim percepatan koordinasi yang diketuai oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang. “Mudah-mudahan di awal sosialisasi dia (perusahaan,Red) sadar diri,” ujarnya. (vah/ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

REMBANG – 320 perusahaan di Rembang dinilai belum mendaftarkan karyawannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Terkini, Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja (Dinperinaker) Rembang mencatat baru 11 persen.

Baca Juga : PNS Tersangka Korupsi Retribusi Taman Kartini Rembang Belum Ditahan, Ini Kata Polisi

Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Dinperinaker Rembang Teguh Maryadi. Sesuai dengan amanat undang-undang, kata dia, telah mengatur bahwa perusahaan harus mendaftarkan buruh atau karyawan untuk masuk kepesertaan BPJS.

“Data kami BPJS kesehatan secara personal sudah mendekati target. Kalau BPJS kesehatan yang sasarannya badan usaha itu cuma 11 persen. Masih jauh. Ketenagakerjaan masih 30 persen,” ujarnya.

Sementara, untuk total perusahaan di Rembang sendiri, saat ini pihaknya sedang melakukan komparasi data. Data dari wajib lapor per bulan Mei kemarin ada 425 perusahaan. Sementara data dari BPJS sekitar 360 yang mengikuti kepesertaan. Sementara dari data OSS, ada sekitar 4.300 perusahaan.

Baca Juga :  Dikeluhkan Peternak Ayam, Pemkab: Tak Ada Anggaran untuk Subsidi Pakan

“Data sampai saat ini belum pernah padu. Saya punya rencana mau melakukan sensus perusahaan. Akan mendeteksi secara keseluruhan,” ujarnya.

Baru-baru ini pihaknya telah melakukan komparasi data dengan BPJS terkait hal tersebut. Ia juga telah menyosialisasikan kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Rembang dan pemilik cafe karaoke terkait jaminan sosial.

Sosialisasi ini akan berlanjut. Bulan depan, rencananya akan mengundang pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), begitu pun berlanjut pada bulan berikutnya dengan memberikan sosialisasi kepada perusahaan. Diharapkan target kepesertaan BPJS bisa maksimal.

Untuk target sendiri, pihaknya mematok diangka 60-65 persen. “Ada beberapa yang kami temui, perusahaan skala besar karyawannya ratusan, tapi yang diikutkan kepesertaan BPJS hanya tujuh, ini harusnya kami dorong. Progresnya harus jelas. Tidak hanya stagnan,” tegasnya.

Nantinya, kata Teguh, juga ada tim percepatan koordinasi yang diketuai oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang. “Mudah-mudahan di awal sosialisasi dia (perusahaan,Red) sadar diri,” ujarnya. (vah/ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

Most Read

Artikel Terbaru

/